Tentang Larangan PRT
PHNOM PENH – Pemerintah Kamboja mengeluarkan larangan keras bagi warga negaranya untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga (PRT) di Malaysia. Perintah itu langsung diserukan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen yang kecewa atas insiden pemukulan dan pemerkosaan yang dialami PRT Kamboja oleh majikan-majikan di Malaysia.
Menurut berita yang dilansir Harian Malaysia, The Star, Sabtu (15/10), setidaknya tiga PRT Kamboja tewas di Malaysia dan dua orang lainnya diperkosa itu berdasarkan data Pusat Pendidikan Legal Komunitas Kamboja, badan yang membantu para pekerja yang teraniaya di sana.
Atas putusan ini, Presiden Asosiasi Badan Rekrutmen Kamboja An Bunhak yang berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja akan mematuhi larangan pemerintah tersebut. “Kementerian Tenaga Kerja akan melaksanakan apa yang telah disampaikan PM,” kata An Bunhak.
Beberapa bulan lalu, badan-badan rekrutmen Kamboja juga memutuskan untuk tidak mengirimkan PRT ke Kuwait menyusul laporan adanya kasus-kasus penyiksaan PRT oleh majikan-majikan di negeri itu.
Keputusan yang disampaikan PM Kamboja Hun Sen tersebut sangat disesalkan badan-badan rekrutmen pekerja di negeri jiran itu. Apalagi saat ini Malaysia tengah mengalami kekurangan tenaga PRT menyusul adanya moratorium PRT Indonesia.
Presiden Asosiasi Badan Tenaga Kerja Nasional Malaysia, Datuk Raja Zulkepley Dahalan menyebut larangan Kamboja tersebut sebagai berita yang sangat buruk.
Dikatakannya, agensi-agensi rekrutmen telah menjadi korban akibat krisis kekurangan PRT ini. Sejumlah agensi rekrutmen terpaksa berhenti beroperasi. “Ini bukan cuma berdampak pada majikan-majikan namun juga agensi-agensi,” tutur Zulkepley seperti dilansir harian Malaysia, The Star, Sabtu (15/10). “Kami memiliki kurang dari 150 agensi yang aktif saat ini dibandingkan sebelumnya 300 agensi,” imbuhnya.
Dikatakannya, para majikan di Malaysia kini tinggal mengharapkan pasokan PRT dari Filipina.
Asosiasi Malaysian Maid Employers Association (Mama) juga menyebut keputusan Kamboja itu sangat keras dan drastis.
Menurut presiden Mama, Engku Ahmad Fauzi Engku Muhsein, Kamboja seharusnya fokus pada upaya memberikan perlindungan lebih bagi para pekerjanya, bukan pada isu larangan total.
“Mayoritas majikan menangani pembantu-pembantu mereka dengan sangat baik,” kata Engku Ahmad Fauzi. “Keputusan ini hanya akan membuat situasi PRT lebih buruk di Malaysia,” cetusnya. Engku Ahmad Fauzi menekankan, para majikan di Malaysia harus dididik untuk mengubah cara pikir mereka. (net/jpnn)
