Politikus PKS: Reshuffle Bukan Solusi, Jokowi yang Harus Dievaluasi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfud Sidik mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jangan sampai isu reshuffle menutupi persoalan-persoalan nyata di tengah masyarakat.

“Jangan sampai ini reshuffle ini dijadikan isu untuk menggiring opini publik, bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik itu adalah reshuffle. Apalagi rencana ini muncul di tengah tren penurunan ekonomi nasional dan masih ruwetnya konsolidasi politik paska dilantiknya Jokowi sebagai presiden,” kata Mahfud, Jumat (22/5)

Menurut Mahfud, harus dipahami bahwa sejak kabinet dilantik, semua kementerian dan lembaga ini usianya baru enam bulan, seperti bayi yang masih merah.

Penataan organisasinya masih belum tuntas akibat lambannya proses pengambilan keputusan dan kuatnya tarik-menarik kepentingan. “Orientasi dan fokus kerja masih dalam konsolidasi, misalnya penyesuaian rencana kerja kementerian atau lembaga tahun 2015 dengan visi Nawa Cita jokowi. Dan lebih penting lagi, anggaran kementerian atau lembaga yang dituangkan dalam APBNP 2015 baru keluar DIPA-nya bulan Mei ini,” jelasnya.

Artinya ujar Ketua Komisi I DPR RI, kementerian atau lembaga yang dipimpin Presiden Jokowi ibarat kendaraan yang belum bisa dipacu. “Jika karena mencuatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, lalu presiden lakukan reshuffle itu sama saja presiden akan membunuh bayi (menteri) usia enam bulan,” tegasnya.

Dijelaskan Mahfud, Bank Indonesia telah menunjukkan melemahnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat melemahnya konsumsi pemerintah. Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa laju pertumbuhan domestik bruto (PDB) dari komponen pengeluaran konsumsi pemerintah minus 48.68 persen pada kuartal 1/2015 dibandingkan dengan akhir 2014.

“Jadi menurut saya, ide reshuffle tidak akan jadi solusi tapi justru akan menambah persoalan baru. Bahkan yang sebenarnya harus dievaluasi adalah kinerja Presiden Jokowi sendiri dalam 6 bulan ini, yaitu seberapa efektif presiden mengelola kabinetnya dengan visi, agenda dan manajemen yang jelas dan tepat,” pungkasnya. (fas/jpnn)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfud Sidik mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jangan sampai isu reshuffle menutupi persoalan-persoalan nyata di tengah masyarakat.

“Jangan sampai ini reshuffle ini dijadikan isu untuk menggiring opini publik, bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik itu adalah reshuffle. Apalagi rencana ini muncul di tengah tren penurunan ekonomi nasional dan masih ruwetnya konsolidasi politik paska dilantiknya Jokowi sebagai presiden,” kata Mahfud, Jumat (22/5)

Menurut Mahfud, harus dipahami bahwa sejak kabinet dilantik, semua kementerian dan lembaga ini usianya baru enam bulan, seperti bayi yang masih merah.

Penataan organisasinya masih belum tuntas akibat lambannya proses pengambilan keputusan dan kuatnya tarik-menarik kepentingan. “Orientasi dan fokus kerja masih dalam konsolidasi, misalnya penyesuaian rencana kerja kementerian atau lembaga tahun 2015 dengan visi Nawa Cita jokowi. Dan lebih penting lagi, anggaran kementerian atau lembaga yang dituangkan dalam APBNP 2015 baru keluar DIPA-nya bulan Mei ini,” jelasnya.

Artinya ujar Ketua Komisi I DPR RI, kementerian atau lembaga yang dipimpin Presiden Jokowi ibarat kendaraan yang belum bisa dipacu. “Jika karena mencuatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, lalu presiden lakukan reshuffle itu sama saja presiden akan membunuh bayi (menteri) usia enam bulan,” tegasnya.

Dijelaskan Mahfud, Bank Indonesia telah menunjukkan melemahnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat melemahnya konsumsi pemerintah. Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa laju pertumbuhan domestik bruto (PDB) dari komponen pengeluaran konsumsi pemerintah minus 48.68 persen pada kuartal 1/2015 dibandingkan dengan akhir 2014.

“Jadi menurut saya, ide reshuffle tidak akan jadi solusi tapi justru akan menambah persoalan baru. Bahkan yang sebenarnya harus dievaluasi adalah kinerja Presiden Jokowi sendiri dalam 6 bulan ini, yaitu seberapa efektif presiden mengelola kabinetnya dengan visi, agenda dan manajemen yang jelas dan tepat,” pungkasnya. (fas/jpnn)