MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan membentuk tim penanggulangan banjir. Tim tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir di Kota Medan. Tim yang dibentuk antara lain dari Pemko Medan, Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II dan Pemprovsu dan Pemko Medan. Pembentukan tim itu setelah dilakukan rapat sebelum di Balai Kota, Jumat (19/10).
Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution yang memimpin rapat mengatakan, tim tersebut diharapkan memiliki kesatuan konsep dan langkah menanggulangi banjir akibat luapan Sungai Seikambing dan Babura. “Tim itu untuk menciptakan sinergitas dalam penanggulangan banjir, berbagai pemikiran baik secara empirik maupun akademik haruslah disatukan untuk melahirkan rencana aksi dan konsep yang sama. Dengan begitu, hasil yang akan diperoleh benar-benar maksimal,” kata Akhyar.
Diutarakan dia, dalam rapat tersebut sengaja mengundang berbagai narasumber yang berkompeten dari akademisi untuk mencari solusi terbaik permasalahan banjir di Medan seperti Budi D Sinulingga, Makmur Ginting dan Johanes Tarigan.
“Melalui rapat ini akan menjadi wadah menyinkronkan kerja yang selama ini dilaksanakan dan juga tempat berkoordinasi rencana kerja mendatang. Karena, ke depan akan ada tindakan nyata dan berfokus pada pembenahan terhadap Sungai Sikambing dan Sungai Babura,” ujarnya.
Menurut Akhyar, dengan melibatkan seluruh stakeholder dan narasumber yang berkompeten di bidang akademisi serta praktisi tentunya akan mendapatkan kajian serta rekomendasi yang lengkap dalam mengambil langkah-langkah untuk menaggulangi banjir.
Kepala Dinas PU Medan Khairul Syahnan mengaku, upaya penanganan banjir sudah dilakukan pihaknya seperti normalisasi drainase atau anak-anak sungai yang ada di Medan. Selain itu, pembersihan endapan-endapan dalam saluran eksisting yang ada, pembangunan drainase primer maupun sekunder untuk mendukung drainase yang sudah ada, membuat database/gorong-gorong dan program rehabilitasi/pemiliharaan.
Sementara, Kepala BWS Sumatera II Roy P Pardede mengatakan, penanganan sungai ini bisa dilakukan dengan normalisasi dan pembuatan tanggul. Namun, ada hambatan yang dihadapi, salah satunya pemukiman warga di pingiran sungai. Untuk itu, diperlukan langkah pembebasan lahan.
Terpisah, Pengamat Tata Kota, Budi D Sinulingga mengatakan, soal pembebasan lahan ini sudah lama dibicarakan. Namun, sampai sekarang belum ada langkah kongkret. “Saya menyarankan agar pembebasan lahan itu menggunakan pendekat sosial yang melibatkan pegiat-pegiat sosial,” ucapnya.
Menambahi itu, Makmur Ginting akademisi dari USU yang juga pernah menjadi birokrat mengatakan, untuk penanggulangan banjir ini semua harus menghilangkan ego sektoral. “Sesungguhnya yang harus jadi pegangan adalah batas hidrologi, bukan batas administrasi,” katanya. (ris/ila)
