11 Kenderaan tak Lulus Ramp Check
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menghadapi puncak libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) segera melakukan monitoring pool-pool dan terminal di Sumut, khususnya Kota Medan. Monitoring ini bertujuan mengecek kesiapan angkutan jalan, serta tarif batas bawah dan tarif batas atas yang diberlakukan perusahaan transportasi kepada penumpang.
Koordinator Tim Posko Induk Angkutan Nataru 2019, Agustinus Panjaitan mengatakan, untuk tariff angkutan sudah diatur oleh Peraturan Gubernur (Pergub) soal tariff angkutan jalan sejak tahun 2016. “Kalau saya tidak salah, untuk tarif batas bawah Rp90-an ribu, batas atas Rp100-an lebih. Persisnya saya tidak hafal. Perusahaan angkutan sudah memahami aturan ini, dan sebelum arus mudik Natal nanti dimulai kami akan melakukan monitoring,” kata Agustinus yang juga Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian di Dinas Perhubungan Sumut, menjawab Sumut Pos, Jumat (13/12).
Disebutnya, Arus mudik Nataru diprediksi mulai 22-23 Desember. Dishub Sumut bersama instansi terkait lainnya akan turun ke lapangan guna memastikan semua aspek berjalan lancar. Termasuk monitoring ke pool-pool angkutan jalan yang ada di Kota Medan. “Kegiatan ini sama halnya saat pelaksanaan angkutan lebarann sebelum arus mudik berlangsung,” katanya.
Menurut pihaknya, sejauh ini belum pernah ada temuan perusahaan angkutan jalan yang melanggar aturan tarif batas atas dan bawah tersebut. Apalagi berdasarkan hemat Agustinus, biasanya soal tarif angkutan jalan memang jauh lebih sensitif. “Ya, sensitifitasnya lebih tinggi untuk angkutan jalan ini. Jika tarifnya beda sedikit saja atau lebih tinggi dari yang lain, akan ditinggalkan orang. Beda seperti angkutan udara maupun laut. Hal ini mengingat ketatnya persaingan bisnis angkutan,” ungkapnya.
Namun demikian, jika di lapangan ada ditemukan pelanggaran tarif oleh perusahaan angkutan jalan, pihaknya segera menyurati perusahaan dimaksud. Termasuk pula akan dilaporkan ke Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat. “Sebenarnya kita bukan hanya urusi untuk AKAP, juga AKDP. Biasanya langsung kita laporkan ke Dirjen Perhubungan Darat selaku pemberi izin. Namun belum pernah ada sih sejauh ini,” katanya.
Dishub Medan Ramp Check Kelengkapan Armada
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan inspeksi keselamatan (Ramp Check) untuk seluruh kendaraan di Terminal Amplas dan Pinangbaris. Jumat (13/12), kemarin, menjadi hari pertama dilakukannya Ramp Check oleh Dishub Medan jelang Nataru ini, dan akan terus dilakukan secara rutin setiap hari hingga arus mudik Nataru berakhir.
“Semua yang mudik butuh keamanan dan kenyamanan dalam berkendara, mereka harus dijamin bahwa mereka sedang menggunakan angkutan yang telah diperiksa oleh Dishub dan dinyatakan layak jalan,” kata Kadishub Medan, Iswar SSiT MT kepada Sumut Pos, Jumat (13/12).
Disebutkan Iswar, ada beberapa hal yang diperiksa secara intens dalam ramp check yang digelar, termasuk soal kelengkapan administrasi kendaraan dan uji kelayakan kendaraan. Hingga Jumat siang (13/12), setidaknya ada 11 kendaraan yang terjaring di kedua terminal tipe A Kota Medan tersebut.
“Untuk di Amplas sampai tadi siang kita ada menjaring sekitar 6 kendaraan, untuk di Pinang Baris ada 5 kendaraan. Jumlah itu kemungkinan akan terus bertambah karena kita akan terus dan rutin melakukan kegiatan ini setiap harinya sampai Natal dan Tahun Baru ini selesai,” ujarnya.
Sedangkan untuk para supir angkutan, nantinya akan ada kerjasama antara Dishub Sumut dengan pihak BNN (Badan Narkotika Nasional). “Nanti sejak tanggal 18 (Desember) kita akan bergabung dengan Dishub Sumut, menggandeng BNN untuk pemeriksaan para sopir. Mereka harus sehat dan tidak dalam pengaruh narkoba,” katanya.
