DINAS PU: Kantor Dinas PU Medan terlihat dari luar.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi D DPRD Medan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Medan, Senin (1/4). Dalam kunker tersebut, dilakukan pertemuan mendadak untuk mempertanyakan kinerja instansi itu yang dinilai tidak peka dan lambat dalam memperbaiki infrastruktur rusak.
Sekretaris Komisi D, Ilhamsyah menyatakan, di seputaran Kantor Dinas PU Medan terdapat jalan yang sudah rusak. Namun belum juga diperbaiki. “Jalan Pelangi (Medan Sunggal) kondisinya sudah rusak, tapi sampai sekarang belum juga diperbaiki. Padahal. jaraknya sekitar 100 meter (dari Kantor Dinas PU), ada apa ini,” ketusnya di hadapan Kepala Dinas (Kadis) PU Medan, Isa Ansari.
Menurut dia, permasalahan di Dinas PU Medan selalu sama setiap tahunnya, yaitu terlambat mengerjakan proyek fisik. Bahkan, pekerjaan infrastruktur sering dilakukan menjelang akhir tahun. Padahal, APBD sudah disahkan akhir tahun sebelumnya. “Kami minta Kadis PU tegas. Masyarakat sering melihat petugas Dinas PU tapi tidak merasakan manfaatnya,” sindir Ilhamsyah.
Tak jauh beda disampaikan Anggota Komisi D, Maruli Tua Tarigan. Maruli menilai banyak pekerjaan infrastruktur di Dinas PU yang tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya, jalan yang sudah dalam kondisi baik malah diaspal ulang. “Tahun lalu banyak jalan bagus malah diaspal ulang. Apa kerja Dinas PU memperbaiki jalan yang masih baik,” cetus Maruli.
Hal senada diutarakan Anggota Komisi D lainnya, Hendra DS. Kata dia, diminta agar petugas Dinas PU sering-sering turun ke lapangan. “Jangan hanya mengecek kondisi jalan berdasarkan peta di-google. Kalau di-google tidak update, karena bisa saja itu gambar tahun lalu. Sedangkan tahun ini sudah rusak atau sebaliknya,” ujar Hendra.
Hendra meminta Dinas PU Medan memperhatikan daerah-daerah perbatasan kota Medan agar pembangunan kota tidak tertinggal dari daerah lain. Sebab, belum banyak yang tersentuh.
“Kawasan perbatasan Medan dengan Deli Serdang sering luput dari perhatian pembangunan di berbagai bidang, termasuk infrastruktur. Salah satunya, Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas. Banyak warga mengeluh kerap kebanjiran ketika turun hujan deras, lantaran tidak ada drainase ataupun parit untuk mengalirkan air,” bebernya.
Menanggapi itu, Kepala Dinas PU Medan, Isa Ansari beralasan pihaknya mendapat pemangkasan anggaran yang cukup besar. Bahkan, pemotongan dilakukan hingga dua kali. “Awalnya anggaran kami Rp676 miliar. Tapi, ada pemotongan dua kali, pertama Rp125 miliar dan kedua Rp50 miliar. Oleh sebab itu, yang tersisa untuk kegiatan fisik hanya Rp420 miliar,” kilahnya.
Dia beralasan, pemangkasan anggaran itu dilakukan karena adanya dana kelurahan. Setiap daerah yang mendapat dana kelurahan harus mempersiapkan dana pendamping. “Setiap OPD mendapat pemangkasan anggaran, kalau Dinas PU Rp50 miliar,” pungkasnya. (ris/ila)
