Sidang perkara dugaan korupsi pengalihan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (13/3). Sejumlah saksi dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang dihadirkan untuk menjelaskan perubahan tata ruang kawasan yang menjadi objek perkara.
Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pelepasan lahan eks PTPN kepada pihak Ciputra Land kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/3/2026). Dalam persidangan tersebut, delapan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengaku tidak mengetahui adanya kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara.
Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aset PTPN kepada pihak Ciputra Land kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (6/3/2026). Dalam persidangan tersebut,
Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aset PTPN kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Senin (2/3/2026). Sidang lanjutan menghadirkan lima saksi dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residential (DMKR), anak perusahaan Ciputra Land.
Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang menjerat Ralasen Ginting, mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai, terus menjadi sorotan publik.
Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara (Sumut), Heliyanto, dituntut 5 tahun penjara. Dia dinilai terbukti menerima suap proyek jalan di Sumut, sejak tahun 2023-2025.
Dalam upaya memberantas peredaran narkotika Kepolisian Sektor (Polsek) Patumbak melaksanakan Kegiatan Grebek Sarang Narkoba (GSN), di Desa Marendal I dan Desa Marendal 2, Kecamatan Patumbak, Deliserdang, pada Kamis (26/2) sore.
Sidang lanjutan dugaan korupsi pengelolaan lahan eks PTPN yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (27/2/2026), kembali menyoroti kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara. Tiga karyawan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) yakni Alda Kartika, Nur Kamal, dan Triandi Herianto Siregar hadir sebagai saksi.
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai menjadi termohon dalam sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Alfalah, Medan, Rabu (25/2/2026).
Pembahasan mengenai status PT Nusa Dua Propertindo (NDP) mencuat dalam persidangan dugaan korupsi kerja sama PTPN dengan Ciputra Land. Menanggapi hal itu, kuasa hukum NDP, Julisman, menegaskan bahwa perusahaan tersebut berada dalam struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai cucu perusahaan BUMN.
