MEDAN, SUMUTPOS.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) untuk tidak melakukan tindakan korupsi dalam melaksanakan tugas dan...
Dua motor Ducati yang diangkut menggunakan pikap tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/8). Masing-masing bernopol B 4225 SUQ dan B 3838 BOB. Dua motor premium itu adalah barang bukti yang disita KPK dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel “Noel” Ebenezer. Selain dua motor itu, KPK juga mengamankan sejumlah mobil dan uang tunai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek jalan yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dan kawan-kawan. Kemarin (22/7), giliran mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) M Effendy Pohan diperiksa penyidik KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padangsidimpuan, Ahmad Juni sebagai saksi di kasus korupsi proyek pembangunan jalan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Kegiatan operasi senyap itu dilakukan KPK pada Kamis (26/6) malam.
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara Wakil Ketua DPRD Langkat, Ajai Ismail menjadi sorotan karena dinilai tak masuk akal. Dari informasi dihimpun, Ajai yang juga Ketua DPD Nasdem Langkat itu melaporkan harta kekayaannya cuma Rp6 juta pada 2019.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, dr Dewi Fitriana M.Kes, mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut secara tuntas dugaan korupsi atau penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik tahun anggaran 2024 senilai Rp176 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut. Hal itu harus dilakukan untuk menyelamatkan dunia pendidikan dari pelaku-pelaku korupsi.
Penjabat Bupati Langkat, Faisal Hasrimy mengajak kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk serius dalam menyikapi dan menindaklanjuti saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Seruan ini disampaikan Hasrimy saat menghadiri sosialisasi hasil survei penilaian integritas atau SPI dan persiapan pelaksanaannya untuk tahun 2024 di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat.
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Hutahaean mendatangi gedung Merah Putih KPK kemarin. Dia hadir atas undangan KPK untuk klarifikasi mengenai LHKPN yang dinilai ganjil itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel).
