Jangan Kasih Preman Jabatan!, Kapolda Sumut Bahas Persoalan Kota Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Agus Andrianto benar-benar tak main-main membenahi Kota Medan. Ia merasa memiliki tanggungjawab untuk menekankan kepada Wali Kota Medan Drs Dzulmi Eldin agar menjalankan fungsi sebagai pemerintah kota semaksimal mungkin.

“Kapan lagi saya bisa ikut campur langsung, ini adalah kesempatan terakhir saya secara langsung untuk membenahi Kota Medan dengan mendukung pemerintah kota,” kata Agus kala berdiskusi dengan insan pers di Warkop Jurnalis Medan Jalan H Agus Salim Medan, Selasa (9/10) malam.

Karenanya, Kapoldasu menekankan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan, khususnya Wali Kota Medan, agar tidak menempatkan preman di dalam setiap lini organisasi perangkat daerahnya atau pejabat. “Nanti jabatan ini dipegang preman, jabatan itu dipegang preman. Mau jadi apa akhirnya pemerintahan Kota Medan ini,” tegas Kapoldasu.

Bicara kesemrawutan tatanan Kota Medan, lanjut Kapoldasu, sangat dirasa jelas dan begitu berimbas terhadap kinerja aparat kepolisian. Parkir liar, pedagang kaki lima yang memakan bahu jalan, hingga banjir tak kala menjadikan polisi kewalahan, khususnya mengatur arus lalulintas.

Atas dasar permasalahan itu pula, ia membuat program 100 hari kerja sebagai pucuk pimpinan Polda Sumut agar jajarannya berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari Pemko Medan, kecamatan dan kelurahan agar memperbaiki tatanan kota ini menuju arah yang baik.

“Seperti pedagang kaki lima, terus toko-toko yang membuka usaha di pinggir jalan sehingga parkirnya menyebabkan kemacetan, ini kan ‘limbah’ (dampak buruk) ke (kinerja) kita. Makanya kemarin kita buat rapat koordinasi dengan Pemko Medan, kita dukung walikota menertibkan ini semua,” ujarnya.

Tak luput dari permasalahan tersebut, ia merasa perlu juga dilakukan penertiban reklame-reklame liar tanpa terkecuali. Bahkan yang membawa-membawa kesatuan yang dipimpinnya sebagai tameng agar tidak ditindak petugas penegak Perda, Satpol PP.

“Saya tidak munafik, ya. Saya juga manusia. Kalau memang saya mau terima saja setoran dari pengusaha-pengusaha advertising ‘nakal’ yang memasang reklame dengan mentamengkan pos polisi, bisa kaya saya. Tapi tidak seperti itu kita hidup di dunia ini. Kalau yang salah terus dibiarkan akan menjadi pembenaran Saya tidak maulah seperti itu,” ungkapnya.

Kemudian terkait permasalah banjir yang terjadi di Kota Medan, menurutnya itu bukan masalah yang sulit bagi Pemko Medan. “Ada ribuan ya kalau tidak salah pegawai di dinas PU. Kalau satu orang saja mengorek drainase 10 meter saja, sudah berapa ratus kilometer drainase dinormalkan,” paparnya.

Ia berharap dengan apa yang dilakukannya saat ini dapat membawa perubahan bagi Kota Medan. Menurutnya, apa yang terjadi dan sebagai kelalaian kepemimpinan sebelumnya, akan ia perbaiki kini.

Jendral bintang dua ini juga meminta kepada media massa juga mendukung apa yang menjadi program kerjanya itu. “Jadi mohon yang salah itu diungkap, jangan nanti apa yang salah itu dibenar-benarkan. Kalau ini terjadi, kasihan Kota Medan ini,” kata Kapoldasu.

Terakhir, di program 100 hari kerjanya sebagai Kapolda Sumut dalam mengubah kesemrawutan Kota Medan, akan ada evaluasi. “Setelah program 100 hari kerja pertama selesai, akan ada yang kedua. Harapannya apa yang kita cita-citakan bersama untuk kemajuan Kota Medan bisa tercapai,” pungkas Agus.

