SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, rehabilitasi total Kawasan Danau Toba merupakan pekerjaan besar yang harus diselesaikan dan tahun depan sudah bisa dipromosikan. Untuk itu, rehabilitasi total itu harus dilakukan secara paralel. Artinya, pembangunan infrastruktur berjalan bersama dengan pengembangan lokasi wisata.
DALAM waktu tiga hari, Presiden yang didampingi Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri sudah mengunjungi hampir semua titik wisata yang ada di kawasan Danau Toba, baik di Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Tobasa, dan Samosir. Dari hasil blusukan itu, Presiden menyimpulkan pengembangan pariwisata di sekitar Danau Toba harus dilakukan secara paralel dari berbagai sisi.
“Jadi sudah tiga hari ini, kita sudah kunjungi beberapa titik yang ada di kawasan Danau Toba, baik yang di sini, Taput, Tobasa dan Humbahas, Simalungun. Saya juga jalan keliling Samosir, sudah selesain
Tinggal 21 km saja, tahun ini rampung,” ujar Jokowi, saat melihat progres proyek pembangunan kawasan Tano Ponggol di Pangururan, Samosir, Rabu (31/7).
Jokowi menjelaskan, sebelum itu dirinya telah mengunjungi desa adat , desa ulos di Huta Siallagan, pasar suvenir serta pasar tradisional di Pangururan. Semua tempat dan destinasi yang ada, katanya, akan dikerjakan tahun ini dan tahun depan. Dengan begitu, dimungkinkan proyek dapat diselesaikan semuanya.
“Termasuk dermaga pelabuhan, akan diselesaikan semuanya. Sehingga setelah ini selesai, maka langkah berikutnya adalah mempromosikan pariwisata Danau Toba secara besar-besaran. Setelah produknya ini betul-betul selesai,” sebutnya.
Khusus untuk Tano Ponggol yang disinggahinya, Presiden juga menilai sebagai pekerjaan besar. Sebab, selain membangun jembatan baru yang lebih bagus, juga memperlebar dan memperdalam jalur air pemisah antara Pulau Samosir dengan Sumatera. Sehingga nantinya kapal dapat mengelilingi Danau Toba. “Jadi paralel dikerjakan. Inikan terusan Tano Ponggol ini dilebarkan 80 meter. Semuanya juga akan direhab total,” tegasnya.
Selain itu, terkait lingkungan juga disinggung dalam kunjungan Presiden RI tersebut. Sebab isu pencemaran air Danau Toba sudah sejak lama menjadi polemik. Penyebabnya yakni limbah domestik dan keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA). Disampaikan Jokowi, saat ini sedang dilakukan pengujian terhadap kualitas air oleh ahli.
Pengujian itu, katanya, akan menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya dicarikan solusi untuk itu. Namun jika tidak dapat, kemungkinan besar akan ditutup. Karena selain masalah itu, pemerintah juga akan menyiapkan bagaimana sumber daya manusia (SDM) yang harus sinkron dengan sekolah. “Termasuk sekolah menengah kejuruan (SMK) yang ada di sini, kita arahkan ke jurusan pariwisata. Ini paralel semuanya. Nanti dilihat perubahannya akhir tahun depan,” pungkas Jokowi, yang juga mengatakan akan mengambil lahan hutan dan menanaminya kembali.
Selanjutnya, Jokowi bersama rombongan pun mengunjungi Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba di Sigulattti. Dari sana, Jokowi disuguhkan Kopi asal Samosir sekaligus melihat apa yang ditampilkan di dalam gedung informasi tersebut.
Jokowi meminta Kementerian Pariwisata dan pemerintah daerah se-kawasan Danau Toba untuk serius dan bersama-sama meraih sertifikat UNESCO Global Geopark (UGG). Hal ini akan menjadi modal untuk mempromosikan Danau Toba kepada dunia. “Itu tugasnya gubernur dan bupati, dan kementerian. Termasuk itu (masalah lingkungan) sudah ada expertnya. Masalah hutan akan kita ambil,” ucap Presiden Terpilih di Pemilu 2019 itu.
Dengan fasilitas dibenahi, pemerintah pusat akan melakukan peningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan Danau Toba. Dengan tujuan, menjadi masyarakat sebagai pelaku usaha untuk industri pariwisata yang profesional. “Semuanya, memang produknya ini belum dikemas. SMK di sini beberapa akan kita ubah ke SMK Pariwisata. Ini paralel semuanya, tidak bisa ini hanya produknya, SDM tidak atau SDM dan produknya. Tapi, lingkungannya atau hutannya tidak dikembalikan lagi. Itu tidak bisa,” tandasnya.
Senada dengan upaya tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengakui, jika dirinya pernah menggalakan penanaman pohon hutan di kawasan Danau Toba atau disebut Toba Go Green. Namun saat itu dirinya masih bertugas sebagai Pangdam I/BB. Kini program itu diharapkan dapat berlanjut setelah beberapa tahun setelahnya. “Ya, Toba Go Green. Ya nanti setelah pulang ini saya akan ketemu Pangdam. Jadi TNI/Polri bersama melakukan penanaman pohon di Danau Toba,” jelas Edy sebelum beranjak menuju Humbahas mendampingi kunjungan kerja Presiden RI.
