MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Kecamatan Marelan meminta supaya Pemerintah Kota Medan segera memperbaiki parit keling di Jalan Kapten Rahmad Buddin. Sebab, kondisi parit dengan panjang satu kilometer tersebut sudah dangkal dan tak lagi mampu menampung debit air. Terlebih ketika hujan deras turun.
“Parit sudah tak mampu menampung volume air baik hujan maupun limbah rumah tangga. Kita mohon supaya itu bisa diatasi. Karena limpahan air parit itu mengenai rumah warga. Kita minta pembuatan dinding parit, apakah pakai batu kali atau cor,” kata Kepala Lingkungan 1, Kelurahan Paya Pasir, Marelan, Poniran, dalam Reses I Sidang I 2019-2020, Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra, Tia Ayu Anggraini di dua kelurahan yakni Paya Pasir dan Terjun, Rabu (18/12).
Warga Lingkungan 7 Kelurahan Paya Pasir, Astina, meminta kepada anggota dewan agar turut mengawasi Dana Kelurahan. Sebab, sepengatahuan dia, dalam implementasinya tidak ada dipersiapkan aparat pelaksana kegiatan. “Dana kelurahan kurang terserap dengan baik. Dan pelaksana tidak melibatkan pemerintah, LPM, PKK dan Karang Taruna yang ada di Kecamatan Medan Marelan,” ujarnya.
Ia juga meminta verifikasi dan validasi data (veripali) terhadap warga prasejahtera di kecamatannya. “Kita bermohon agar dapat dibantu dari segala bidang, mulai BPJS dan lainnya. Kasihan warga kita yang belum pernah merasakan bantuan,” imbuhnya.
Warga lain asal Lingkungan 13, Kelurahan Terjun, Emi Zahra Nasution, keluhkan kenaikan BPJS Kesehatan Mandiri. Katanya, kenaikan itu sangat memberatkan warga. Apalagi mereka yang berprofesi sebagai buruh, petani dan nelayan yang tidak menerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Terasa kali kenaikan BPJS mandiri ini, Bu Tia. Belum lagi listrik juga naik. Karena tak semua warga di Marelan ini tertampung dalam BPJS Kesehatan PBI,” ungkapnya.
Menjawab sejumlah aspirasi tersebut, Tia Ayu Anggraini mengatakan sekaitan perbaikan parit keling Marelan segera berkoordinasi dengan dinas terkait baik yang ada di Pemprovsu maupun Pemko Medan. “Kita juga akan upayakan untuk normalisasi Sungai Badera. Kalau alirannya sudah normal, volume air limbah yang masuk dari berbagai drainase akan berjalan lancar,” katanya.
Terkait program prasejahtera, dirinya juga akan meneruskan informasi ini ke Dinas Sosial Sumut. Sebab menurutnya, program yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota tidak jauh beda. “Soal iuran BPJS Kesehatan mandiri yang naik, kami di Komisi E DPRD Sumut sudah menemui pihak Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan pusat. Memang per Januari 2020, ada kenaikan iuran di kelas 3. Tapi kita sudah meminta iuran kelas 3 jangan naik. Kalaupun naik, jangan memberatkan masyarakat,” katanya.
Tia berjanji dalam waktu dekat ini kembali menemui pihak BPJS Kesehatan RI, sekaitan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan Mandiri. “Insyaallah tanggal 27 Desember 2019 nanti, Tia akan jumpai lagi pihak BPJS Kesehatan pusat. Kalau nggak bisa juga, Januari 2020 kita melalui komisi akan kembali mempertanyakan hal itu. Kepada bapak dan ibu mohon bersabar ya, semoga perjuangan kita ini membuahkan hasil dan pemerintah berpihak kepada masyarakatnya,” pungkasnya. (prn/ila)
