Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis saat menyampaikan sambutannya pada kegiatan koordinasi dengan mengumpulkan seluruh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Unit Layanan Pengadaan se-Sumatera Utara, yang berlangsung di Hotel Aston, Medan, akhir pekan lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut menggelar kegiatan koordinasi dengan mengumpulkan seluruh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Unit Layanan Pengadaan se-Sumatera Utara, yang berlangsung di Hotel Aston, Medan, akhir pekan lalu.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis mengatakan, tujuan dari koordinasi tersebut untuk mengoptimalisasi peran pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Unit Layanan Pengadaan, dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sumatera Utara. Di samping itu, untuk memperlancar program jaminan sosial yang diatur dalam undang-undang.
“BPJS Ketenagakerjaan berharap, dengan adanya kegiatan ini maka dapat membangun sinergi untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat agar terlindungi ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Umardin dalam sambutannya.
Disampaikan dia, BPJS Ketenagakerjaan berharap pemerintah daerah berperan aktif dalam mendaftarkan seluruh pekerja. Baik itu, pekerja non ASN maupun pekerja formal dan informal yang ada di wilayah kerja masing-masing.
Ia menyebutkan, kondisi ketenagakerjaan di wilayah Sumbagut saat ini sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik Sumut & Aceh, posisi Februari 2017 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 6,157 juta orang. Dari jumlah ini, sebanyak 39,88% pekerja formal (buruh/karyawan/PNS) dan sisanya 60,12% didominasi oleh pekerja informal.
“Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan posisi 30 September 2017 untuk Wilayah Sumbagut, yaitu jumlah tenaga kerja formal (Penerima Upah) aktif sebanyak 726.119 orang dengan jumlah perusahaan aktif 37.249 perusahaan. Sedangkan, jumlah tenaga kerja informal (Bukan Penerima Upah) aktif sebanyak 53.055 orang,” sebut Umardin.
Menurutnya, dalam meningkatkan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi secara masif dan melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan Coverage Share perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja. Namun demikian, yang paling penting adalah dukungan dari pemerintah daerah dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan program strategis nasional.
“Dalam rangka pemerataan perlindungan dan cakupan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai kegiatan. Antara lain, melaksanakan sosialisasi masif, goes to trade center, edukasi pasar rakyat/gerebek pasar, mengajar sosialisasi jemput bola melalui mobil keliling, membentuk kader penggerak jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudan, membangun gerakan desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan dan menerapkan standar pelayanan prima yang berbasiskan kepada 4P (Physical, Evidance Proses, People dan Produk),” jelasnya.
Direktur Perluasan Kepesertaan & HAL E Ilyas Lubis mengatakan, selain meningkatkan perluasan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan juga fokus dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta. Seperti, penambahan jam pelayanan setiap hari Sabtu, kerjasama dengan perbankan dalam layanan SPO, perluasan jaringan Trauma Center dan lainnya. (ris/ram)