Sementara itu, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo mengatakan, setelah mendapatkan pengarahan kembali dari Presiden Jokowi. Seluruh pihak terkait akan terus bergerak untuk membuat Danau Toba lebih indah dengan fasilitas kelas dunianya. “Kita akan segerakan pembangunannya jadi nanti dari pemerintah akan segera membangun infrastruktur dasar. Kita berharap ini dikumpulkan lagi, tarik investor untuk segera melakukan pembangunan hotel-hotel di kawasan tersebut,” sebut Arie.
Arie menjelaskan, ada 28 destinasi wisata kelas dunia perlu diupgrade keseluruhan. Hal itu, menjadi poin untuk pengembangan pariwisata Danau Toba kedepannya dan mampu menarik kunjungan wisatawan dengan jumlah besar. “Tadi dalam kunjungan presiden juga ada beberapa arahan untuk diperbaiki fasilitasnya mungkin dibuat story telling yang baik sehingga ini lebih siap untuk dipasarkan kepada wisatawan. Tapi kalau untuk Siallagan selama ini sudah cukup banyak wisatawan ke sana mungkin dari sisi fasilitas yang perlu diupgrade,” jelas Arie.
Ditanyakan soal pelebaran Tanah Ponggol ini terhadap wisatawan. Ia mengharapkan, kapal-kapal nanti dapat berlabuh di sini bisa berkeliling Danau Toba tanpa ada halangan. “Selama ini alurnya sangat sempit sehingga kapal-kapal tidak melewatinya, termasuk bus air yang diusulkan Menteri Perhubungan,” pungkas Arie.
KPPU Soroti KJA di Danau Toba
Kerambah Jaring Apung (KJA) di Danau Toba menjadi sorotan publik. Setelah Presiden Jokowi memerintahkan untuk dilakukan pengujian kualitas air oleh ahli, kini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah melakukan penelitian terhadap usaha peternakan ikan air tawar itu. “Masih baru mulai penelitian, jadi belum ada hasilnya kita. Karena baru mau mulai ini,” ungkap Kepala KPPU Kantor Wilayah (Kanwil) I, Ramli Simanjuntak saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (31/7) siang.
Penelitian tersebut dilakukan KPPU, diduga ada terjadi persaingan usaha tidak sehat. Namun begitu, Ramli mengungkapkan, terlebih dahulu mengumpulkan seluruh data keberadaan KJA beroperasi di Danau terbesar di Asia Tenggara itu. “Kita akan teliti, siapa saja pelaku usahanya. Fokus kita, siapa pelaku usaha perorangan dan perusahaan dan termasuk struktur pelaku usahanya (KJA yang beroperasi di Danau Toba),” ungkapnya.
Ramli menjelaskan, dari pengumpulan data tersebut dan hasil penelitian baru akan diketahui terhadap prilaku pelaku usaha, apa terindikasi ada persaingan usaha tidak sehat atau sebaliknya. “Termasuk juga soal pakan ternaknya (ikan) siapa yang produsen. Itu nanti jadi fokusnya, baik perorangan maupun pelaku usaha perusahaan. Yang mana saja memiliki izin, nanti kelihatan semua itu,” jelas Ramli.
Ke depannya, KPPU akan segera menyurati pelaku usaha KJA untuk mengalih informasi dan data atas beroperasinya KJA di danau vulkanik terbesar di dunia itu.”Ya, tapi kita akan fokus ke perilaku perusahaannya dan total produksi,” pungkasnya.
GMKI Minta Izin Operasi KJA Dicabut
Terpisah, puluhan mahasiswa tergabung didalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menggelar aksi di depan Kantor Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) di Jalan Pattimura, Medan, kemarin siang. Dengan pengawalan pihak kepolisian, massa GMKI Cabang Medan menuntut segera mencabut seluruh izin beroperasinya KJA dan perusahaan di Danau Toba, yang dinilai merusak dan mencemar lingkungan. Hal ini, juga akan berdampak kunjungan wisatawan yang menurun dengan kondisi alam yang kotor tersebut.
“Mencabut seluruh izin usaha perusahaan perusak Danau Toba seperti Aquafram, PT TPL, PT JAPFA, PT Simalem Resort. Mendesak Presiden Joko Widodo agar meninjau kembali Perpres No 49 tahun 2016. Karena, tidak sesuai dengan tujuan pengembangan Kawasan Danau Toba,” ucap Ketua GMKI Cabang Medan, Hendra Manurung dalam orasi unjukrasanya.
Hendra mengatakan pihak mendorong Pemerintah Kabupaten se-kawasan Danau Toba untuk memprioritaskan upaya-upaya pelestarian dengan melakukan revitalisasi ekosistem dan lingkungan hidup di Danau Toba itu. “Kami meminta Pemerintah dan pihak wewenang untuk mencabut dan tidak menerbitkan izin-izin baru kepada perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan kawasan Danau Toba,” tandasnya.
Usai menyampaikan orasi di Kantor BPODT. Massa pun, bergerak ke Kantor Gubernur Sumut di Jalan Dipenogoro Medan, untuk menyampaikan tuntutan yang sama. Aksi unjuk rasa tersebut, berjalan dengan terbit dan kondusif. (gus/rel)
