MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut baik masukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, yang mendorong objek wisata Danau Toba menuju wisata halal Seluruh pemangku kepentingan diharap satu persepsi atas wacana ini.
“Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, siap mendorong implementasi wisata halal di Danau Toba. Masukan ini sangat positif dan harus dibantu semua stakeholder,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Hidayati menjawab Sumut Pos, Kamis (8/8).
Menurutnya, tanpa sinergitas dan komitmen bersama antara kepala daerah se-kawasan Danau Toba, pelaku wisata, pelaku usaha dan elemen masyarakat, tidak akan mungkin wacana wisata halal terealisasi.
Ia menilai, melalui wisata halal, destinasi Danau Toba semakin diminati para wisatawan mancanegara maupun domestik. “Hal pertama yang kita lakukan dalam mewujudkan wacana itu adalah dengan duduk bersama seluruh pemangku kepentingan. Kemudian menggalakkan program sadar wisata dan sosialisasi akan wisata halal kepada masyarakat,” pungkasnya.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Juliski Simorangkir, setuju dengan wacana wisata halal. Apalagi, kata dia, pangsa pasar pengunjung Danau Toba selama ini didominasi pelancong asal Malaysia. “Melihat pangsa pasar pengunjung Danau Toba, kita harus siapkan sesuai selera pengunjung. Masjid untuk tempat ibadah muslim harus disediakan. Sehingga pengunjung nyaman dan betah,” katanya.
Pihaknya juga menekankan, perlunya semangat dan satu persepsi semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah setempat, dalam menyambut wisata halal pada destinasi Danau Toba. “Untuk kemajuan wisata, jangan setengah-setengah,” katanya.
Diakuinya, perhatian pemerintah untuk memajukan sektor pariwisata saat ini terlihat serius. Khususnya Danau Toba sebagai destinasi prioritas, yakni satu dari 10 yang ditetapkan pusat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Bahkan pemerintah pusat kini tengah fokus membangun pariwisata Danau Toba dalam program super prioritas.
Karena itu, kata Juliski, program tersebut harus diikuti dengan upaya mengarahkan segala pembangunan, termasuk pengelolaan kawasan dan kelestarian lingkungan. “Segala perusahaan dan pihak yang menghasilkan limbah dan terindikasi mencemari Danau Toba, harus disingkirkan dari sana,” ujar politisi PKPI tersebut.
Menteri Sulit Temukan Makanan Halal dan Toilet
Sebelumnya, saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri ke kawasan Danau Toba, Menteri BUMN Rini Soemarno kepayahan menemukan makanan halal. Di tempat yang dikunjungi, kebanyakan cuma menyediakan penganan bagi warga atau pengunjung nonmuslim. Seperti, babi panggang karo atau sejenisnya.
Staf ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ahmad Gani, menceritakan itu kepada sebelas anggota Komisi D DPRD Sumut, Bupati Dairi, Edy Keleng Are Berutu, Bupati Karo, Terkelin Brahmana, serta pejabat lainnya yang datang melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis (8/8).
Tak cuma itu, di kawasan wisata Danau Toba juga cukup repot menemukan toilet umum. Padahal fasilitas itu sangat dibutuhkan wisatawan yang datang berkunjung. Tak cuma domestik tetapi juga mancanegara. “Itu yang dikatakan Ibu Menteri, dia susah menemukan makanan halal dan toilet. Seharusnya, itu menjadi perhatian serius bagi para kepala daerah dan pemerintah di sana, agar wisatawan merasa nyaman,” tutur Ahmad.
Terkelin dan Edy Keleng membenarkan kesulitan yang dialami Menteri Rini itu. Tak hanya dia, keluhan serupa juga pernah diungkapkan pejabat atau wisawatan lainnya. Mulai dari Padang Bulan hingga ke Karo, di sepanjang jalan mayoritas warung atau restoran babi panggang karo yang buka. Makanan khas minang atau penganan bagi wisatawan muslim sedikit sekali. “Nampaknya kita harus mengundang investor ke Berastagi atau daerah wisata lainnya di Karo untuk buka restoran Minang,” ujar Terkelin.
Edy Keleng menyadari kekurangan serupa. Pihaknya berjanji segera memikirkan adanya restoran yang menyediakan ragam makanan halal. Tak kalah penting juga toilet. (prn/bbs)
