PEDAGANG: Para pedagang Pasar Sutomo saat menggelar dagangannya. Kemarin, para pedagang Sutomo kembali ditertibkan.
Tiga bulan setelah dioperasikan, Pemko Medan terus melakukan penataan Pasar Induk di Kelurahan Lau Cih, Medan Tuntungan. Tim Terpadu terus berupaya menggiring 300 pedagang yang tersisa di pasar Jalan Sutomo, Medan Perjuangan agar segera pindah ke Pasar Induk.
Kepala Satpol PP yang juga Ketua Tim terpadu, M Sofyan mengatakan, saat ini masih ada sekitar 300 pedagang yang masih bertahan di Jalan Sutomo dan sekitarnya. Menyusul rencana diresmikannya operasional Pasar Induk, pada Rabu (17/6) tim terpadu akan kembali turun dan menertibkan pedagang yang masih bertahan di Jalan Sutomo dan sekitarnya.
Minggu (14/6) malam sekira pukul 22.00 WIB, tim terpadu terjun kembali untuk penertiban pedagang yang masih bertahan. Sekitar 700 personil diterjunkan.
Namun Sofyan mengaku, upaya penertiban pedagang belum menemui hasil yang memuaskan, karena tetap saja ada pedagang yang bertahan. Meski begitu, pihaknya akan terus melakukan penertiban pedagang sampai kawasan tersebut benar-benar steril dari aktifitas pedagang. Sedangkan untuk urusan pedagang yang tidak ingin direlokasi ke Pasar Induk, hal itu bukan menjadi tanggung jawab tim.
“Tugas kami hanya memastikan kawasan Sutomo bebas dari aktivitas pedagang. Sedangkan untuk nasib pedagang dipikirkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,” tuturnya
Menyikapi itu, Ketua Komisi C DPRD Medan, Salman Alfarisi mengingat tidak seluruhnya pedagang di kawasan Jalan Sutomo berhasil direlokasi, tentunya membuat pedagang yang bersedia direlokasi menjadi gerah.
“Wajar kalau pedagang sampai melakukan aksi besar-besaran. Karena Pemko Medan tidak bisa mengoperasionalkan Pasar Induk dengan baik,” ujar Salman ketika dihubungi, Minggu (14/6).
Dia mendesak agar seluruh pedagang yang masih beraktivitas di kawasan Jalan Sutomo dan sekitarnya ditiadakan, dan pedagang direlokasi ke Pasar Induk.
Politisi PKS itu tidak henti-hentinya menyarankan agar Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin terjun langsung untuk memberikan penjelasan kepada pedagang agar situasi dapat berjalan kondusif kembali. Salman mengingatkan, menjelang bulan puasa dan lebaran nanti, diharapkan tidak ada lagi penggusuran atau penertiban oleh Pemko Medan terhadap para pedagang.
“Siapa yang mau menanggung kebutuhan puasa dan lebaran mereka (pedagang) jika ditertibkan. Karena, kebutuhan mereka menjelang momen itu (puasa dan lebaran) sudah sangat tergantung dengan berjualan. Jadi, kami berharap Pemko Medan selama Ramadan dan lebaran ini tidak melakukan penggusuran. Kalau memang ada penertiban, maka diharapkan ditunda setelah lebaran,” kata Salman kepada Sumut Pos ketika ditemui dalam acara seminar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, akhir pekan lalu.
Menurutnya, dengan tidak melakukan penertiban atau penggusuran terhadap pedagang adalah salah satu bentuk tanggung jawab Pemko Medan. “Kenapa selama ini dibiarkan! Kok mau dekat-dekat ramadhan atau lebaran mau digusur. Kita mendukung penertiban pedagang. Akan tetapi, ketika mereka menggantungkan hidupnya dari situ menjelang ramadhan dan lebaran, itu enggak benar,” sebutnya.
Untuk itu, lanjut Salman, solusinya setelah lebaran nanti. “Kalau mau punya program atau penertiban ya habis lebaran, dengan komunikasi yang intensif. Jangan pula di situ terdesak, di situ pula digusur,” tambahnya.
Dikatakan Salman, ada pengecualian untuk melakukan penertiban bagi pedagang yang baru. “Kalau sudah setahun berdagang ya jangan ditertibkan, apalagi yang bertahun-tahun. Jangan sampai Pemko Medan tega menggusur mereka, kecuali kalau yang baru dikasih tindakan tegas. Karena, tidak mungkin bagi mereka mengulang dari awal untuk mencari nafkah lagi, sementara mereka telah menggantungkan hidupnya dari situ,” jelas politisi dari PKS ini.(dik/adz)
