Pelayanan Puskesmas Medan Labuhan Masih Buruk

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Medan Labuhan mengeluhkan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dinilai masih buruk. Pasalnya, persediaan obat di Puskesmas tersebut sering tidak ada. Hal ini disampaikan Marwita alias Butet, warga Lingkungan 15, Kelurahan Pekan Labuhan dalam reses II Tahun 2017  anggota DPRD Medan Drs HM Yusuf SPdI di Jalan Yos Sudarso, Gang Masjid, Lingkungan 22, Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Rabu (21/6) lalu.

“Sebenarnya persoalan Puskesmas ini sudah sering dibahas dalam reses ini, namun sampai hari ini tetap tidak ada perubahan. Pelayanan Puskesmas Medan Labuhan masih tetap buruk, obat selalu tidak ada,” ungkap Butet.

Menyikapi ini, Yusuf  mengaku kecewa karena Kepala Puskesmas Medan Labuhan tidak hadir dalam reses tersebut. “Akibat ketidakhadiran Kepala Puskesmas dalam reses ini, apa yang dikeluhkan masyarakat tidak terjawab,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Selain pelayanan kesehatan, warga juga mengeluhkan adanya rumah di atas benteng atau tanggul. Seperti disampaikan Eko, warga Kelurahan Pekan Labuhan. Menurutnya, semakin menjamurnya rumah di atas tanggul tersebut dikhawatirkan dapat merusak tanggul dan akan berimbas kepada warga lainnya. “Yang jadi pertanyaan, kenapa ada pembiaran berdirinya rumah rumah di atas benteng tersebut? Apakah mereka telah membayar kepada oknum-oknum tertentu,” kata Eko.

Menjawab keluhan ini, Lurah Pekan Labuhan Khairun Nasir mengatakan, pihaknya sudah melaporkan keberadaan rumah-rumah di atas benteng tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya bias mendata dan mengimbau, sedangkan untuk eksekusinya merupakan gawean Badan Wilayah Sungai (BWS) II.

Terkait tudingan ada pembayaran kepada oknum-oknum tertentu, Khairul membantahnya. “Saya pikir tudingan itu tidak benar. Namun demikian, jika benar ada silakan lapor ke saya, semua laporan akan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara Mahmudin, warga Lingkungan I Kelurahan Sei Mati, Medan Labuhan, mengeluhkan keberadaan perusahaan isi ulang elpiji di lingkungan mereka yang menimbulkan bau menyengat sehingga menimbulkan dampak kesehatan terutama kepada anak-anak. Ada juga pabrik semen yang mereka nilai sangat mengganggu warga sekitar.

Menyikapi keluhan warga tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan dua perusahaan tersebut, Fahmi Harahap dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menyarankan agar warga membuat laporan secara tertulis dan lengkap untuk ditindaklanjuti. “Secara teknis ini merupakan urusan Dinas Lingkungan Hidup. Tolong laporkan secara tertulis, perusahaannya apa, persoalannya apa, alamatnya di mana sehingga bidang penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup bisa turun langsung ke lapangan. Jika ternyata ada penyimpangan atau pelanggaran hukum  akan ditindaklanjuti ke Polda Sumut,” tegas Fahmi. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Medan Labuhan mengeluhkan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dinilai masih buruk. Pasalnya, persediaan obat di Puskesmas tersebut sering tidak ada. Hal ini disampaikan Marwita alias Butet, warga Lingkungan 15, Kelurahan Pekan Labuhan dalam reses II Tahun 2017  anggota DPRD Medan Drs HM Yusuf SPdI di Jalan Yos Sudarso, Gang Masjid, Lingkungan 22, Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Rabu (21/6) lalu.

“Sebenarnya persoalan Puskesmas ini sudah sering dibahas dalam reses ini, namun sampai hari ini tetap tidak ada perubahan. Pelayanan Puskesmas Medan Labuhan masih tetap buruk, obat selalu tidak ada,” ungkap Butet.

Menyikapi ini, Yusuf  mengaku kecewa karena Kepala Puskesmas Medan Labuhan tidak hadir dalam reses tersebut. “Akibat ketidakhadiran Kepala Puskesmas dalam reses ini, apa yang dikeluhkan masyarakat tidak terjawab,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Selain pelayanan kesehatan, warga juga mengeluhkan adanya rumah di atas benteng atau tanggul. Seperti disampaikan Eko, warga Kelurahan Pekan Labuhan. Menurutnya, semakin menjamurnya rumah di atas tanggul tersebut dikhawatirkan dapat merusak tanggul dan akan berimbas kepada warga lainnya. “Yang jadi pertanyaan, kenapa ada pembiaran berdirinya rumah rumah di atas benteng tersebut? Apakah mereka telah membayar kepada oknum-oknum tertentu,” kata Eko.

Menjawab keluhan ini, Lurah Pekan Labuhan Khairun Nasir mengatakan, pihaknya sudah melaporkan keberadaan rumah-rumah di atas benteng tersebut. Menurutnya, pihaknya hanya bias mendata dan mengimbau, sedangkan untuk eksekusinya merupakan gawean Badan Wilayah Sungai (BWS) II.

Terkait tudingan ada pembayaran kepada oknum-oknum tertentu, Khairul membantahnya. “Saya pikir tudingan itu tidak benar. Namun demikian, jika benar ada silakan lapor ke saya, semua laporan akan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara Mahmudin, warga Lingkungan I Kelurahan Sei Mati, Medan Labuhan, mengeluhkan keberadaan perusahaan isi ulang elpiji di lingkungan mereka yang menimbulkan bau menyengat sehingga menimbulkan dampak kesehatan terutama kepada anak-anak. Ada juga pabrik semen yang mereka nilai sangat mengganggu warga sekitar.

Menyikapi keluhan warga tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan dua perusahaan tersebut, Fahmi Harahap dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan menyarankan agar warga membuat laporan secara tertulis dan lengkap untuk ditindaklanjuti. “Secara teknis ini merupakan urusan Dinas Lingkungan Hidup. Tolong laporkan secara tertulis, perusahaannya apa, persoalannya apa, alamatnya di mana sehingga bidang penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup bisa turun langsung ke lapangan. Jika ternyata ada penyimpangan atau pelanggaran hukum  akan ditindaklanjuti ke Polda Sumut,” tegas Fahmi. (adz/ila)