Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan dan memberikan catatan penting kepada Pemerintah Kota Medan salah satunya agar tarif retribusi sampah yang diterapkan bisa memperhatikan kondisi perekonomian warga Kota Medan.
Fraksi PKS DPRD Kota Medan mempertanyakan delapan hal terkait Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024.
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan, menyoroti sejumlah permasalahan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, di antaranya terkait permasalahan Kesenjangan Anggaran Belanja Aparatur dengan Belanja Program dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perusahaan Umum Daerah (PUD).
Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kini telah berganti nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan masih menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat luas. Seiring dengan adanya perubahan peraturan, proses perizinan mendirikan bangunan diharapkan bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Hari jadi Kota Medan ke 433 tahun pada 1 Juli 2023 memberikan sejuta harapan bagi warga yang ingin melihat Kota Medan tumbuh dan berkembang sebagai Kota terbesar ketiga di Indonesia. Sebab diusianya yang lebih dari empat abad ini, Kota Medan tmasih menyisakan berbagai masalah seperti masalah infrastruktur, kemiskinan, lapangan kerja hingga keamanan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)Â mendorong Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Harapan ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan Dhiyaul Hayati, S.Ag saat menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi PKS dalam paripurna yang beragendakan penyampaian Pendapat akhir Fraksi sekaligus pengesahan APBD TA 2023, di gedung DPRD Medan, Selasa (22/11/2022).Â
Fraksi PDIP DPRD Kota Medan meminta Wali Kota Medan, Bobby Nasution untuk melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan sebagai hasil evaluasi terhadap efektivitas dan efisien kerja agar tercipta OPD yang responsif. Sebab dengan begitu, Pemko Medan dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi dalam sidang paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Kamis (8/9/2022).
Berbagai torehan telah diraih Pemerintah Kota (Pemko) Medan di Hari Ulang Tahunnya ke-432 yang tepat jatuh pada 1 Juli 2022 kemarin. Namun kedepannya, berbagai catatan disebut sebagai Pekerjaan Rumah (PR) Pemko Medan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyampaikan sejumlah sorotan penting terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2021, diantaranya terkait Pajak Parkir dan Stunting.
