Banjir Rob di Belawan Akibat Dampak Reklamasi, Pelindo I Harus Ikut Tanggung Jawab

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banjir rob yang meluas di kawasan Belawan disebut-sebut kian meluas akibat dampak reklamasi Pelabuhan Belawan. Untuk itu, pihak yang melakukan proyek reklamasi harus ikut bertanggung jawab menanggulangi banjir air laut pasang yang menggenangi daratan.

“Iya memang, banjir rob di Belawan salah satunya dampak dari proyek reklamasi. Makanya, pihak-pihak yang melakukan reklamasi yakni Pelindo I harus ikut bertanggung jawab,” ujar Anggota DPRD Medan daerah pemilihan (dapil) Medan Utara, Surianto saat dihubungi Sumut Pos, Senin (22/4).

Menurut Surianto, proyek reklamasi mengakibatkan fungsi resapan air yang semakin berkurang. Sebab, kawasan yang seharusnya menjadi resapan air malah ditimbun. “Kawasan resapan air semakin berkurang karena adanya reklamasi. Selain itu, pembangunan depo untuk kontainer juga membawa dampak,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aktivitas usaha mereka, maka perusahaan atau pengusaha baik yang melakukan reklamasi maupun membangun depo harus menyisihkan dana control sosial responsibility (CSR). “Mereka harus peduli, makanya dana CSR yang ada wajib dialokasikan untuk penanggulangan banjir. Kalau tidak, Pemko Medan harus bersikap tegas,” tutur Surianto.

Surianto melanjutkan, untuk solusi lainnya, maka Pemko Medan harus membuat tanggul secara permanen. Namun, pembuatan tanggul terlalu lama menunggu karena Kementerian PUPR belum setuju dan masih mengkaji. Sedangkan APBD Kota Medan tak mencukupi, karena untuk membangun tanggul dibutuhkan dana hampir Rp1 triliun.

“Pemko Medan harus mendesak pusat (Kementerian PUPR) agar kajian yang dilakukan segera keluar hasilnya, sehingga pembangunan tanggul dapat terealisasi. Akan tetapi, ada solusi paling ampuh mengatasi banjir dengan rob dengan membangun tempat resapan air atau waduk. Solusi ini bisa menjadi alternatif dan memang di kawasan Medan Utara dibutuhkan,” pungkasnya.

Tak jauh beda disampaikan Anggota DPRD Medan dapil Medan Utara lainnya, M Nasir. Kata Nasir, pembangunan tanggul sebagai antisipasi banjir rob harus disegerakan. “Harus segera dibangun memang tanggul, kalau tidak bisa-bisa tenggelam kawasan Belawan ini,” ujarnya.

Diutarakan Nasir, Pemko Medan jangan hanya menunggu kabar tanpa waktu yang jelas. Artinya, harus jemput bola dan terus mendesak. Pemko Medan harus memperjuangkan pembangunan tanggul ke Kementerian PUPR. Sebab, banjir rob akan menjadi masalah besar apabila tidak segera ditanggulangi. “Pembangunan tanggul jangan hanya sekadar wacana belaka saja. Namun, harus dituntaskan atau direalisasikan,” ujarnya.

Sebelumnya, kondisi banjir pasang air laut tidak terbendung membuat sebagian besar warga Bagan Deli, Pajak Baru Jalan Kampar Belawan 1 di Kecamatan Medan Belawan serta beberapa pemukiman di Medan Labuhan dan Medan Marelan terkepung banjir rob.

Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman mengatakan, warga Belawan semangkin resah dengan tingginya air pasang laut yang melanda di enam Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Belawan.

“Penderitaan masyarakat akibat air pasang itu disebabkan karena semangkin banyaknya kawasan hutan mangrove (bakau) yang ditimbun menjadi daratan pembuatan depo kontainer, tambak serta pengembangan lahan Pelindo 1 Belawan dengan melakukan reklamasi. Kita khawatir, dampak reklamasi ini bisa menenggelamkan Belawan,” tegas Abdul Rahman.

Dikatakan pria yang akrab disapa Atan ini, pemerintah harusnya serius mengkaji perizinan bangunan yang merusak tatanan resapan air. Selain itu, adanya program mengatasi dampak air pasang harus segera diprioritaskan.

“Mau sampai kapan masyarakat Belawan terus menderita banjir air pasang. Jangan hanya kepentingan pengusaha, masyarakat yang dikorbankan. Kita berharap, pemerintah agar segera mencari solusi ini, agar 5 atau 10 tahun ke depan banjir rob ini tidak semakin parah,” cetusnya.

Sementara, Tokoh Masyarakat Medan Utara, Awalludin menegaskan, sudah banyak pembangunan dan resapan air tertutup yang mengakibatkan tingginya volume air pasang ke daratan. “Untuk itu, kepada pemerintah daerah sudah memikirkan jangka panjang agar air pasang dapat diantisipasi dengan dibangun kanalisasi. Tujuannya untuk mengantisipasi luapan air laut ke daratan pemukiman warga,” ujar dia.

Untuk pembangunan kanal, lanjutnya, perlu dipikirkan dari sekarang, dengan meminta pendapat dari tenaga ahli. Sedangkan soal anggaran, perlu dilakukan kordinasi dengan perusahaan yang ada di sekitar pesisir pantai.

