Komisi B DPRD Sumatera Utara komit mengawasi secara ketat program hibah sapi tahun anggaran 2019, yang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) dan Peternakan Sumut. Instansi tersebut diingatkan, agar tak main-main dalam implementasi program dimaksud.
“Bahkan di 2020 nanti, program hibah sapi akan lebih diketatkan. Jadi harus per KK (kepala keluarga) melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan). Gak bisa lagi suami istri dalam satu kelompok. Untuk itu ke depannya, setiap penerima harus mencantumkan NIK,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumut, Robby Anangga menjawab Sumut Pos, Rabu (31/7).
Metode seperti itu, jelas dia, bertujuan untuk pemerataan terhadap penerima manfaat hibah sapi ini. Meski begitu, secara teknis pihaknya tidak mengetahui cara pendataan penerima hibah sebab langsung dilakukan kabupaten/kota.
“Tapi biasanya mana kelompok yang sudah pernah dibantu, tidak akan diberikan lagi. Kita mau mengantisipasi hal ini agar azas pemetaraan itu bisa terwujud. Supaya tidak itu-itu saja kelompok yang dapat,” katanya.
Atas dasar ini, pihaknya menekankan sebagai leading sector program tersebut, Dinas Ketapang dan Peternakan Sumut jangan main-main dalam implementasinya. Terlebih soal kelompok ternak penerima manfaat program ini. “Kami tentu akan awasi ketat program ini. Dan di 2020 seperti tadi saya bilang, bahwa akan lebih ketat lagi sistemnya dibuat supaya ada pemerataan bagi kelompok masyarakat yang belum pernah menikmati,” ucap politisi Hanura itu.
Informasi yang Sumut Pos peroleh, alokasi anggaran untuk program ini tahun 2019 sebesar Rp35 miliar. Namun belum diketahui siapa saja kelompok masyarakat penerima manfaat dari program dimaksud.
“Alokasi untuk itu memang ada ya, tapi saya tak ingat nilainya berapa. Dan didistribusikan se Sumut. Nantinya diverifikasi oleh Dinas Ketapang dan Peternakan. Tapi kita belum tahu nama-nama penerima hibah sapi itu. Mereka belum ada melaporkan ke Komisi B,” sambung Robby.
Program ini, menurutnya lagi, bertujuan untuk kedaulatan pangan di Sumut dalam hal ketersediaan sapi. Dimana pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam hal pendataan kelompok-kelompok tani penerima program hibah ini. Sebab semua kelompok itu wajib diketahui dan terdata di kabupaten/kota.
“Kita berharap kalau bisa program ini terus ditingkatkan. Supaya kebutuhan daging sapi untuk rakyat Sumut bisa terpenuhi. Sebab selama ini untuk kebutuhan daging sapi kita selalu impor termasuk dari Australia. Dan melalui program ini untuk menambah populasi sapi di Sumut. Termasuk ada bantuan asuransi terhadap ternak yang dibantu tersebut. Sehingga tidak alasan bagi si kelompok ternak, kalau sapi hibah itu mati maupun hilang,” pungkasnya.
Kadis Ketapang dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap belum dapat dikonfirmasi ihwal nama-nama kelompok tani/ternak penerima hibah sapi tahun ini. Meski nada sambung selulernya terdengar aktif, ia tidak berkenan menjawab telepon Sumut Pos. Begitupun pesan Whatsapp yang dikirimkan, ia hanya membacanya saja.
Setali tiga uang, Sekretaris dinas Ketapang dan Peternakan Sumut, Zubir Harahap juga enggan menerangkan soal manfaat dari program ini. “Mohon maaf saya sudah cuti karena mau berangkat haji. Mulai hari ini saya sudah masuk Asrama Haji,” katanya via seluler kemarin. (prn/han)
