25 C
Medan
Tuesday, November 26, 2024
spot_img

Korupsi Merajalela di Korut, Untuk Bertahan Hidup, Warga Dipaksa Suap Pemerintah

ist
TAMAN BUAH: Pemimpin Kim Jong Un mengunjungi kebun buah di Provinsi Hwanghae Selatan, beberapa waktu lalu.

KORUT, SUMUTPOS.CO – Korupsi di Korea Utara (Korut) merajalela. Warganya dipaksa untuk membayar uang suap kepada pegawai pemerintah agar dapat bertahan hidup, Demikian laporan dari kantor hak asasi manusia PBB pada Selasa (27/8). Laporan itu menyebutkan, para pejabat di seluruh Korea Utara memeras uang dari rakyat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Mereka mengancam akan menahan dan menuntut penduduk yang tidak menuruti perintah, khususnya kepada warga yang bekerja di sektor informal.

Melansir Reuters, sejauh ini belum ada komentar langsung dari Korea Utara, yang telah menerima laporan tersebut beberapa jam sebelum disiarkan kepada publik oleh PBB.

Seperti diketahui, Korea Utara menyalahkan situasi kemanusiaan yang mengerikan di negerinya akibat sanksi dari AS untuk menanggapi program rudal balistiknya sejak 2006.

“Saya khawatir, fokus pada masalah nuklir terus mengalihkan perhatian dari keadaan buruk hak asasi manusia bagi jutaan rakyat Korea Utara,” ucap Komisaris Tinggi untuk HAM di PBB, Michelle Bachelet.

“Hak atas makanan, kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan, kebebasan bergerak dan kemerdekaan universal, tetapi di Korea Utara, mereka bergantung terutama pada kemampuan individu untuk menyuap pejabat negara,” katanya.

Sebanyak empat dari 10 warga Korea Utara, atau 10,1 juta orang, secara kronis mengalami kekurangan pangan. Mereka bahkan menghadapi pemangkasan jatah minimal bantuan akibat panen terburuk dalam satu dekade terakhir.

“Ancaman penangkapan, penahanan, dan penuntutan menjadi sarana ampuh bagi para pejabat negara untuk memeras uang dari warga yang berjuang untuk bertahan hidup,” demikian bunyi laporan kantor hak asasi manusia PBB.

Laporan PBB berdasarkan hasil wawancara dari 214 orang Korea Utara yang pergi meninggalkan negara itu. Kebanyakan dari mereka berasal dari provinsi timur laut Ryanggang dan Hamgyong Utara, yang berbatasan dengan China.

“Jika Anda hanya mengikuti instruksi negara, Anda bisa mati kelaparan, kata seorang perempuan asal Ryanggang yang sekarang tinggal ke Korea Selatan. Jika Anda punya uang, Anda bisa lolos dengan apa saja, termasuk pembunuhan,” ujar seorang pembelot Korea Utara.

Banyak warga Korea Utara membayar suap dengan uang tunai atau rokok agar tidak melaporkan pekerjaan dari pemerintah yang tak digaji, supaya bisa mendapat pekerjaan sampingan.

Yang lain menyuap penjaga perbatasan untuk menyeberang ke China, di mana perempuan rentan untuk diperdagangkan dalam pernikahan paksa atau perdagangan seks. (bbs/azw)

ist
TAMAN BUAH: Pemimpin Kim Jong Un mengunjungi kebun buah di Provinsi Hwanghae Selatan, beberapa waktu lalu.

KORUT, SUMUTPOS.CO – Korupsi di Korea Utara (Korut) merajalela. Warganya dipaksa untuk membayar uang suap kepada pegawai pemerintah agar dapat bertahan hidup, Demikian laporan dari kantor hak asasi manusia PBB pada Selasa (27/8). Laporan itu menyebutkan, para pejabat di seluruh Korea Utara memeras uang dari rakyat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Mereka mengancam akan menahan dan menuntut penduduk yang tidak menuruti perintah, khususnya kepada warga yang bekerja di sektor informal.

Melansir Reuters, sejauh ini belum ada komentar langsung dari Korea Utara, yang telah menerima laporan tersebut beberapa jam sebelum disiarkan kepada publik oleh PBB.

Seperti diketahui, Korea Utara menyalahkan situasi kemanusiaan yang mengerikan di negerinya akibat sanksi dari AS untuk menanggapi program rudal balistiknya sejak 2006.

“Saya khawatir, fokus pada masalah nuklir terus mengalihkan perhatian dari keadaan buruk hak asasi manusia bagi jutaan rakyat Korea Utara,” ucap Komisaris Tinggi untuk HAM di PBB, Michelle Bachelet.

“Hak atas makanan, kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan, kebebasan bergerak dan kemerdekaan universal, tetapi di Korea Utara, mereka bergantung terutama pada kemampuan individu untuk menyuap pejabat negara,” katanya.

Sebanyak empat dari 10 warga Korea Utara, atau 10,1 juta orang, secara kronis mengalami kekurangan pangan. Mereka bahkan menghadapi pemangkasan jatah minimal bantuan akibat panen terburuk dalam satu dekade terakhir.

“Ancaman penangkapan, penahanan, dan penuntutan menjadi sarana ampuh bagi para pejabat negara untuk memeras uang dari warga yang berjuang untuk bertahan hidup,” demikian bunyi laporan kantor hak asasi manusia PBB.

Laporan PBB berdasarkan hasil wawancara dari 214 orang Korea Utara yang pergi meninggalkan negara itu. Kebanyakan dari mereka berasal dari provinsi timur laut Ryanggang dan Hamgyong Utara, yang berbatasan dengan China.

“Jika Anda hanya mengikuti instruksi negara, Anda bisa mati kelaparan, kata seorang perempuan asal Ryanggang yang sekarang tinggal ke Korea Selatan. Jika Anda punya uang, Anda bisa lolos dengan apa saja, termasuk pembunuhan,” ujar seorang pembelot Korea Utara.

Banyak warga Korea Utara membayar suap dengan uang tunai atau rokok agar tidak melaporkan pekerjaan dari pemerintah yang tak digaji, supaya bisa mendapat pekerjaan sampingan.

Yang lain menyuap penjaga perbatasan untuk menyeberang ke China, di mana perempuan rentan untuk diperdagangkan dalam pernikahan paksa atau perdagangan seks. (bbs/azw)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/