MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sudah dua hari terakhir ini, Kota Medan diselimuti kabut asap yang diduga dampak dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, Sumsel dan Jambi. Bahkan, kabut asap tersebut tidak sepenuhnya hilang meski turun hujan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kelurasakan Lingkungan (P2KL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Fahmi Harahap pun menyebutkan, kualitas udara di Kota Medan kemarin sudah masuk kategori mengkhawatirkan.
MENURUT Fahmi, informasi tersebut didapatnya dari DLH Provinsi Sumut. “Kualitas udara sudah masuk kategori mengkhawatirkan,” kata Fahmi ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (19/9).
Disebutnya, informasi yang ia dapat, bahwa saat ini DLH Sumut sedang membuat nota dinas kepada Gubernur Sumatera Utara agar dikeluarkannya surat edaran kepada masyarakat, yakni menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. “Untuk yang sudah lanjut usia (Lansia) dan anak-anak tidak usah beraktivitas sampai keluar rumah,” jelasnya.
Namun, ia belum bisa memastikan, apakah anak sekolah akan diliburkan akibat kualitas udara yang mulai buruk karena terpapar asap karhutla dari Provinsi Jambi, Sumsel dan Riau.
Terpisah, Kepala DLH Kota Medan, Armansyah Lubis menyebutkan, mereka telah melakukan pertemuan dan berkoordinasi dengan DLH Provinsi Sumatera Utara untuk menyurati Gubernur Sumatera Utaran
agar segera membuat surat imbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap kondisi asap kebakaran lahan di Riau yang telah terdampak hingga ke Kota Medan. “Tadi kami sudah melakukan pertemuan. Hasilnya, kami akan menyurati Pak Gubernur supaya mengeluarkan surat imbauan kepada masyarakat Sumut agar melakukan langkah-langkah antisipasi dalam kondisi datangnya asap saat ini,” kata Armansyah kepada Sumut Pos, Kamis (19/9).
Bila nantinya surat imbauan itu sudah dikeluarkan, kata Armansyah, pihak Pemko Medan juga akan turut menindaklanjuti imbauan dari Gubsu tersebut. “Mungkin nantinya kami bersama Pak Wali Kota akan membagi-bagikan masker secara gratis kepada masyarakat Kota Medan yang beraktivitas di luar ruangan,” katanya.
Terakhir, kata Armansyah, untuk saat ini pihaknya mengimbau agar seluruh masyarakat Kota Medan turut mengindahkan imbauan dari kementerian kesehatan agar dapat mengurangi kegiatan-kegiatan di luar ruangan. “Kalaupun memang harus beraktifitas diluar ruangan, maka kami mengimbau agar seluruh masyarakat Kota Medan dapat menggunakan masker supaya dapat terhindar dari ISPA dan jenis penyakit lainnya,” tutupnya.
Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengimbau, agar masyarakat Kota Medan semakin peduli dengan pola-pola yang dapat menjaga kesehatan dalam kondisi asap kiriman dari Riau saat ini. “Kita imbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar tetap menjaga kesehatannya dalam kondisi asap saat ini,” ucap Akhyar Nasution kepada Sumut Pos, Kamis (19/9).
Namun, Akhyar juga mengatakan, agar kondisi tersebut tidak membuat masyarakat cemas secara berlebihan hingga tidak beraktifitas sama sekali di luar ruangan. “Tetaplah beraktivitas seperti biasa, kalau memungkinkan untuk meminimalisir kegiatan di luar ruangan dan bisa beraktivitas di dalam ruangan tentu akan lebih baik. Tetapi bila memang harus beraktifitas di luar ruangan, sebaiknya bisa menggunakan masker,” tutupnya.
///Hari Ini, BPBD Sumut Gelar Rakor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara sebagai leading sector akan melaksanakan rapat koordinasi bersama instansi terkait di Kantor Gubernur Sumut pada hari ini, Jumat (19/9) sekitar pukul 10.00 WIB. Rakor ini bertujuan mengantisipasi meningkatnya potensi karhutla dan terdampaknya beberapa daerah di wilayah Provinsi Sumut, akibat asap kiriman dari provinsi lain. “Kita juga mengundang bupati, Kejari, dan Kodim terkait di kabupaten. Acaranya di Aula Raja Inal Siregar besok pagi,” kata Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis menjawab Sumut Pos, Kamis (19/9).
