25 C
Medan
Sunday, September 29, 2024

DPRD Medan Gulirkan Pansus PAD

ilhamsyah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan untuk membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wacana pansus tersebut digagas Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan Ilhamsyah.

Menurut Ilhamsyah, rekan-rekannya sudah bersedia bergabung di dalam pansus tersebut. Dalam waktu dekat segera mengusulkan pembentukkan Pansus PAD ini kepada ketua dewan. “Pada prinsipnya kawan-kawan sudah oke, segera akan kami usulkan,” kata Ilhamsyah, kemarin (10/10).

Ilhamsyah menyebutkan, saat ini sudah sebanyak 22 anggota DPRD Medan dari lintas fraksi yang mengusulkan hak inisiatif tersebut. “Pansus PAD bertujuan guna mengkaji dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang masih belum tergali atau yang mengalami kebocoran. Hal ini untuk lebih meningkatkan lagi PAD Kota Medan,” kata dia.

Wacana dibentuknya Pansus PAD tersebut mendapat dukungan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution. Akhyar menilai sesuatu positif sebagai alat pengawasan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemko Medan. “Pada prinsipnya kalau saya pribadi menyambut positif. Malah bagus sekali segera direalisasikan, sebab hingga triwulan ketiga tahun ini masih ada realisasi PAD di beberapa SKPD jauh dari ekspektasi,” kata Akhyar.

Menurut Akhyar, hal seperti ini perlu didorong sehingga SKPD itu ke depan lebih bekerja. Karena, mengetahui ada alat pengawasannya melalui pansus itu. Namun, sejauh ini pihaknya mengakui belum menerima secara tertulis soal wacana dimaksud. Pemko Medan baru tahu gagasan pembentukkan pansus PAD DPRD Medan melalui media massa. “Kalau memang ada usulan itu, tentu kita dukung saya pribadi menilai positif sekali,” ujarnya.

Diutarakan Akhyar, setiap kali ada rapat evaluasi pembahasan soal PAD yang rutin digelar, para SKPD saling melontarkan argumentasi dan membuat suasana menjadi dinamis. Apalagi, di beberapa sektor dari laporan yang diterima, terdapat seperti realisasi pajak tepi jalan dan pajak reklame sangat minim. Angkanya masih di bawah 30 persen.

Untuk itu, lanjut Akhyar, ke depan akan lebih menggenjot lagi sektor yang lemah tersebut. Sebab hal itu memiliki potensi besar sebagai PAD Kota Medan.

“Pada beberapa sektor yang lemah itu, saya sudah minta izin pak wali agar ikut mengawasi laporan per bulan. Sebab, setahun ini saya diperintahkan pak wali fokus pada pekerjaan fisik saja,” pungkasnya. (ris/ila)

ilhamsyah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan untuk membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wacana pansus tersebut digagas Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan Ilhamsyah.

Menurut Ilhamsyah, rekan-rekannya sudah bersedia bergabung di dalam pansus tersebut. Dalam waktu dekat segera mengusulkan pembentukkan Pansus PAD ini kepada ketua dewan. “Pada prinsipnya kawan-kawan sudah oke, segera akan kami usulkan,” kata Ilhamsyah, kemarin (10/10).

Ilhamsyah menyebutkan, saat ini sudah sebanyak 22 anggota DPRD Medan dari lintas fraksi yang mengusulkan hak inisiatif tersebut. “Pansus PAD bertujuan guna mengkaji dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang masih belum tergali atau yang mengalami kebocoran. Hal ini untuk lebih meningkatkan lagi PAD Kota Medan,” kata dia.

Wacana dibentuknya Pansus PAD tersebut mendapat dukungan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution. Akhyar menilai sesuatu positif sebagai alat pengawasan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemko Medan. “Pada prinsipnya kalau saya pribadi menyambut positif. Malah bagus sekali segera direalisasikan, sebab hingga triwulan ketiga tahun ini masih ada realisasi PAD di beberapa SKPD jauh dari ekspektasi,” kata Akhyar.

Menurut Akhyar, hal seperti ini perlu didorong sehingga SKPD itu ke depan lebih bekerja. Karena, mengetahui ada alat pengawasannya melalui pansus itu. Namun, sejauh ini pihaknya mengakui belum menerima secara tertulis soal wacana dimaksud. Pemko Medan baru tahu gagasan pembentukkan pansus PAD DPRD Medan melalui media massa. “Kalau memang ada usulan itu, tentu kita dukung saya pribadi menilai positif sekali,” ujarnya.

Diutarakan Akhyar, setiap kali ada rapat evaluasi pembahasan soal PAD yang rutin digelar, para SKPD saling melontarkan argumentasi dan membuat suasana menjadi dinamis. Apalagi, di beberapa sektor dari laporan yang diterima, terdapat seperti realisasi pajak tepi jalan dan pajak reklame sangat minim. Angkanya masih di bawah 30 persen.

Untuk itu, lanjut Akhyar, ke depan akan lebih menggenjot lagi sektor yang lemah tersebut. Sebab hal itu memiliki potensi besar sebagai PAD Kota Medan.

“Pada beberapa sektor yang lemah itu, saya sudah minta izin pak wali agar ikut mengawasi laporan per bulan. Sebab, setahun ini saya diperintahkan pak wali fokus pada pekerjaan fisik saja,” pungkasnya. (ris/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/