Harkitnas, Pagar Dewan Roboh

SUMUTPOS.CO- Pagar besi gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (20/5) roboh akibat aksi pengunjukr asa mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Kejadian ini saat para mahasiswa memperingati hari kebangkitan nasional (Harkitnas).
Awalnya massa IMM Sumut yang jumlahnya puluhan tersebut berteriak meminta agar aksi mereka itu diterima oleh anggota dewan. Meskipun diguyur hujan, namun aksi mereka tidak surut. Bahkan mereka sempat menggoyang pagar gedung setinggi tiga meter tersebut.
Sempat menunggu, akhirnya aksi mereka diterima tiga orang anggota dewan yakni Donald Lumban Batu selaku Ketua komisi B, bersama anggota komisi Wasner Sianturi dan Ramses Simbolonn
Namun kedatangan wakil rakyat itu mendapat penolakan dari pengunju rasa. Para mahasiswa ingin diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah yang sedang tidak berada ditempat.
Merasa permintaannya tidak digubris, massa pun meminta ketiga anggota dewan kembali ke dalam gedung. Sebelum bubar, massa pun meluapkan kekesalannya dengan mendorong pagar yang telah ditutup oleh petugas keamanan. Akhirnya pagar besi yang kokoh itu roboh karena mahasiswa semakin emosi.
Melihat kejadian tersebut, aparat keamanan dewan dan polisi yang berjaga pun bersiap membubarkan aksi massa. Namun para pengunjukrasa tersebut langsung meninggalkan lokasi. Bahkan sempat keluar cacian dari petugas pengaman karena sikap anarkis mahasiswa ini.
Di tempat lain, puluhan mahasiswa juga menggelar aksi serupa di bundaran majestik Jalan Gatot Subroto Medan mengatas namakan Gerakan Aksi Mahasiswa UMSU, massa mengkritik kepemimpinan Jokowi-JK. Menurut mereka, kondisi bangsa saat ini jauh dari yang diharapkan oleh rakyat untuk menuju Indonesia sejahtera.
Massa yang membawa bendera merah putih dan spanduk, awalnya menggelar aksi di persimpangan Glugur, Medan Barat, sekira pukul 12.00 WIB. “Perlu disadari bahwa di Indonesia masih banyak rakyat yang belum mendapatkan hak-hak mereka untuk kehidupan yang layak. Kenyataannya, rakyat masih banyak yang belum mendapatkan kesejahteraan kehidupannya. Sementara pemerintah lebih banyak mendahulukan hak mereka daripada kewajibannya, yakni membuat rakyat sejahtera. Sehingga, hak dan kewajiban tidak seimbang,” sebut Fajar Fuadi, wakil massa dalam orasinya.
Massa terus menyuarakan aspirasinya hingga membuat petugas kepolisian kewalahan. Akses jalan di persimpangan itu pun terganggu lantaran massa membentuk lingkaran. Petugas Polisi Lalu Lintas (Polantas) pun sibuk mengurai kemacetan.
Namun, lantaran turun hujan, aksi massa pun bubar dengan sendirinya. Setelah reda, massa melanjutkan aksinya dan bergerak longmarch menuju Bundara Mayestik, di Jalan Gatot Subroto sekira pukul 14.00 WIB. Massa kembali menyuarakan aspirasinya di tengah badan jalan. Bahkan, massa membakar ban bekas sembari membentuk lingkaran. Akibatnya, arus lalu lintas yang menuju Jalan Gatot Subroto tersendat.
Selain elemen mahasiswa, Harkitnas juga dimanfaatkan buruh untuk menyampaikan aspirasi. Ribuan masa buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Sumatera Utara (APBSU) mendatangi Kantor Gubsu, Rabu (20/5) guna menuntut Gubsu Gatot Pujo Nugroho untuk menolak rencana pemerintah menaikkan upah buruh 2 atau 5 tahun sekali dan rencana tentang perubahan persyaratan pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dengan kepesertaan minimal 10.
“Kehidupan kaum buruh di Indonesia, khususnya di Sumut saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Sebab masih banyak persoalan-persoalan perburuhan yang dilanggar pengusaha dan dibiarkan oleh pemerintah,” ucap Bambang perwakilan dari SBSI’92 saat berorasi.
Di mana persoalan tersebut, jelasnya, mulai dari persoalan upah murah, pelanggaran hak-hak normatif, kebebasan berserikat, sampai maraknya praktek perbudakan yang diwujudkan dengan buruh kontrak (outsourching) menjadi hal biasa dan dibiarkan menjamur dan tumbuh kembang di negeri ini.
Dia juga mengatakan, hampir satu tahun pemerintahan Jokowi-JK masih belum menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh. Sebab ia menganggap kebijakan dibidang perburuhan masa kepemimpinan Jokowi-JK hanya membuat kaum buruh semakin terjepit.
“Sebut saja rencana kenaikan upah yang akan ditinjau dari 2 hingga 5 tahun sekali. Sangat ironi ketika upah bukanlah imbalan yang dapat mensejahterakan, justru kenaikan upah semakin tidak jelas. Padahal kebijakan upah murah masih menjadi landasan dalam penentuan upah minimum,” terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho  menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan ke-107 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tingkat Provinsi Sumatera Utara 2015 di Lapangan Benteng Medan, Rabu (20/5). (bal/ain/ris/prn/rbb)

SUMUTPOS.CO- Pagar besi gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (20/5) roboh akibat aksi pengunjukr asa mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Kejadian ini saat para mahasiswa memperingati hari kebangkitan nasional (Harkitnas).
