JAKARTA-Poros tengah ini benar-benar mengancama soliditas pendukung pemerintah. Empat dari enam partai anggota koalisi, kini bergabung dalam Poros tengah. Mereka yakni PAN, PKB, PPP dan PKS. Keempatnya meng inginkan PT antara 2,5 dan 3 persen. Dalam Poros Tengah ini juga ikut Gerindra dan Hanura. Sedangkan Demokrat, Golkar dan PDIP menginginkan 4 atau 5 persen. Pemerintah sendiri sudah mengajukan 4 persen seperti Demokrat.
Pemilu 2009, PT sebesar 2,5 persen. Yang bisa duduk di Senayan hanya sembilan partai. Bila dinaikkan 5 seperti keinginan Golkar, otomatis akan membuat banyak partai yang ‘hangus’ yang bisa juga menimpa parpol Poros Tengah.
Saat disinggung terkait keluhan sejumlah partai koalisi tentang belum adanya pembahasan menyangkut besaran PT di internal setgab, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menanggapinya secara ringan. “Setgab itu membahas hal strategis, kalau dianggap strategis ya bisa saja nanti, tapi menurut saya dibahas di pansus juga sama saja, toh sudah ada pansus (di DPR),” katanya.
Dia juga memaparkan, bahwa alasan partainya memilih besaran ambang batas kursi di parlemen sebesar 4 persen, sesungguhnya juga setelah melihat fakta obyektif partai-partai yang ada di koalisi. Yaitu, mengacu pada hasil Pemilu 2009 lalu, tidak ada satupun anggota koalisi perolehan kursinya di bawah 4 persen. “Semua melewati, yang paling kecil PKB saja juga kalau dibulatkan jadinya lima persen,” imbuhnya mantan anggota KPU itu.
Jadi, sindir Anas, seharusnya tidak perlu ada partai yang takut dengan kebijakan angka PT yang ditetapkan di sebesar 4 persen. Setelah sebelumnya berada di angka 2,5 persen. “Saya mendengar Partai Nasdem saja yang pendatang baru minta PT 5 persen, itu lebih tinggi dari 4 persen yang diajukan Demokrat lho. Jadi, menurut saya, dengan usulan ini kami berharap koalisi makin bersemangat untuk menyiapkan diri lebih baik,” sindirnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai, tidak seharusnya partai-partai pendukung angka ambang batas 2,5-3 persen membentuk koalisi poros tengah. Jika ada kesadaran untuk mengacu pada konstitusi, seharusnya yang terbentuk adalah poros kebangsaan.
“Yang harus kita bangun dalam rangka penataan kebangsaan ini adalah poros bangsa, tidak ada poros lain,” ujar Idrus usai menghadiri Salat Ied di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (6/11).
Menurut Idrus, konstitusi dengan jamak menyatakan bahwa sistem yang dianut Indonesia adalah sistem presidensiil. Saat ini, sistem presidensill belum bisa dilaksanakan dengan murni. Seharusnya ada langkah-langkah dari parpol penghuni DPR untuk mewujudkan sistem tersebut.
“Tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok kita, yang kita bangun adalah poros bangsa. Kalau ada poros lain maka itu cara lain untuk tidak melaksanakan konstitusi,” jelasnya.
Idrus menyatakan, usulan Golkar terkait angka PT sebesar 5 persen bukan harga mati. Menurut dia, yang diinginkan oleh Golkar adalah pembangunan poros bangsa yang berlandaskan konstitusi. Konstitusi menginginkan sistem presidensiil yang kuat. Penguatan itu bisa dicapai dengan penyederhanaan partai.(dyn/bay/pri/jpnn)
