Anggota Komisi E DPRD Sumut, dr Dewi Fitriana M.Kes, mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut secara tuntas dugaan korupsi atau penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik tahun anggaran 2024 senilai Rp176 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut. Hal itu harus dilakukan untuk menyelamatkan dunia pendidikan dari pelaku-pelaku korupsi.
Penjabat Bupati Langkat, Faisal Hasrimy mengajak kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk serius dalam menyikapi dan menindaklanjuti saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Seruan ini disampaikan Hasrimy saat menghadiri sosialisasi hasil survei penilaian integritas atau SPI dan persiapan pelaksanaannya untuk tahun 2024 di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat.
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Hutahaean mendatangi gedung Merah Putih KPK kemarin. Dia hadir atas undangan KPK untuk klarifikasi mengenai LHKPN yang dinilai ganjil itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mengembangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Khususnya terkait dugaan adanya permintaan uang senilai Rp12 miliar dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengurusan predikat wajar tanpa kecualian (WTP) Kementan.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bakal disidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ghufron bakal disidang atas dugaan pengaruh dalam proses mutasi ASN di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) ke Malang, Jatim. Sidang tetap dilangsungkan meski perkara dugaan pelanggaran etik itu digugat oleh Ghufron ke PTUN Jakarta.
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset yang diduga milik tersangka eks Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga (EAR) yang berlokasi di Kota Medan, Sumut.
Penyidik KPK menggeledah “rumahnya” sendiri. Butut kasus dugaan pungli di Rutan yang melibatkan 90 pegawainya. Pimpinan KPK meminta perkara ini dipercepat untuk transparasi publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan DPP Nasional Corruption Watch (NCW) membuat laporan terkait dugaan selebritas Raffi Ahmad yang diduga menjadi penampung hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) para koruptor. Sebab, pemberantasan korupsi membutuhkan peran serta masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK mengembangkan kasus itu dengan menjerat Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai upaya pemulihan aset.
