KOALISI: Prabowo bersama petinggi parpol koalisi Adil dan Makmur saat temu pers, usai putusan MK, Kamis (27/6).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Parpol yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi resmi bubar. Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) pun mulai merapat ke kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 menggelar rapat internal, Jumat (28/6). Pertemuan tertutup itu dipimpin langsung Prabowo Subianto.
Mereka membicarakan mengenai langkah politik ke depan. Termasuk mengenai Koalisi Adil Makmur.
Hadir oleh para sekretaris jenderal (Sekjen) parpol Koalisi Adil Makmur. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.
Dalam konfrensi pers tersebut, Ahmad Muzani mengatakan, salah satu poin yang dibicarakan dalam rapat adalah soal pembubaran Koalisi Adil Makmur. Karena tugas koalisi sudah selesai setekah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan sengketa Pilpres 2019 oleh MK. “Sebagai koalisi tugas Koalisi Adil Makmur dianggap selesai, dan juga Badan Pemenangan Nasional juga selesai. Karena MK sudah memutuskan,” ujar Muzani.
Selanjutnya, Muzani menyerahkan kepada masing-masing partai untuk menentukan sikap politiknya. Karena Partai Gerindra tidak bisa mengintervensi masing-masing partai politik dalam menentukan langkahnya ke depan. “Menyerahkan kepada partai maisng-masing, karena tidak bisa intervensi. Masing-masing parpol dipersilakan memgambil langkah politik masing-masing,” katanya.
ýNamun demikian, Wakil Ketua MPR itu mengakatan, partai-partai yang masuk dalam Koalisi Adil Makmur akan terus menjalin komunikasi demi bangsa Indonesia. Karena semua mempunyai visi dan misi sama memajukan Indonesia. Komunikasi yang terus dibangun ini bisa dengan berkumpul bersama-sama membahas masalah negara. Bahkan forum kumpul bersama ini dinamakan dengan kaukus atau coffee morning. “Misalnya kerja sama di bidang parleman yang dimungkinkan harus bersatu dalam kepentingan bersama,” ungkapnya.
Terpisah Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan, pada Agustus 2018 silam ýpartai berlogo bintang mercy ini memberikan mandat kepada Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi pasangan capres dan cawapres. Setelah adanya putusan MK ini, Prabowo mengembalikan mandat kepada Partai Demokrat dan empat partai lainnya. “Tadi dikembalikan dan diserahkan kepada kami. Tentunya kami menerima kembali mandat itu,” ungkap Hinca.
Hinca mengibaratkan seperti pertandingan olahraga. Mendapatkan medali atau piala adalah sebuah cita-cita. Namun menyentuh garis finis adalah kewajiban dalam setiap pertanding. “Jadi malam ini garis finis itu telah kami sentuh, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pendukung untuk Prabowo-Sandi baik lewat lainnya atau yang lain,” ungkapnya.
Buka Peluang ke Jokowi
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, partainya terbuka jika ada tawaran dari Jokowi-Ma’ruf untuk bergabung dalam pemerintahan. “Saya kira semua opsi terbuka, tanpa perlu kita memperlihatkan, mempertontonkan kerakusan pada kekuasaan,” kata Amir, Jumat (28/6).
Menurut Amir, arah partainya kedepan akan sangat tergantung pada keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, SBY juga akan tetap berkomunikasi dengan para kader terlebih dulu sebelum mengambil keputusan. “Seperti biasanya memang keputusan strategis selalu ketua umum melibatkan dan mendengarkan kader utama Demokrat,” ucap Amir.
Amir mengatakan, pada dasarnya menjadi partai oposisi atau pun menjadi partai pendukung pemerintah sama saja bagi Partai Demokrat. Apalagi Demokrat sendiri sudah pernah sudah pernah merasakan berada di dua posisi itu. Demokrat berada di dalam pemerintahan saat 10 tahun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono berkuasa. Namun, setelah SBY pensiun dan digantikan Jokowi, partai berlambang mercy itu memilih berada di luar pemerintahan. “Dimanapun, Demokrat selalu bisa menjalankan peranannya,” kata dia.