Awalnya massa IMM Sumut yang jumlahnya puluhan tersebut berteriak meminta agar aksi mereka itu diterima oleh anggota dewan. Meskipun diguyur hujan, namun aksi mereka tidak surut. Bahkan mereka sempat menggoyang pagar gedung setinggi tiga meter tersebut.
Sempat menunggu, akhirnya aksi mereka diterima tiga orang anggota dewan yakni Donald Lumban Batu selaku Ketua komisi B, bersama anggota komisi Wasner Sianturi dan Ramses Simbolonn
Namun kedatangan wakil rakyat itu mendapat penolakan dari pengunju rasa. Para mahasiswa ingin diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah yang sedang tidak berada ditempat.
Merasa permintaannya tidak digubris, massa pun meminta ketiga anggota dewan kembali ke dalam gedung. Sebelum bubar, massa pun meluapkan kekesalannya dengan mendorong pagar yang telah ditutup oleh petugas keamanan. Akhirnya pagar besi yang kokoh itu roboh karena mahasiswa semakin emosi.
Melihat kejadian tersebut, aparat keamanan dewan dan polisi yang berjaga pun bersiap membubarkan aksi massa. Namun para pengunjukrasa tersebut langsung meninggalkan lokasi. Bahkan sempat keluar cacian dari petugas pengaman karena sikap anarkis mahasiswa ini.
Di tempat lain, puluhan mahasiswa juga menggelar aksi serupa di bundaran majestik Jalan Gatot Subroto Medan mengatas namakan Gerakan Aksi Mahasiswa UMSU, massa mengkritik kepemimpinan Jokowi-JK. Menurut mereka, kondisi bangsa saat ini jauh dari yang diharapkan oleh rakyat untuk menuju Indonesia sejahtera.
Massa yang membawa bendera merah putih dan spanduk, awalnya menggelar aksi di persimpangan Glugur, Medan Barat, sekira pukul 12.00 WIB. “Perlu disadari bahwa di Indonesia masih banyak rakyat yang belum mendapatkan hak-hak mereka untuk kehidupan yang layak. Kenyataannya, rakyat masih banyak yang belum mendapatkan kesejahteraan kehidupannya. Sementara pemerintah lebih banyak mendahulukan hak mereka daripada kewajibannya, yakni membuat rakyat sejahtera. Sehingga, hak dan kewajiban tidak seimbang,” sebut Fajar Fuadi, wakil massa dalam orasinya.
Massa terus menyuarakan aspirasinya hingga membuat petugas kepolisian kewalahan. Akses jalan di persimpangan itu pun terganggu lantaran massa membentuk lingkaran. Petugas Polisi Lalu Lintas (Polantas) pun sibuk mengurai kemacetan.
Namun, lantaran turun hujan, aksi massa pun bubar dengan sendirinya. Setelah reda, massa melanjutkan aksinya dan bergerak longmarch menuju Bundara Mayestik, di Jalan Gatot Subroto sekira pukul 14.00 WIB. Massa kembali menyuarakan aspirasinya di tengah badan jalan. Bahkan, massa membakar ban bekas sembari membentuk lingkaran. Akibatnya, arus lalu lintas yang menuju Jalan Gatot Subroto tersendat.
Selain elemen mahasiswa, Harkitnas juga dimanfaatkan buruh untuk menyampaikan aspirasi. Ribuan masa buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Sumatera Utara (APBSU) mendatangi Kantor Gubsu, Rabu (20/5) guna menuntut Gubsu Gatot Pujo Nugroho untuk menolak rencana pemerintah menaikkan upah buruh 2 atau 5 tahun sekali dan rencana tentang perubahan persyaratan pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dengan kepesertaan minimal 10.
“Kehidupan kaum buruh di Indonesia, khususnya di Sumut saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Sebab masih banyak persoalan-persoalan perburuhan yang dilanggar pengusaha dan dibiarkan oleh pemerintah,” ucap Bambang perwakilan dari SBSI’92 saat berorasi.
Di mana persoalan tersebut, jelasnya, mulai dari persoalan upah murah, pelanggaran hak-hak normatif, kebebasan berserikat, sampai maraknya praktek perbudakan yang diwujudkan dengan buruh kontrak (outsourching) menjadi hal biasa dan dibiarkan menjamur dan tumbuh kembang di negeri ini.
Dia juga mengatakan, hampir satu tahun pemerintahan Jokowi-JK masih belum menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh. Sebab ia menganggap kebijakan dibidang perburuhan masa kepemimpinan Jokowi-JK hanya membuat kaum buruh semakin terjepit.
“Sebut saja rencana kenaikan upah yang akan ditinjau dari 2 hingga 5 tahun sekali. Sangat ironi ketika upah bukanlah imbalan yang dapat mensejahterakan, justru kenaikan upah semakin tidak jelas. Padahal kebijakan upah murah masih menjadi landasan dalam penentuan upah minimum,” terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho  menjadi Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan ke-107 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tingkat Provinsi Sumatera Utara 2015 di Lapangan Benteng Medan, Rabu (20/5). (bal/ain/ris/prn/rbb)