“Membangun kanal biayanya besar, pemerintah sudah bisa memanfaatkan dana CSR dari perusahaan yang ada, agar kanal yang mungkin bagian dari solusi, mampu menyelamatkan Belawan dari ancaman banjir,” kata Awel. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banjir rob yang meluas di kawasan Belawan disebut-sebut kian meluas akibat dampak reklamasi Pelabuhan Belawan. Untuk itu, pihak yang melakukan proyek reklamasi harus ikut bertanggung jawab menanggulangi banjir air laut pasang yang menggenangi daratan.

“Iya memang, banjir rob di Belawan salah satunya dampak dari proyek reklamasi. Makanya, pihak-pihak yang melakukan reklamasi yakni Pelindo I harus ikut bertanggung jawab,” ujar Anggota DPRD Medan daerah pemilihan (dapil) Medan Utara, Surianto saat dihubungi Sumut Pos, Senin (22/4).

Menurut Surianto, proyek reklamasi mengakibatkan fungsi resapan air yang semakin berkurang. Sebab, kawasan yang seharusnya menjadi resapan air malah ditimbun. “Kawasan resapan air semakin berkurang karena adanya reklamasi. Selain itu, pembangunan depo untuk kontainer juga membawa dampak,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aktivitas usaha mereka, maka perusahaan atau pengusaha baik yang melakukan reklamasi maupun membangun depo harus menyisihkan dana control sosial responsibility (CSR). “Mereka harus peduli, makanya dana CSR yang ada wajib dialokasikan untuk penanggulangan banjir. Kalau tidak, Pemko Medan harus bersikap tegas,” tutur Surianto.

Surianto melanjutkan, untuk solusi lainnya, maka Pemko Medan harus membuat tanggul secara permanen. Namun, pembuatan tanggul terlalu lama menunggu karena Kementerian PUPR belum setuju dan masih mengkaji. Sedangkan APBD Kota Medan tak mencukupi, karena untuk membangun tanggul dibutuhkan dana hampir Rp1 triliun.

“Pemko Medan harus mendesak pusat (Kementerian PUPR) agar kajian yang dilakukan segera keluar hasilnya, sehingga pembangunan tanggul dapat terealisasi. Akan tetapi, ada solusi paling ampuh mengatasi banjir dengan rob dengan membangun tempat resapan air atau waduk. Solusi ini bisa menjadi alternatif dan memang di kawasan Medan Utara dibutuhkan,” pungkasnya.

Tak jauh beda disampaikan Anggota DPRD Medan dapil Medan Utara lainnya, M Nasir. Kata Nasir, pembangunan tanggul sebagai antisipasi banjir rob harus disegerakan. “Harus segera dibangun memang tanggul, kalau tidak bisa-bisa tenggelam kawasan Belawan ini,” ujarnya.

Diutarakan Nasir, Pemko Medan jangan hanya menunggu kabar tanpa waktu yang jelas. Artinya, harus jemput bola dan terus mendesak. Pemko Medan harus memperjuangkan pembangunan tanggul ke Kementerian PUPR. Sebab, banjir rob akan menjadi masalah besar apabila tidak segera ditanggulangi. “Pembangunan tanggul jangan hanya sekadar wacana belaka saja. Namun, harus dituntaskan atau direalisasikan,” ujarnya.

Sebelumnya, kondisi banjir pasang air laut tidak terbendung membuat sebagian besar warga Bagan Deli, Pajak Baru Jalan Kampar Belawan 1 di Kecamatan Medan Belawan serta beberapa pemukiman di Medan Labuhan dan Medan Marelan terkepung banjir rob.

Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman mengatakan, warga Belawan semangkin resah dengan tingginya air pasang laut yang melanda di enam Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Belawan.

“Penderitaan masyarakat akibat air pasang itu disebabkan karena semangkin banyaknya kawasan hutan mangrove (bakau) yang ditimbun menjadi daratan pembuatan depo kontainer, tambak serta pengembangan lahan Pelindo 1 Belawan dengan melakukan reklamasi. Kita khawatir, dampak reklamasi ini bisa menenggelamkan Belawan,” tegas Abdul Rahman.

Dikatakan pria yang akrab disapa Atan ini, pemerintah harusnya serius mengkaji perizinan bangunan yang merusak tatanan resapan air. Selain itu, adanya program mengatasi dampak air pasang harus segera diprioritaskan.

“Mau sampai kapan masyarakat Belawan terus menderita banjir air pasang. Jangan hanya kepentingan pengusaha, masyarakat yang dikorbankan. Kita berharap, pemerintah agar segera mencari solusi ini, agar 5 atau 10 tahun ke depan banjir rob ini tidak semakin parah,” cetusnya.

Sementara, Tokoh Masyarakat Medan Utara, Awalludin menegaskan, sudah banyak pembangunan dan resapan air tertutup yang mengakibatkan tingginya volume air pasang ke daratan. “Untuk itu, kepada pemerintah daerah sudah memikirkan jangka panjang agar air pasang dapat diantisipasi dengan dibangun kanalisasi. Tujuannya untuk mengantisipasi luapan air laut ke daratan pemukiman warga,” ujar dia.

Untuk pembangunan kanal, lanjutnya, perlu dipikirkan dari sekarang, dengan meminta pendapat dari tenaga ahli. Sedangkan soal anggaran, perlu dilakukan kordinasi dengan perusahaan yang ada di sekitar pesisir pantai.

“Membangun kanal biayanya besar, pemerintah sudah bisa memanfaatkan dana CSR dari perusahaan yang ada, agar kanal yang mungkin bagian dari solusi, mampu menyelamatkan Belawan dari ancaman banjir,” kata Awel. (ris/ila)