Dalam rakor tersebut, ungkap dia, akan dibahas dan disepakati terkait aksi serta upaya yang dilakukan dalam menyikapi persoalan karhutla dan asap kiriman dari provinsi lain yang masuk ke Sumut. “Termasuk juga dampak kesehatan lingkungan bagi masyarakat kita akibat itu, dan izin-izin kehutanan dan perkebunan ikut kita undang dalam rakor nanti. Tentunya mereka (pengusaha perkebunan) punya izin semua untuk itu, dan harus menjaga lahannya,” katanya.Rakor juga bermaksud menindaklanjuti instruksi presiden paska karhutla yang terjadi di Riau pekan lalu. “Provinsi lain sudah membuat rakor seperti ini, dan meskipun kita (Sumut) bukan provinsi prioritas tetapi kita harus mengambil sikap,” pungkasnya.
Kepala Bidang Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Sumut, Yuliani Siregar mengamini ihwal rakor tersebut. “Iya, sekaitan tindak lanjut karhutla dari provinsi lain,” katanya.
Dikatakannya, secara tugas pokok dan fungsi pihaknya tidak berhak menyatakan bahwa kabut asap dari karhutla di provinsi lain sudah mencemari udara dan cuaca di Sumut. “Di bidang saya tidak ada itu. Kami hanya memonitor titik hotspot karhutla di wilayah Sumut. Kemungkinan (asap kiriman) bisa saja terjadi lantaran terbawa angin, tapi untuk memastikan itu merupakan domain instansi lain,” katanya.
Saat disinggung soal hutan Kaldera Toba di Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, kembali terbakar, Rabu (18/9), pihaknya menyebut bahwa api sudah berhasil dipadamkan. “Ia semalam terbakarnya itu, tetapi sudah berhasil dipadamkan sekarang,” katanya.
Selama ini, sambungnya, petugas sudah mendatangi lokasi sekitar hutan tersebut untuk menanyakan penyebab kebakaran. Akan tetapi, para warga dan kepala desa setempat mengaku tidak tahu.
Ia juga menambahkan, jika kedapatan siapa yang melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan akan langsung dipidanakan. “Sanksi tegas, karena tidak dapat yang membakar itu.
Kita sudah tanya kepada kepala desa di sana juga tidak tau. Kalau kedapatan langsung kita penjarakan,” ucapnya.
Selama ini, kata dia petugas tidak pernah mendapati siapa pelaku pembalakan hutan di sana. Apakah warga atau pihak perusahaan yang memakai lahan. “Kadang sudah sampai di lokasi sudah tidak adalagi orangnya,” ujarnya.
Polisi kehutanan selama ini sudah menjalankan tugas untuk memonitoring hutan tersebut. Lantaran jumlah petugas yang minim, akibatnya tidak pernah berhasil mendapati pelaku pembakaran hutan. “Polisi hutan saat patroli itu tidak dapat menjangkau semua wilayah, karena minim orang,” imbuhnya yang menyebut pihaknya juga sudah mengedukasi masyarakat sekitar hutan untuk tidak melakukan pembakaran apapun, di mana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. “Kita membentuk masyarakat peduli api di sana, kita berharap masyarakat yang memberitahukan adanya yang membakar hutan,” ujarnya.
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto mengatakan, dalam usaha mencegah kebakaran hutan dan lahan akan melibatkan pemerintah setempat. Bhabinkamtibmas dan Babinsa dapat mendeteksi di depannya terhadap kebakaran hutan dan lahan di Sumut. “Syukur Alhamdulillah, hingga saat ini atas rahmat Allah SWT tentunya, masyarakat bersama Polri dan unsur Manggala Agni segera merespon bila ada ditemukan titik api. Seperti yang ada di Humbahas dan Tapanuli Tengah, telah dilakukan upaya-upaya pemadaman,” kata mantan Wakapolda Sumut di acara serah terima 5 Kapolres di Aula Tribata Mapoldasu, Kamis (19/9).
Kapolda mengingatkan kepada satuan kewilayahan yang ada di wilayah-wilayah perbatasan dengan Riau, apalagi asapnya sudah masuk ke Sumut, jangan sampai apinya juga masuk.
Seperti diketahui, Kota Medan mendadak diselimuti kabut pagi kemarin. BMKG menyatakan turunnya hujan menyebabkan kelembaban udara yang tinggi di Medan. “Medan pagi ini kondisinya mist atau halimun (berkabut). Ini biasa, karena dalam beberapa hari ini, hingga kemarin, terjadi hujan sehingga kelembabannya tinggi,” kata Prakirawan BMKG Wilayah I Medan, Budi Prasetyo.
Menurutnya kelembaban udara di kawasan Padang Bulan, Medan, pagi kemarin tercatat mencapai 97 persen. Jadi, cenderung bukan asap yang diduga kiriman akibat karhutla di Riau. Selain itu, kata Prasetyo, berdasarkan pantauan satelit, titik hotspot di Sumut kemarin juga cuma satu titik. Lokasinya di Tapanuli Tengah. (map/prn/ris)
