26.7 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Aparatur Pemerintah Berperan Bangun Karakter Bangsa

MEDAN-SUMUTPOS.CO-Aparatur pemerintahan daerah memiliki peran dan posisi penting dalam membangunan karakter bangsa. Hal ini merupakan internalisasi berbagai kebijakan dan digunakan sebagai landasan untuk bertindak.

Hal tersebut dikatakan Penjabat Gubernur Sumut, Eko Subowo diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Nouval Makhyar pada Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI bagi Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sumut 2018 di Medan, baru-baru ini.

Menurutnya, sesuai pasal 11 UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikatakannya, upaya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI 1945, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika secara konsisten kepada seluruh ASN membutuhkan pemahaman secara utuh dan menyeluruh.

Nouval mengharapkan, acara tersebut dapat memberikan pemahaman kepada ASN dan bisa bahu membahu membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga menjadikan Indonesia menjadi kokoh dan disegani negara asing, serta menghormati keberagaman dan taat akan hukum.

Ditambahkannya, bahwa sifat pluralisme dan kemajemukan masyarakat jangan sampai melemahkan rasa persatuan. Juga jangan mudah terjebak dan terprovokasi atau menghembuskan isu-isu individualis yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan.

Ketua Panitia, Koni Ismail mengatakan, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada peserta, khususnya terkait Pancasila dan UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika. Serta memberikan pedoman bagi aparatur pemerintah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur bangsa, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab  penyelenggaraan pemerintahan.

Peserta sosialisasi berjumlah 100 orang terdiri dari unsur badan pemberdayaan masyarakat dan camat. Serta dari pemerintah kabupaten/kota se-Sumut. Sedangkan narasumber Idris Eal Al Amin, dari Badan Pengembangan SDM Sumut, Wawan Hermawan dari Badan Pengembangan SDM Kemendagri, dan lainnya.

Acara pembukaan dihadiri para pejabat Pemprovsu, antara lain Kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu Afifi Lubis, dan Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Sumut, serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Medan Ceko Wakhda Ritonga. (prn/han)

MEDAN-SUMUTPOS.CO-Aparatur pemerintahan daerah memiliki peran dan posisi penting dalam membangunan karakter bangsa. Hal ini merupakan internalisasi berbagai kebijakan dan digunakan sebagai landasan untuk bertindak.

Hal tersebut dikatakan Penjabat Gubernur Sumut, Eko Subowo diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Nouval Makhyar pada Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI bagi Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sumut 2018 di Medan, baru-baru ini.

Menurutnya, sesuai pasal 11 UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikatakannya, upaya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI 1945, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika secara konsisten kepada seluruh ASN membutuhkan pemahaman secara utuh dan menyeluruh.

Nouval mengharapkan, acara tersebut dapat memberikan pemahaman kepada ASN dan bisa bahu membahu membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga menjadikan Indonesia menjadi kokoh dan disegani negara asing, serta menghormati keberagaman dan taat akan hukum.

Ditambahkannya, bahwa sifat pluralisme dan kemajemukan masyarakat jangan sampai melemahkan rasa persatuan. Juga jangan mudah terjebak dan terprovokasi atau menghembuskan isu-isu individualis yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan.

Ketua Panitia, Koni Ismail mengatakan, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada peserta, khususnya terkait Pancasila dan UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika. Serta memberikan pedoman bagi aparatur pemerintah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur bangsa, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab  penyelenggaraan pemerintahan.

Peserta sosialisasi berjumlah 100 orang terdiri dari unsur badan pemberdayaan masyarakat dan camat. Serta dari pemerintah kabupaten/kota se-Sumut. Sedangkan narasumber Idris Eal Al Amin, dari Badan Pengembangan SDM Sumut, Wawan Hermawan dari Badan Pengembangan SDM Kemendagri, dan lainnya.

Acara pembukaan dihadiri para pejabat Pemprovsu, antara lain Kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu Afifi Lubis, dan Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Sumut, serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Medan Ceko Wakhda Ritonga. (prn/han)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/