MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan infrastruktur terus digalakkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, seperti proyek drainase, jalan hingga jembatan. Dinas PU harus mempunyai konsep atau master plan jalan dan drainase Kota Medan, agar pelaksanaannya dapat diketahui masyarakat dengan mudah.
Menurut Anggota DPRD Kota Medan Sabar Syamsurya Sitepu, membahas persoalan pembangunan di Medan salah satu sasaran programnya adalah untuk pengembangan sarana dan prasarana, guna peningkatan aksebilitas dan ketersediaan.
Selain itu, terkait juga dengan kualitas infrastruktur serta utilitas yang diharapkan dengan lebih memadai dan menyelenggarakan fungsi kota dalam konteks sistem perkotaan yang lebih struktur.
“Dinas PU harus mempunyai konsep atau master plan jalan dan drainase Kota Medan, agar pelaksanaannya dapat diketahui dengan mudah. Artinya, daerah mana saja yang pekerjaannya telah dilakukan sehingga tidak tumpang tindih dalam perencanaannya,” ungkap Sabar, kemarin (25/10).
Diutarakan Sabar, melihat kondisi di Medan pada akhir-akhir ini masih memerlukan perhatian yang sangat serius. Sebab, bila hujan turun maka sejumlah titik atau ruas jalan tergenang air dan bahkan mengakibatkan banjir. Hal ini dikarenakan seluruh drainase yang tidak efektif atau belum terkoneksi dengan baik. “Sama-sama kita lihat dan ketahui, pembuatan dan penggalian drainase terus dilaksanakan. Namun, jika turun hujan deras ternyata airnya tergenang atau bahkan banjir,” tuturnya.
Ia menyebutkan, untuk itu diharapkan agar pelaksanaan proyek pembangunan dan pengembangan saluran drainase hendaknya terlebih dahulu diefektifkan koneksivitasnya. Terkhusus, pengerjaan drainase sampai ke daerah pinggiran Medan guna mencegah terjadinya banjir.
Demikian juga dengan program rehabilitas pemeliharaan jalan. Sering kali jalan rusak dan berlubang akibat penggalian penanaman pipa yang pelaksanaannya bukan Pemko Medan, seperti pipa gas maupun jaringan listrik. “Selesai penanaman, sisa-sisa galian berserakan dan hanya ditutup seadanya. Untuk itu kami berharap harus serius mengawasinya, sehingga hal ini tidak menjadi beban baru bagi Pemko Medan ke depan dalam hal penyelesaiannya,” kata Sabar.
Tak jauh berbeda, disampaikan Anggota DPRD Medan Maruli Tua Tarigan. Bahkan, dia menilai proyek perbaikan drainase yang dilakukan belum maksimal. Sebab, pengerjaannya dilakukan tanpa menggunakan master plan penanganan banjir yang komprehensip.
“Sangat disayangkan, kendati menghabiskan anggaran yang cukup besar dari APBD Pemko Medan setiap tahunnya, namun persoalan banjir belum tuntas. Masih saja banjir dan genangan air rawan di Medan, bahkan beberapa titik mengalami genangan air yang cukup lama. Untuk itu Medan butuh manajemen pengendalian banjir agar persoalan ini terselesaikan,” ujarnya.
Kata Maruli, kinerja Dinas PU kurang maksimal melakukan pengawasan pelaksanaan proyek drainase dan gorong-gorong yang ada di Medan. Sehingga, banyak pengerjaan dilaksanakan tidak tepat guna.
“Seharusnya, setiap ada pengerjaan proyek drainase harus ditangani konsultan maupun tenaga ahli. Pelaksana proyek pun akan menyesuaikan bentuk dan kultur tanah serta kemiringan parit sehingga air mengalir dengan lancar,” ujarnya. (ris/ila)