Senada dengan Partai Demokrat, PAN juga membuka peluang untuk merapat ke Jokowi. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengatakan, partainya siap membantu mengawal kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga 2024. Bara menyatakan, visi partainya itu cocok dengan Jokowi. “Jadi kami beranggapan memang visi kami dengan Pak Jokowi cocok. Dan tentu saja yang menjadi urgen saat ini adalah kita harus mengobati bangsa ini dari luka-luka selama kampanye, selama persaingan pemilihan presiden tersebut,” ujar Bara di gedung DPR, Jumat (28/6).
Menurut Bara, arah politik PAN untuk mengawal dari dalam atau luar pemerintahan akan diputuskan dalam rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar akhir Juli atau awal Agustus 2019 mendatang. Namun Bara menyampaikan kemungkinan PAN merapat ke kubu Jokowi cukup besar. Ia juga menyebut sang Ketum Zulkifli Hasan sudah menjalin komunikasi secara informal dengan parpol dalam Koalisi Jokowi.
“Secara informal sudah bertemu, di berbagai kesempatan di acara-acara nasional, seperti pelantikan Gubernur Maluku Utara, Pak Zul bertemu Pak Surya Paloh, Ketum NasDem. Jadi mungkin nanti ada lagi pertemuan-pertemuan seperti itu secara informal, itu kan biasa. Hubungan dengan Bu Mega sangat baik, dengan Pak OSO sangat (baik), dengan Pak Surya Paloh sangat dekat,” jelas Bara.
Saat ditanya apakah arah politik PAN akan terpengaruh dengan hasil pertemuan Prabowo Subianto dengan pimpinan partai koalisi siang ini, Bara menjawab dengan pernyataan Zulkifli bahwa koalisi otomatis bubar. Selanjutnya, menurut Bara, partai berhak menentukan langkah selanjutnya.
“Sehingga partai-partai ini dalam posisi menentukan langkah selanjutnya sesuai dengan kepentingan partai masing-masing. Hal itu dibicarakan beliau (Zulkifli) setelah melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo. Tidak akan (terpengaruh oleh hasil pertemuan siang ini), kami dalam posisi di mana koalisi sudah bubar, sudah selesai,” ucap Bara.
Terkait dengan seruan PKS agar partai koalisi Prabowo tetap menjadi oposisi, Bara mengaku partainya akan mempertimbangkan ajakan tersebut. Menurut Bara, fokus partainya saat ini adalah mengobati ‘luka’ pascapemilu. “Itu yang urgen bagi kita untuk mengobati itu semua. Supaya kita bersatu lagi dan kita move on sebagai bangsa. Caranya bagi PAN adalah dengan bergabung ke pemerintahan, ya, maka akan kami lakukan,” tegasnya.
Sementara bagi PKS, wacana jadi oposisi kritis terbuka tapi pintu opsi koalisi dengan pemerintah belum tertutup. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengajak parpol anggota Koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo-Sandi untuk merapatkan barisan, merapatkan saf. Dia ingin sikap politik koalisi ini tetap konsisten.
“Saatnya kita merapikan saf untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang. Selama kita istikamah membela rakyat, sama saja kebaikan yang didapat baik di dalam ataupun di luar pemerintahan,” ujar Mardani dalam keterangan pers tertulis, Jumat (28/6).
“Koalisi Adil Makmur sangat layak diteruskan menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengawal agar pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat,” sambung Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini.
Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan belum ada keputusan untuk menjadi oposisi atau gabung ke koalisi Jokowi. Menurutnya, hal itu nanti ditentukan oleh Majelis Syuro PKS. “Kita lihat perkembangan yang ada secara politik dan yang kedua adalah bagaimana sikap dari majelis syuro itu yang akan menjadi … saya kan eksekutif, saya tidak bisa sendiri kecuali harus berdasarkan keputusan majelis syuro,” kata Sohibul.(jpg/dtc/bbs)
