Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, Saptono mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana Sumatera menjadi bencana nasional. Alasannya, agar penanganan dampak masalah bencana dapat lebih terkendalikan.
Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk menyerap aspirasi dan mendalami sejumlah permasalahan dalam implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diketahui, UU itu terakhir diubah UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
