MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pergantian sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dilakukan secara transparan dan profesional.
Sebelum tahapan mutasi nantinya dilakukan, Gubernur Edy Rahmayadi juga diminta mengevaluasi dan menilai secara utuh kinerja para pimpinan OPD.
“Kalau mau yang riil, tentunya semua pimpinan OPD dievaluasi lagi melalui proses assesment kembali. Ini tentu saja dapat memberikan gambaran yang utuh dari periode gubernur dan wakil gubernur sekarang. Yang penting proses semua itu transparan dan profesional untuk mendapatkan kualitas dan kualifikasi serta kompetensi pimpinan OPD yang menjadi ekspektasi Gubsu,” kata Pengamat Pemerintahan Agus Suryadi kepada Sumut Pos, Kamis (17/1).
Dia mengatakan, mutasi pejabat merupakan hak prerogatif seorang kepala daerah. Gubernur disebutnya tentu lebih tahu pimpinan OPD mana yang mesti diganti dalam rangka merealisasikan visi misinya semasa kampanye dulu.
“Tapi pada dasarnya saya berpikir, bahwa demi keadilan dan pemerataan maka Gubsu harus menilai semua OPD dan kinerjanya seperti apa,” ujar akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara itu.
Salah satu penilaian kinerja pimpinan OPD juga dapat diukur dari serapan anggaran yang mampu dihimpun OPD itu sendiri. Catatan Sumut Pos, serapan anggaran belanja daerah per OPD Pemprovsu pada 30 Oktober 2018, secara global masih berada diangka 58 persen. Bahkan berdasar data yang diperoleh dari Aplikasi Smart Sumut Province, dari total 49 OPD, serapan anggaran di 23 OPD tidak sampai 70 persen.
Pengamat pemerintahan lainnya, Shohibul Anshor Siregar sebelumnya sudah angkat bicara menyikapi rendahnya serapan anggaran OPD Pemprovsu tersebut. Ia juga mendorong agar Gubsu Edy Rahmayadi segera melakukan mutasi dan perombakkan pimpinan OPD Pemprovsu.
“Sudah saatnya (Gubsu Edy Rahmayadi) melakukan evaluasi kinerja pimpinan OPD paska kepemimpinannya lima bulan lebih ini. Gubsu harus bergerak cepat demi Sumut bermartabat. Bagaimana mungkin program Sumut Bermartabat bisa tercapai bila kinerja OPD-nya lemah atau buruk,” ujar Shohibul.
Ia menilai, 23 OPD di jajaran Pemprovsu memiliki kinerja buruk atau daya serapan anggaran yang cukup rendah, adalah indikasi pimpinan OPD tidak layak dipertahankan. “Copot saja pimpinan OPD yang tidak mampu bekerja profesional atau tidak mendukung program Sumut Bermartabat,” imbuh dosen FISIP UMSU itu.
Gubsu sambung Shohibul, sebaiknya mengevaluasi secara menyeluruh pimpinan OPD agar bisa diketahui mana yang bisa dipertahankan dan mana yang harus disingkirkan.
“Tentu lewat evaluasi inilah pimpinan OPD versi Gubsu lama dibedah kembali untuk perekrutan ulang. Kedepan perekrutan pejabat eselon III dan II sebaiknya dengan cara meried sistem jangan berdasarkan like or dislike. Dengan demikian para ASN berlomba kualitas/prestasi,” pungkasnya.
Gubsu Edy Rahmayadi sendiri sebelumnya mengisyaratkan segera membuka lelang jabatan terkhusus posisi pimpinan OPD Pemprovsu yang lowong akibat pensiun. “Pastilah, pasti. Dalam waktu enam bulan kenapa Mendagri tidak melepas gubernur mengganti pimpinan OPD, agar gubernur tahu pasti si A, si B bisa kerja gak,” tuturnya menjawab wartawan, Rabu (16/1).
Ia menegaskan selama lima bulan lebih menjabat Gubsu, ia terus mengamati dan memantau kinerja perangkat daerahnya. Termasuk semua pejabat eselon II dilingkungan Pemprovsu.
“Kalau dia gak bisa kerja, tentu kita ganti. Kita akan cari orang yang bisa kerja. Dan itulah yang saya buat. Jadi selama enam bulan inilah yang saya lihat. Bukan like or dislike, saya pastikan itu,” katanya.
Mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB ini menyebut, ada dua indikator penilaian yang menurutnya cukup dalam melihat kinerja seseorang. Yakni keahlian (skill) dan bisa diajak bekerjasama. “Punya skill tak bisa kerja sama, itu tak bisa. Bisa kerja sama tapi tak ada skill, juga tak bisa. Jadi dua itu untuk maju itu,” katanya.
Lantas kapan mutasi jabatan akan dilakukan? Edy meminta wartawan bersabar menunggu waktunya. “Kan belum enam bulan. Rapot itu enam bulan, tunggu saja ya,” sebutnya menambahkan proses assestment bagi pejabat eselon II, III, dan IV dilingkungan Pemprovsu masih terus dilakukan sampai saat ini. (prn/ila)