Untuk itu, kata Iswar, setiap pemilik kendaraan diimbau untuk melengkapi data administrasi dan kelaikan kendaraan agar dapat beroperasi saat menjelang mudik Nataru. “Mereka yang kenderaanya terjaring silahkan lengkapi apa yang harus dilengkapi agar bisa beroperasi jelang Natal dan Tahun Baru ini,” tegasnya.
Disinggung masalah Posko, Iswar kembali menegaskan, pihaknya akan membangun sejumlah Posko pengamanan lalu lintas jelang arus mudik Nataru tahun ini. “Kita sudah berkoordinasi dengan pihak Satlantas, Posko akan dibangun H minus 10 hingga H plus 10 Natal dan Tahun Baru,” tandasnya.
Poldasu Kerahkan 7.750 Persenoel
Sementara dari sisi pengamanan, Kepolisian Daerah (Polda) Sumut bakal mengerahkan 7.750 personel jajarannya, untuk melakukan pengamanan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan, jumlah tersebut, terdiri atas sebanyak 652 personel dari Polda Sumut dan sebanyak 7.098 personel dari satuan tugas (satgas) wilayah Polres dan Polrestabes.
“Kita juga melibatkan pihak TNI sebanyak 334 personel, Pemadam Kebakaran 280 personel, Dinas PU 130 personel, Satpol PP 440 personel, Dinas Perhubungan 550 personel, Dinas Kesehatan 60 personel dan Pramuka 220 personel,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (13/12).
MP Nainggolan menjelaskan, adapun target dari Operasi Lilin Toba 2019 yang akan dilakukan ini, yaitu meliputi gereja dan tempat lain yang digunakan untuk perayaan Natal. Ia memaparkan, pengamanan juga dilakukan seperti halnya di pusat perbelanjaan yaitu mall, pasar, supermarket, perbankan, pemukiman warga, tempat rekreasi, terminal bus dan udara serta obyek pergantian tahun baru.
“Kita juga mengantisipasi rawan kriminalitas, perkelahian antar kelompok dan antar kampung serta rawan teror di kota-kota besar di Sumut,” jelasnya.
Selain itu, MP Nainggolan mengaku, Poldasu turut melaksanakan pengamanan (Pam) di tempat ibadah seperti gereja dan lokasi wisata serta melaksanakan giat kamseltibcar lantas. Tak hanya itu, Polda Sumut juga menyebar pospam sebanyak 102 lokasi dan Posyan 34 lokasi baik ditempat-tempat ibadah, lokasi keramaian umum, pusat perbelanjaan dan tempat wisata serta jalur arus mudik dan arus balik.
“Sesuai data, kita mencatat untuk jalan rusak ada sebanyak 17 lokasi, rawan longsor sebanyak 50 lokasi, dan jembatan rusak sebanyak 3 lokasi,” imbuhnya.
MP Nainggolan menyebutkan, Operasi Lilin Toba 2019 ini rencananya akan dilaksanakan selama 10 hari. Akan tetapi sampai sejauh ini, tutur dia, waktu pelaksanaan operasi tersebut belum ditentukan kapan akan dimulai. “Operasi Lilin Toba ini akan digelar selama 10 hari,” pungkasnya.
Antisipasi Teror hingga Sweeping
Sementara itu, Pemerintah mengantisipasi ancaman teror, aksi sweeping oleh oknum tertentu, hingga pembakaran rumah ibadah selama libur Natal dan Tahun Baru 2020. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat rapat koordinasi lintas sektoral di Auditorium Mutiara Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Jumat (13/12).
“Aksi-aksi ancaman teror, sweeping swasta oleh oknum tertentu, intoleransi antarumat beragama, hingga pembakaran rumah ibadah harus diantisipasi sedini mungkin,” ujar Mahfud.
Menurutnya, kegiatan masyarakat dalam merayakan libur akhir tahun tersebut turut memengaruhi potensi kerawanan terhadap situasi keamanan. Mahfud pun memastikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan segalanya dalam rangka persiapan Natal dan Tahun Baru 2020. Pemerintah menjamin keamanan, pertahanan, mempersiapkan infrastruktur, transportasi, ketersediaan bahan bakar, dan tempat istirahat.
Namun, Mahfud juga mengingatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru 2020 juga tak lepas dari kontribusi masyarakat. Maka dari itu, ia mengimbau masyarakat agar tertib dan saling menjaga. “Sampaikan kepada seluruh masyarakat yang berhari raya Natal dan merayakan Tahun Baru supaya berperilaku tertib dan saling menjaga satu sama lain agar semua berjalan aman. Kerja sama antara pemerintah dan rakyat tentu saja diperlukan untuk menjamin keamanan,” tutur dia. (prn/map/bbs)
