PERTEMUAN: Wagubsu Musa Rajekshah dan lainnya pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Medan.
Tahun 2018, peran Industri Jasa Keuangan di Sumatera Utara (Sumut) sangat baik ditandai dengan penyaluran kredit produktif perbankan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumut dengan penyaluran kredit mencapai Rp163,68 triliun atau sebesar 74,9 persen dari total kredit yang disalurkan.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah dalam sambutannya pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan dengan mengusung tema Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Santika, Medan, Jumat (25/1) siang.
“Penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR di Sumut juga baik dengan menempatkan Sumut di peringkat ke-5 nasional penyaluran KUR terbesar di tahun 2018, setelah Jawa Tengah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan,” ucap pria yang akrab disapa dengan Ijeck.
Ijeck mengungkapkan, untuk pembangunan perekonomian di Sumut, tidak cukup peran dari Pemerintah daerah semata. Namun diperlukan peran aktif industri jasa keuangan untuk membangun perekonomian.”Peran industri jasa keuangan di tahun 2018, signifikan dengan ditandai dengan penyaluran kredit produktif perbankan bagi UMKM di Sumut. Yang menjadi primadona, yakni perdagangan, pertanian dan industri pengelolaan,” jelas Ijeck.
Komesioner OJK, Ahmad Hidayat mengatakan, pihaknya sangat mendukung dan memperkokoh untuk peningkatkan jasa keuangan bagi perekonomian daerah dan nasional.”Inflasi 3,3 persen secara nasional, Inflasi Sumut lebih baik dengan rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi terus membaik,” ungkap Hidayat.
Sementara itu, Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Yusup Ansori mengatakan, pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan ini rutin dilaksanakan setiap tahun, baik di tingkat pusat, maupun provinsi. Khusus untuk Provinsi Sumatera Utara, pertemuan ini merupakan kali kelima yang dilaksanakan sejak OJK hadir di Sumut pada akhir tahun 2013 lalu.“Dapat kami laporkan bahwa secara rerata parsial, pertumbuhan ekonomi di mayoritas provinsi yang menjadi wilayah kerja kami mencapai angka minimal 5%, kecuali Riau dan Kepulauan Riau. Tentunya, baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada geliat aktivitas bisnis utama industri jasa keuangan di kedua provinsi dimaksud,” jelas Yusup.
Secara umum, Yusup mengungkapkan melihat bahwa karakteristik Sektor Ekonomi Pertanian (Agrikultur), Perdagangan, Industri Pengolahan, Transportasi, dan Pertambangan masih merupakan primadona aktivitas ekonomi di 5 provinsi wilayah kerja mereka, sehingga gelombang eksternal pertumbuhan ekonomi global turut berdampak pada penetrasi peran industri jasa keuangan di masing-masing wilayah kerja. Dari sisi perbankan, ia mengatakan, Provinsi Sumut menempati urutan teratas jumlah jaringan kantor Industri Jasa Keuangan (IJK). Kemudian, Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Dan Sumut menempati urutan teratas jumlah jaringan kantor IJK disusul oleh Provinsi Riau.
“Kita bersyukur bahwa di tengah tren global dalam rangka efisiensi operasional yang cenderung memilih depresiasi jaringan kantor seiring dengan perkembangan teknologi virtual, para pelaku usaha jasa keuangan di Regional 5 Sumbagut masih yakin bahwa eksistensi fisik jaringan kantor masih dapat diandalkan sebagai sarana literasi dan inklusi yang tepat untuk ciri khas masyarakat wilayah Sumatera Bagian Utara dan Timur ini,” ungkap Yusup.
Dari sisi perbankan, ia mengatakan, Provinsi Sumut menempati urutan teratas jumlah jaringan kantor Industri Jasa Keuangan (IJK).? Kemudian, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Yusup menyebutkan Provinsi Sumut kembali menempati urutan teratas jumlah jaringan kantor IJK, disusul oleh Provinsi Riau.
“Dari sisi Pasar Modal, kembali Sumut menempati urutan teratas. Sehingga, yang ingin kami sampaikan bahwa sudah sepatutnya kontribusi sektor jasa keuangan di Sumut mampu mengangkat tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumut semakin baik lagi,” tutur Yusup.
Hal itu mengingat pada hasil survey Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016 oleh OJK. Ia menambahkan posisi Sumut pada aspek Literasi Keuangan masih di bawah Provinsi Kepulauan Riau dan Aceh. “Sebaliknya, untuk tingkat Inklusi, Sumut mengungguli seluruh provinsi di Regional 5 atau peringkat keempat secara nasional setelah DKI Jakarta, DIY, dan Bali,” pungkasnya. (gus/ila)
