MEDAN- Anggota legislatif di DPRD Sumut kecewa dengan kinerja eksekutif di daerah. Pasalnya, banyak kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tak mampu mengurusi toiletnya masing-masing.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna laporan hasil kunjungan kerja pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2010, di ruang paripurna DPRD Sumut, Senin (26/9).
Paripurna yang dihadiri 46 orang dari 100 orang anggota DPRD Sumut itu dihadiri Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, didampingi dua wakil lainnya, Kamaluddin Harahap dan Sigit Pramono Asri, sempat tak tertib.
Pasalnya, saat Tim III membacakan laporannya, pimpinan sidang harus meminta agar suara dalam ruang rapat dikondusifkan. “Mohon sedikit ya, kita bergantian yang bicara,” kata Chadir Ritonga.
Dalam laporan tim kunjungan kerja ini, banyak laporan yang menyatakan kekecewaan terhadap kinerja eksekutif di daerah. Pasalnya, banyak pelaksanaan yang dirasa sebagai kinerja yang tidak menghasilkan dan cenderung wanprestasi.
Ketua Tim I, Yusuf Siregar yang membidangi daerah pemilihan Kota Medan, dalam laporannya memberikan catatan khusus dalam pelaksanaan kunjungan kerja (kunker) mereka ke sejumlah instansi pemerintah Sumut untuk pembahasan LPj APBD 2010 itu. Selama kunker, timnya menemukan fasilitas umum berupa kamar mandi (sanitasi) hampir di setiap kantor SKPD Provinsi Sumut yang berada di Kota Medan dalam keadaan kumuh. Airnya kuning, lantai pecah-pecah, ada genangan air dan aroma yang tak sedap.
“Contohnya di Dinas Tarukim Sumut, dan dinas lainnya. Termasuk juga di Kantor Gubernur lantai VIII,” kata Yusuf.
Dia juga menyebutkan, ada juga di lingkungan kantor SKPD kurang perawatan. Tidak ada kesan indah dan luput dari penghijauan seperti di Kantor Dinas Bina Marga yang gersang. Kemudian pelataran parkirnya digenangi air dan tidak ada drainase. “Kondisinya seperti anak sungai kalau hujan. Dan penuh debu jika panas,” sebutnya.
Sementara untuk pelaksanaan proyek, tim kunker mendapatkan tidak maksimalnya realisasi di lapangan meskipun masih dalam batas toleransi. Ke depan, pihaknya berharap kegiatan yang berasal dari APBD dilaksanakan tepat sasaran.
Selanjutnya, tim lainnya menyampaikan ketidakpuasannya terkait pelaksanaan APBD 2010 di daerah pemilihan masing-masing. Ketua Tim X, Richard Eddy M Lingga dari hasil timnya, ada SKPD yang sama sekali tidak melakukan tugas dan fungsinya di daerah Tanah Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat. Dinas itu adalah Dinas Perikanan dan Kelautan. “Belum ada kami temukan kinerja dinas tersebut, sehingga hal ini sangat mengecewakan,” katanya.
Hal yang sama dilaporkan tim dari kepulauan Nias yang disampaikan Analisman Zalukhu. Dia menyampaikan di Nias masih adanya ketertinggalan fasilitas alat kesehatan. Terutama alat kesehatan cuci darah. Saat ini warga Nias harus rela tinggal di Medan karena setiap minggunya harus melakukan cuci darah.
Dalam sambutannya, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengatakan terimaksih kepada DPRD yang telah memberikan masukan atas kekurangan kinerja eksekutif untuk anggaran 2010. Ke depan, diharapkan akan menjadi modal melakukan perbaikan dan pembangunan yang lebih baik. (ril)
