JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejak 40 tahun lalu, rencana Indonesia untuk memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) maju-mundur. Namun sekarang mimpi Indonesia untuk segera memiliki PLTN semakin dekat.
Meski bersifat PLTN mini atau protipe, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) sudah mengajukan izin dokumen detail desainnya ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, pihaknya berharap izin desain dari Bapeten sudah bisa keluar pada 2020 nanti. “Dan di 2021 diharapkan izin konstruksi sudah didapat,” tutur Djarot di Komplek Batan, Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (16/11).
Djarot mengatakan, sesuai dengan izin tapak yang sudah dipegang oleh Batan, batas pembangunan konstruksi harus dilakukan pada 2021. Dia optimis pada 2021 PLTN mini atau bernama resmi reaktor daya esperimental (RDE) bisa mulai dibangun.
Dia mengatakan detail desain reaktor PLTN mini dibuat sendiri oleh tenaga di Batan. Mereka bekerjasama dengan sejumlah PTN, BUMN, dan beberapa perusahaan swasta di Indonesia.
Djarot mengatakan, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) PLTN mini nantinya bisa berkisar 60 persen hingga 70 persen.
Dia juga mengatakan, Batan optimis rencana pembangunan PLTN bisa terwujud. Sebab sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Djarot menceritakan, awalnya pemerintah Indonesia ingin membeli teknologi PLTN mini yang sudah jadi. “Alternatifnya dari Amerika Serikat atau Prancis,” ungkapnya.
Tapi ternyata harganya terlalu mahal. Saat ditawarkan dahulu, untuk PLTN yang bisa menghasilkan setrum 10 MW dibandrol 300 juta Dollar AS atau sekitar Rp4,5 triliun. Tapi ternyata setelah detail desain selesai dibangun, Batan memperkirakan biaya pembuatan PLTN mini tidak sampai Rp1 triliun.
Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir (PTKRN) Batan, Geni Rina Sunaryo menuturkan, ada sejumlah alasan kenapa estimasi harga pembangunan PLTN dari desain Batan, lebih murah dibandingkan paket serupa buatan asing.
Dia menegaskan, meski harganya lebih murah, tapi aspek keamanan tetap jadi pertimbangan utama. “Sebab yang membuat adalah para PNS dari Batan dan sudah mendapatkan gaji dari negara. Kemudian juga tidak terkena biaya lisensi pembangunan dari sebuah proyek PLTN,” pungkasnya. (wan/jpc/saz)
