MEDAN,SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadin menyambut positif rencana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang akan menata kawasan Danau Toba secara besar-besaran, menjadi obyek wisata bertaraf internasional. Untuk itu, menurutnya perlu ada komunikasi dan koordinasi lebih mendalam, supaya pelaksanaannya tidak mengalami kendala yang berarti.
“Pemprovsu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tentu harus ambil bagian atas rencana ini. Apalagi pembangunan untuk kawasan Danau Toba. Nanti kami akan lihat dulu seperti apa konsep dan rencananya,” ujarnya, kemarin.
Ia mengatakan, Pemprovsu tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan pihak lain, seperti bupati di kawasan Danau Toba. Koordinasi harus terus berjalan, agar pelaksanaan program berjalan lancar. “Ya, tentu kami akan melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk mengetahui rincian program pemerintah pusat itu. Yang jelas kalau untuk kemajuan Sumut apalagi Danau Toba, Pemprovsu pasti mendukung,” katanya.
Janji gubsu itu menanggapi pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Jumat malam lalu, yang menyebut pemerintah pusat akan menggarap kawasan Danau Toba secara besar-besaran, dalam rangka meningkatkan berbagai fasilitas untuk menarik wisatawan negeri maupun mancanegara. Pembangunan digelar untuk menunjang konektifitas, wisata air, maupun penataan rumah.
Triparted Harus Ada Komitmen
Terkait rencana pemerintah menggarap pariwisata di kawasan Danau Toba secara besar-besaran, Pengamat Pembangunan, Mangunsad, meminta DPRD Sumut ikut mengawal rencana pemerintah pusat tersebut secara berkesinambungan. “DPRD Sumut bisa memberikan usulan kepada gubernur untuk menyinkronkan pembangunan seperti yang diwacakan Kementerian PUPR itu. Misal soal pembebasan lahan bisa lebih mudah dan tidak terlalu mahal.
Kemudian akses mendapatkan material supaya lebih cepat. Terutama kontraktor lokal jika bisa bersaing untuk itu tentu sangat bagus, sehingga semua elemen bisa berperan nantinya,” kata Mangunsad kepada Sumut Pos, Selasa (11/9).
Selanjutnya, Pemprovsu juga ikut menyinkronkan manajemen kerja DPRD provinsi dan kabupaten/kota terkait untuk mengakses kemauan besar menteri PUPR. Artinya, selain sinergitas yang secara terus menerus dilakukan, DPRD dalam hal ini harus lebih pro aktif mengawal wacana dimaksud.
“Jadi kalau DPRD-nya tidak mampu, kita akan sangat ketinggalan sekali. Buktinya seperti Sumatera Selatan yang bisa sejalan antara gubernur dan kalangan legislatifnya. (DPRD) memang harus pro aktif mengawal dan mendorong realisasi program pembangunan pusat di Sumut. Jangan nanti gubernurnya sudah punya kemauan ternyata DPRD-nya menolak,” harapnya.
Satu unsur lagi yang mesti berperan dalam hal ini, ungkap penasehat Ikatan Arsitek Landscape Indonesia (IALI) Sumut, yakni penegak hukum. Di mana harus ada keseragaman dan komitmen bersama sehingga kemauan pusat dapat sejalan dengan realisasinya. “Inilah yang namanya triparted. Eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Ketiga unsur ini harus sinkron berjalan membangun sebuah pemerintahan yang kuat. Kalau gak ada reaksi apa-apa dari DPRD-nya, sama dengan ada makanan tapi nggak mau dimakan. Artinya orang sudah terbang ke bulan, sementara kita masih berada di semak-semak,” ucap Mangunsadi.
Integrasi infrastruktur, lingkungan dan wilayah yang ada saat ini, menurut dia patut disyukuri. Yakni terkhusus potensi wilayah pesisir timur yang sudah memiliki jaringan infrastruktur cukup kuat. “Ke depan harusnya lebih berkembang lagi. Yakni antara industri pelabuhan, pemukiman dan sarana lingkungan yang nyaman.
Jalan tol yang ada sekarang juga bagian dari mendongkrak wilayah pesisir timur. Juga Sei Mangkei yang bisa mengakses Sumut bagian tengah, yakni mulai Simalungun, Asahan sampai Tapanuli,” ujar akademisi di berbagai perguruan tinggi swasta di Medan itu.
Ia menegaskan, pemerintahan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah perlu didukung ke arah tersebut. Bahkan bila perlu, ke depan membuka lembaga pendidikan baru seperti politeknik di mana fokus pada bidang perkantoran, digital dan nanti bisa berafiliasi ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta.
“Sei Mangkei dengan luas 2 ribu hektar dan Pelabuhan Kuala Tanjung dengan luas 14 hektar, memerlukan SDM handal dan qualified di bidangnya, untuk bisa memajukan kawasan tersebut. Itu belum termasuk pengembangan zona dua dan tiga. Belum lagi Inalum yang sedang membangun delapan lantai, yang akan menyatukan beberapa BUMN. Tentu kita perlu melahirkan SDM di wilayah pesisir yang kompeten dan handal, sehingga menjadi culture minded.
Mereka bisa memahami kebudayaan dan kesenian yang mendalam. Ini yang perlu dibangun ke depan,” kata pria yang juga salah seorang arsitek yang menangani proyek Pelabuhan Kuala Tanjung tersebut.
Begitupun dengan penggunaan air yang menurutnya jangan sampai jor-joran. Produk utama dari pinggang Bukit Barisan untuk kebutuhan air harus dijaga dan dilestarikan. Selanjutnya jangan sembarangan lagi menebang hutan. “Ini tugas berat gubernur ke depan. Agar ekosistem alam kita bisa lebih lestari. Pengelolaan air harus sesuai standar lingkungan supaya tidak menjadi masa depan yang buruk bagi generasi kita,” katanya. (prn)
