Ketua Fraksi Partai NasDem, Afif Abdillah, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk belajar banyak dari peristiwa banjir besar yang melanda Kota Medan pada akhir November 2025 yang lalu. Afif Abdillah meminta, Pemko Medan harus lebih sigap dalam melakukan evakuasi.
Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak, Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan menyelenggarakan acara pengundian "Semarak Hadiah Bayar Pajak". Acara puncak pengundian ini dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, 24 Desember 2025.
Pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar, Hadi Suhendra, mengaku sangat prihatin sekaligus miris atas pengaduan masyarakat di kawasan Medan Utara yang mengaku dipecat oleh perusahaan tempatnya bekerja usai banjir besar melanda Kota Medan pada 27 November 2025 lalu.
ANGGOTA Komisi D DPRD Sumut Hasyim SE mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera membenahi infrastruktur di Kota Medan, khususnya di kawasan Medan Utara (Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Deli, dan Medan Labuhan) pascabencana banjir yang terjadi di Kota Medan pada 27 November 2025.
DPRD Kota Medan bersama Pemerintah Kota (Pemko) Medan resmi menandatangani Kesepakatan Bersama Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin (8/12/2025).
Musibah banjir yang melanda Kota Medan, telah merenggut 13 korban jiwa. Kondisi ini mengundang rasa perihatin Ketua DPW Partai Gelora Sumut Muhammad Nasir.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Binsar Simarmata, menyarankan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menyiapkan dana cadangan di setiap kecamatan rawan banjir di Kota Medan. Nantinya, dana cadangan tersebut akan digunakan masing-masing kecamatan apabila ada bencana banjir di wilayahnya.
Kota Medan akhirnya mengambil langkah yang selama ini hanya dibicarakan banyak daerah, namun jarang benar-benar dilakukan menjadikan data sebagai “senjata utama” kepemimpinan.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemko sebagai ibu kota provinsi untuk menjaga bersinergi dengan seluruh instansi pertahanan dan keamanan.
Sebanyak 8.533 pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Medan resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
