MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara (Sumut) belum bebas dari gizi buruk. Pola makan yang tidak tepat, menjadi penyebab munculnya masalah ini. Berdasarkan prevalensi gizi buruk di Sumut dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, ditemukan dua daerah tertinggi kasus gizi buruk, yaitu Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Nias Barat.
Sesuai prevalensi gizi buruk di Sumut, terdapat dua aspek penilaian, yakni tidak seimbangnya berat badan dengan usia sebanyak 5,37 persen, dan tidak seimbangnya berat badan dengan tinggi badan sebanyak 4,57 persen.
Di Tapteng, proporsi prevalensi kasus gizi buruk yakni tidak seimbangnya berat badan dibandingkan usia sebanyak 10,33 persen dan tidak seimbangnya berat badan dibandingkan tinggi badan 9,17 persen. Sedangkan di Nias Barat 12,57 persen untuk berat badan dibandingkan usia.
Sementara di Medan sendiri, ada 4,8 persen untuk kasus gizi buruk berupa tidak seimbangnya berat badan dibandingkan usia. Lalu sebanyak 4,3 persen tidak seimbangnya berat badan dan tinggi badan.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sumut, Teguh Supriyadi mengaku, angka kasus gizi buruk memang mulai mengalami penurunan. Namun, penuruan yang terjadi tidak begitu signifikan. “Bila sudah di angka 0 baru berhasil, karena kita masih ditemukan kasus gizi buruk. Meskipun begitu, saat ini kepala desa telah tanggap dalam menangani kasus ini,” ujarnya baru-baru ini.
Teguh juga mengaku, selama ini upaya dari pihaknya jika ditemukan kasus gizi buruk pada anak langsung ditangani oleh puskesmas. Anak tersebut dirawat dan diberi makanan bergizi dengan dana desa. “Kita dari provinsi membantu transport dan bantuan lainnya berbentuk barang, seperti makanan dan susu. Sebab kasus gizi buruk yang diperlukan adalah makanan bergizi,” ujarnya.
Dia melanjutkan, di puskesmas nantinya anak yang mengalami gizi buruk akan dicek dan diawasi terus sampai pulih kembali. Bahkan, apabila perlu dirawat atau dirujuk segera dibawa ke rumah sakit. Tapi, biasanya bila ada komplikasi atau anak disertai penyakit lainnya.
“Kendala selama ini yang dihadapi, sering telatnya mendapat penanganan dari pihak kesehatan. Sebab selama ini orang tua tidak terbuka dan rata-rata kurang peduli dengan anaknya. Jadi, tiba-tiba anak sudah sakit dan umumnya terjadi pada mereka yang memiliki kehidupan kurang mampu, dan ini masalah sosial juga. Namun demikian, kita sudah ada akses seperti dana desa dalam penurunan angka gizi buruk di Sumut,” tukasnya.
Terpisah, ahli gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK-USU), Dr dr Dina Keumala Sari mengatakan, penyakit gizi buruk yang masih ada menghambat lahirnya anak-anak cerdas Indonesia. Pembiaran penyakit gizi buruk kepada anak dapat berdampak pada lemah dalam berpikir dan menghambat pertumbuhan tinggi badan anak (stunting). “Kalau persoalan ini tak tuntas-tuntas, tentu kita tidak mencapai anak-anak Indonesia yang berkualitas. Kita tak bisa bersaing dengan negara lain,” ujarnya.
Menurut Dina, cara mengatasi persoalan gizi buruk tentu diharapkan peran pemerintah lebih intens mencari tahu penyebabnya ke seluruh desa. Ada tiga penyebab, yaitu sosial ekonomi (taraf hidup warga), pengetahuan, dan dukungan medis serta paramedis.
“Harus ditelusuri dulu apa penyebabnya. Kalau pemerintah mau, bisa dengan cepat terselesaikan itu. Tiap daerah ini berbeda-beda faktornya,” jelas dia. (ris/han)
