LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA diminta untuk menggali potensi pajak dan retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Hal itu terungkap dalam sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Bupati Langkat atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan APBD Tahun 2018 yang digelar DPRD Langkat, Rabu (3/7).
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Surialam SE, juga dihadiri unsur Forkopimda, Sekdakab, Kepala OPD dan undangan lainnya. Dalam rapat itu, Ketua DPRD Langkat menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan rapat Paripurna sesuai Pasal 320 ayat (1) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 13/2006 Pasal 298 ayat (1) yang menyatakan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Ranperda LKPj APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
Usai menyampaikan nota LKPj, masing fraksi-fraksi DPRD Langkat memberikan tanggapan, saran dan pertanyaan maupun kritik terhadap LKPj yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp 2.264.130.572.078 yang terealisasi sebesar 98,34 Persen, dan Belanja sebesar Rp 2.391.115.544.062,92, yang terealisasi sebesar 93,02 Persen.
Sementara itu, Fraksi Hati Nurani Bangsa (HNB) yang disampaikan Arifuddin, menanggapi rendahnya realisasi Belanja Modal Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR. Fraksi HNB menilai, fungsi LKPJ merupakan gambaran pencapaian target dan kinerja Pemerintah Daerah dalam memajukan dan mengembangkan Daerah.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kirana Sitepu berharap kepada Pemda agar lebih serius dalam pengelolaan pajak PBB-P2. Selain itu, meminta Pemda untuk menganalisa Potensi Pajak dan Retribusi Daerah untuk peningkatan pendapatan asli Daerah.
Tidak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga mengharapkan adanya kontribusi yang positif dari sektor Pariwisata, yaitu dengan berbagai perbaikan yang salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur jalan menuju objek Wisata.
Masing-masing fraksi DPRD Langkat juga memberikan masukan atas kejadian kebakaran industri rumahan perakitan mancis di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, agar Pemda melakukan pengawasan yang ketat terhadap Home Industri yang tidak memiliki izin.
Usai memberikan pandangan umum fraksi, Ketua DPRD Langkat menskoor rapat sampai 8 Juli 2019 untuk mendengarkan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi. (bam/han)