Hadir dalam diskusi itu Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sumut, Kombes Dedi Kesuma dan sejumlah wartawan media cetak, online dan televisi. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Agus Andrianto benar-benar tak main-main membenahi Kota Medan. Ia merasa memiliki tanggungjawab untuk menekankan kepada Wali Kota Medan Drs Dzulmi Eldin agar menjalankan fungsi sebagai pemerintah kota semaksimal mungkin.

“Kapan lagi saya bisa ikut campur langsung, ini adalah kesempatan terakhir saya secara langsung untuk membenahi Kota Medan dengan mendukung pemerintah kota,” kata Agus kala berdiskusi dengan insan pers di Warkop Jurnalis Medan Jalan H Agus Salim Medan, Selasa (9/10) malam.

Karenanya, Kapoldasu menekankan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan, khususnya Wali Kota Medan, agar tidak menempatkan preman di dalam setiap lini organisasi perangkat daerahnya atau pejabat. “Nanti jabatan ini dipegang preman, jabatan itu dipegang preman. Mau jadi apa akhirnya pemerintahan Kota Medan ini,” tegas Kapoldasu.

Bicara kesemrawutan tatanan Kota Medan, lanjut Kapoldasu, sangat dirasa jelas dan begitu berimbas terhadap kinerja aparat kepolisian. Parkir liar, pedagang kaki lima yang memakan bahu jalan, hingga banjir tak kala menjadikan polisi kewalahan, khususnya mengatur arus lalulintas.

Atas dasar permasalahan itu pula, ia membuat program 100 hari kerja sebagai pucuk pimpinan Polda Sumut agar jajarannya berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari Pemko Medan, kecamatan dan kelurahan agar memperbaiki tatanan kota ini menuju arah yang baik.

“Seperti pedagang kaki lima, terus toko-toko yang membuka usaha di pinggir jalan sehingga parkirnya menyebabkan kemacetan, ini kan ‘limbah’ (dampak buruk) ke (kinerja) kita. Makanya kemarin kita buat rapat koordinasi dengan Pemko Medan, kita dukung walikota menertibkan ini semua,” ujarnya.

Tak luput dari permasalahan tersebut, ia merasa perlu juga dilakukan penertiban reklame-reklame liar tanpa terkecuali. Bahkan yang membawa-membawa kesatuan yang dipimpinnya sebagai tameng agar tidak ditindak petugas penegak Perda, Satpol PP.

“Saya tidak munafik, ya. Saya juga manusia. Kalau memang saya mau terima saja setoran dari pengusaha-pengusaha advertising ‘nakal’ yang memasang reklame dengan mentamengkan pos polisi, bisa kaya saya. Tapi tidak seperti itu kita hidup di dunia ini. Kalau yang salah terus dibiarkan akan menjadi pembenaran Saya tidak maulah seperti itu,” ungkapnya.

Kemudian terkait permasalah banjir yang terjadi di Kota Medan, menurutnya itu bukan masalah yang sulit bagi Pemko Medan. “Ada ribuan ya kalau tidak salah pegawai di dinas PU. Kalau satu orang saja mengorek drainase 10 meter saja, sudah berapa ratus kilometer drainase dinormalkan,” paparnya.

Ia berharap dengan apa yang dilakukannya saat ini dapat membawa perubahan bagi Kota Medan. Menurutnya, apa yang terjadi dan sebagai kelalaian kepemimpinan sebelumnya, akan ia perbaiki kini.

Jendral bintang dua ini juga meminta kepada media massa juga mendukung apa yang menjadi program kerjanya itu. “Jadi mohon yang salah itu diungkap, jangan nanti apa yang salah itu dibenar-benarkan. Kalau ini terjadi, kasihan Kota Medan ini,” kata Kapoldasu.

Terakhir, di program 100 hari kerjanya sebagai Kapolda Sumut dalam mengubah kesemrawutan Kota Medan, akan ada evaluasi. “Setelah program 100 hari kerja pertama selesai, akan ada yang kedua. Harapannya apa yang kita cita-citakan bersama untuk kemajuan Kota Medan bisa tercapai,” pungkas Agus.

Hadir dalam diskusi itu Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sumut, Kombes Dedi Kesuma dan sejumlah wartawan media cetak, online dan televisi. (dvs/ila)