Empat dari enam oknum polisi yang menjadi panitia ujian seleksi masuk polisi, yang ketahuan menjual kunci jawaban pada peserta ujian.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bidang Profesi dan Pengaman (Bid Propam) Polda Sumut masih terus mendalami keterlibatan enam personel polisi yang diduga menyebarkan kunci jawaban kepada para calon siswa (casis) penerimaan Brigadir Tahun Ajaran 2016. Dengan itu, keenam polisi tersebut masih dilakukan proses penyidikan dan pemeriksaan.
Menurut keterangan Kasubbid Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, bila terbukti pembocoran soal akan diberikan sanksi berat. “Sedang di BAP (Berkas Acara Perkara) di Propam Polda Sumut. Kita belum tahu bagaimana keterangannya. Kalau hasilnya sudah ada, akan kita ekspose,” ujar AKBP MP Nainggolan kepada wartawan di Mapolda Sumut, Senin (13/6) sore.
Hasil pemeriksaan itulah yang menentukan sanksi yang akan dijatuhkan pada keenam personel kepolisian itu. “Jika benar dia terlibat kecurangan, pasti ada tindakan,” jelas MP Nainggolan.
Sementara, kelima calon siswa yang terlibat terancam didiskualisfikasi dari seleksi. “Kalau terlibat betul nanti pasti didiskualifikasi,” turur MP Nainggolan.
Selain praktik kecurangan yang terungkap ini, MP Nainggolan yakin tidak ada kebocoran soal. Menurutnya pencetakan dan pendistribusian soal sidah berlangsung baik.
“Tidak ada kebocoran. Proses pencetakan dan pendistribusian sudah bagus. Pimpinan kita di sini tegas dalam pelaksanaan ujian ini.Hanya ada dugaan, ada beberapa oknum anggota yang jadi pengawas, bintara-bintara baru itu. Ini yang diduga main-main,” pungkas MP Nainggolan.
Bocornya soal ujian penerimaan Brigadir Polri ini ternyata mendapat perhatian dari anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat. Politisi Partai Gerindra ini berharap Polda Sumut menindak secara tegas enam oknum anggotanya yang terlibat jual beli kunci jawaban tes Calon Siswa Brigadir Polri Tahun Ajaran 2016. Hasil penyelidikan juga harus dipublikasikan agar masyarakat tahu bahwa polisi tidak main-main menyikapi anggotanya yang nakal.
”Dalam kasus seperti ini, Polda harus bertindak tegas, melakukan pengusutan secara transparan dan menyampaikan ke publik proses penanganannya. Langkah seperti ini sangat penting untuk memberikan rasa percaya masyarakat kepada para lulusan sekolah polisi itu,” beber Martin kepada koran ini di Jakarta, kemarin (13/6).
Diingatkan vokalis di Komisi Hukum DPR itu, jika polisi tidak transparan dan menutup-nutupi kasus ini, maka citra polisi bakal semakin buruk di mata masyarakat. ”Tindakan enam oknum polisi itu sudah jelas merusak citra institusinya. Mereka sudah mengotori proses seleksi dengan jual beli kunci jawaban. Ini juga akan merusak kredilitas para polisi-polisi baru,” kata politikus dari Partai Gerindra itu.
