Anas Belum Diundang

SBY tak Libatkan Demokrat Bahas Reshuffle Kabinet

JAKARTA-Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta fungsionaris partainya maupun pimpinan dan fungsionaris partai anggota koalisi pendukung pemerintah untuk tidak berspekulasi tentang reshuffle kabinet.
Pasalnya, kata Anas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini belum mengundang pimpinan maupun fungsionaris DPP Partai Demokrat untuk membahas format reshuffle.

“Terus-terang saya tidak bisa bicara banyak tentang reshuffle kabinet, karena setahu saya belum ada pembicaraan tentang reshuffle dengan ketua-ketua partai politik, termasuk saya,” kata Anas usai menyaksikan latihan tim Tunas Garuda di lnternational Sport Center, Ciputat, Tangerang Selatan, kemarin (26/9).

Anas memastikan, formulasi reshuffle kabinet hingga kini hanya diketahui Presiden SBY dan Wapres Boediono, dengan demikian belum ada komunikasi politik dengan ketua-ketua umum partai, apalagi dengan fungsionaris partai.
“Walaupun tidak ada kewajiban bagi presiden untuk berbicara dengan ketua umum partai, namun saya yakin pada waktunya, presiden akan melakukan komunikasi politik dengan ketua-ketua umum partai,” terang mantan ketua umum Pengurus Besar HMI ini.

Selama belum ada komunikasi politik dengan ketua umum partai, Anas meminta agar kabar-kabar yang berseliweran tentang formulasi kabinet, maupun nama-nama menteri yang akan di-reshuffle, tidak dipercaya seratus persen.
Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menegaskan bahwa Presiden SBY akan menggunakan kesempatan reshuffle pada tahun ketiga pemerintahan ini untuk mengurangi porsi anggota kabinet yang merepresentasikan partai politik. Mubarok bahkan mengatakan kalau presiden akan membersihkan nama-nama ketua umum partai dari daftar anggota kabinet.

Anas menegaskan, reshuffle adalah momentum untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, sehingga tidak perlu ada dikotomi antara menteri profesional maupun menteri yang merepresentasikan partai politik. “Ini untuk peningkatan kinerja kabinet, bukan alat politik,” tuturnya. (noe/jpnn)

SBY tak Libatkan Demokrat Bahas Reshuffle Kabinet

JAKARTA-Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta fungsionaris partainya maupun pimpinan dan fungsionaris partai anggota koalisi pendukung pemerintah untuk tidak berspekulasi tentang reshuffle kabinet.
Pasalnya, kata Anas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini belum mengundang pimpinan maupun fungsionaris DPP Partai Demokrat untuk membahas format reshuffle.

“Terus-terang saya tidak bisa bicara banyak tentang reshuffle kabinet, karena setahu saya belum ada pembicaraan tentang reshuffle dengan ketua-ketua partai politik, termasuk saya,” kata Anas usai menyaksikan latihan tim Tunas Garuda di lnternational Sport Center, Ciputat, Tangerang Selatan, kemarin (26/9).

Anas memastikan, formulasi reshuffle kabinet hingga kini hanya diketahui Presiden SBY dan Wapres Boediono, dengan demikian belum ada komunikasi politik dengan ketua-ketua umum partai, apalagi dengan fungsionaris partai.
“Walaupun tidak ada kewajiban bagi presiden untuk berbicara dengan ketua umum partai, namun saya yakin pada waktunya, presiden akan melakukan komunikasi politik dengan ketua-ketua umum partai,” terang mantan ketua umum Pengurus Besar HMI ini.

Selama belum ada komunikasi politik dengan ketua umum partai, Anas meminta agar kabar-kabar yang berseliweran tentang formulasi kabinet, maupun nama-nama menteri yang akan di-reshuffle, tidak dipercaya seratus persen.
Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menegaskan bahwa Presiden SBY akan menggunakan kesempatan reshuffle pada tahun ketiga pemerintahan ini untuk mengurangi porsi anggota kabinet yang merepresentasikan partai politik. Mubarok bahkan mengatakan kalau presiden akan membersihkan nama-nama ketua umum partai dari daftar anggota kabinet.

Anas menegaskan, reshuffle adalah momentum untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, sehingga tidak perlu ada dikotomi antara menteri profesional maupun menteri yang merepresentasikan partai politik. “Ini untuk peningkatan kinerja kabinet, bukan alat politik,” tuturnya. (noe/jpnn)