JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, menolak ajakan islah dari Agung Laksono itu. Menurut dia, hanya Golkar Ical yang bisa mengikuti pilkada.
Sebab, munas yang diselenggarakan di Bali sudah sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Bambang mengatakan, seharusnya KPU melihat kasus pemalsuan surat mandat yang kini disidik Mabes Polri. Saat ini, sudah ada empat tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian.
“Dari situ sudah diketahui bahwa munas Ancol palsu sehingga tidak layak menggelar pilkada,” ujarnya, kemarin.
Dia menyatakan mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang menawarkan bantuan agar Golkar islah. Namun, Bambang tetap menilai, pemalsuan surat mandat tersebut tidak bisa dianggap biasa. Itu merupakan bentuk kejahatan yang merusak demokrasi partai.
Bambang melanjutkan, dirinya mencium skenario busuk dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Menurut dia, Menkum HAM sengaja memecah belah Golkar dan PPP sehingga pada akhirnya dua partai tersebut tidak bisa ikut pilkada. “Mereka takut kami menang di pilkada,” ujarnya. (bay/aph/owi/c4/fat)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, menolak ajakan islah dari Agung Laksono itu. Menurut dia, hanya Golkar Ical yang bisa mengikuti pilkada.
Sebab, munas yang diselenggarakan di Bali sudah sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Bambang mengatakan, seharusnya KPU melihat kasus pemalsuan surat mandat yang kini disidik Mabes Polri. Saat ini, sudah ada empat tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian.
“Dari situ sudah diketahui bahwa munas Ancol palsu sehingga tidak layak menggelar pilkada,” ujarnya, kemarin.
Dia menyatakan mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang menawarkan bantuan agar Golkar islah. Namun, Bambang tetap menilai, pemalsuan surat mandat tersebut tidak bisa dianggap biasa. Itu merupakan bentuk kejahatan yang merusak demokrasi partai.
Bambang melanjutkan, dirinya mencium skenario busuk dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Menurut dia, Menkum HAM sengaja memecah belah Golkar dan PPP sehingga pada akhirnya dua partai tersebut tidak bisa ikut pilkada. “Mereka takut kami menang di pilkada,” ujarnya. (bay/aph/owi/c4/fat)
