Dzulmi Eldin, Wali Kota Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pemprov Sumut diperkirakan akan memutuskan tiga nama calon Penjabat (Pj) Wali Kota Medan untuk dikirim ke Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) sebelum Lebaran. Hal ini mengingat masa jabatan Wali Kota Medan bakal berakhir 26 Juli mendatang.
“Untuk Medan sepengetahuan saya akan dikejar terlebih dulu, sebab itu yang terdekat. Sisanya kemungkinan sehabis Lebaran,” ujar salah seorang pejabat Pemprovsu kepada Sumut Pos yang enggan disebut namanya, Senin (13/7).
Sumber menuturkan, kondisi pascapenggeledehan KPK di kantor Gubsu, memang sedikit mengganggu konsentrasi, namun jauh hari sebelum peristiwa dimaksud terjadi sudah ada pembahasan mengenai nama-nama Pj Wali Kota Medan. “Siapa saja nama-namanya saya tidak tahu. Namun yang jelas sedang digodok dan akan diputuskan sebelum Lebaran,” bebernya.
Disinggung ada tidak nama-nama seperti HM Fitriyus, Randiman Tarigan dan Baharuddin Siagian yang termasuk dalam pembahasan sebagai Pj wali kota Medan, sumber kembali mengakui tidak tahu. Akan tetapi dari informasi yang ia ketahui, posisi itu mengarah kepada Pandapotan Siregar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut.
“Ada yang bilang Pandapotan yang bakal diplot ke situ (Pj Medan, Red), sebut sumber.
Sedangkan untuk Pj kepala daerah lain, ditambahkan sumber, usai Lebaran baru akan dibahas dan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. “Informasinya, untuk pengusulan Pj Medan kemungkinan usai Lebaran. SOP di Kemendagri paling juga satu minggu kemudian keluar SK. Artinya tidak begitu lama prosesnya. Nah untuk daerah lain habis lebaran baru akan dibahas. Jadi Medan memang diutamakan,” pungkasnya.
Secara terpisah, pengamat politik dan sosial Universitas Sumatera Utara Wara Sinuhaji mengatakan, peristiwa operasi tangkap tangan KPK dan penggeledahan di Kantor Gubernur Sumut baru-baru ini, jelas berdampak akan penetapan nama-nama Pj kepala daerah. Meski di satu sisi Wara menyakini kalau Gubsu Gatot Pujo Nugroho sudah mengantongi nama-nama tersebut, namun sengaja menahan tanpa mau membeberkan ke publik.
“Kalau perkara mekanisme, saya pikir tak rumit-rumit kali. Artinya tinggal pengajuan dan diproses oleh Kemendagri. Tetapi adanya peristiwa ini pasti berdampak pula terhadap pemilihan pejabatnya karena merupakan otoritas Gubsu,” pungkasnya. (prn/adz)
