PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumatera Utara mengusulkan pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) 2020 pada 2-5 Juni mendatang, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Sumut, perwakilan pemkab se kawasan Danau Toba, dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Senin (3/2).
Begitupun, usulan tersebut belum final karena DPRD Sumut menyebut penyelenggaraan FDT masuk masa Pilkada serentak. Kadisbudpar Sumut, Ria Nofida Telaumbanua pun menyebut siap memfasilitasi pertemuan kembali guna menentukan tanggal pelaksanaan FDT. “Iya, penjadwalan FDT di tahun 2020 sudah kita sampaikan kepada pihak legislatif dihadapan BPODT maupun delapan pemerintahan kabupaten di kawasan Danau Toba. Jika hari ini belum ditentukan, kita akan agendakan lagi pertemuan dalam pertengahan Februari ini. Pada prinsipnya bulan ini juga harus kita putuskan soal waktu ini,” kata Ria menjawab wartawan usai RDP.
Diakuinya, ada beberapa pertimbangan dewan sehingga mereka ragu FDT digeber Juni. Sebab, di bulan itu akan dilaksanakan Pilkada serentak 23 kabupaten dan kota di Sumut. “Iya, kita tidak ragu untuk membuat even tahunan itu untuk lebih baik lagi ke depannya. Menetapkan jadwal, bahkan kita sudah usul agar FDT dilakukan di bulan Juni, minggu pertama tepatnya di tanggal 2 sampai tanggal 5. Karena itu jadwal liburan anak sekolah, kalau orang datang liburan ke Danau Toba gak mungkin gak bawa keluarga. Itulah makanya dijadwalkan tanggal itu,” katanya.
Sedangkan berbenturan dengan jadwal pilkada, katanya tidak begitu berpengaruh. Justru jika dilakukan setelah Pilkada akan membuat suasana semakin kurang pas. “Kalau Pilkada, sebenarnya tidak begitu berpengaruh dengan jadwal, cuma konsentrasi kemungkinan akan kurang maksimal. Kalau kita rasa itu tidak jadi masalah. Sedangkan jika dilakukan setelah Pilkada, dikhawatirkan kepala daerahnya masuk yang baru, lain pula lagi aturannya, membuat kepala dinas sulit mengambil keputusan. Kalau dilakukan sebelum Pilkada, ada beberapa daerah yang mendukung diantaranya Kabupaten Simalungun,” katanya.
Gandeng Milenial
Dalam FDT 2020, Ria mengaku masih mengadopsi konsep lama. Hanya saja, ada konsep tambahan di mana pihaknya bakal menggandeng komunitas milenial dan kegiatan yang lebih cenderung pada sport tourisn. Itu dilakukan untuk menambah daya tarik wisatawan mancanegara hadir.
“Jadi anggaran yang kita siapkan sekitar Rp 2,6 miliar, mudah-mudahan akan ada bantuan dari pihak lain, misalnya BPODT dan CSR dari perusahaan swasta dan lainnya. Selain itu, dalam kegiatan ini, kita masih mengadopsi konsep lama, karena kita mengutamakan kearifan lokal, tapi ada yang ditambah, misalnya konsep milenial dan sport tourism,” ucapnya.
Konsep milenial menurut pihaknya akan mendukung suksesi FDT. Karena mereka selalu bermedia sosial dan dapat mempromosikan Danau Toba. “Tujuannya agar banyak kaum milenial yang datang, misalnya kegiatan seribu tenda, tujuan kita agar mereka datang dan mereka bisa menjadi sponsor dengan bermedsos. Sedangkan konsep sport tourism, kita harapkan agar pecinta olahraga bisa ikut berpartisipasi,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Tuani Lumbantobing mengatakan, penjadwalan FDT tidak bisa diputuskan sekarang karena jadwal yang direncanakan kebetulan di tahapan pilkada. “Bukan kita tidak mendukung untuk menyukseskan festival ini. Akan tetapi, kita sarankan agar dilakukan di bulan November atau Desember,” katanya.
Menurut dia, tidak harus diputuskan dalam pertemuan ini sekaitan waktu pelaksanaan FDT. Pihaknya meminta Disbudpar mencari waktu lain dengan kembali mengomunikasikan hal tersebut kepada semua stakeholder terkait.
Pemkab se kawasan yang hadir dalam RDP mengutarakan sikap siap mendukung suksesi FDT dalam bentuk apapun, dan meminta Disbudpar Sumut menentukan waktu pelaksanaan terbaik guna menarik kunjungan wisman. Sedangkan dari pelaku pariwisata Sumut yakni ASITA dan PHRI menyarankan sebaiknya jika tujuan FDT untuk menarik kunjungan wisman, pelaksanaan dilakukan pada Juli-September, bertepatan musim libur di Eropa.
“Namun jika tujuan FDT hanya untuk pesta rakyat dan kebudayaan lokal, diatas bulan itu juga tidak masalah digelar. Dan sebaiknya, yang namanya even tahunan waktu pelaksanaan harus tetap,” kata perwakilan ASITA Sumut. (prn)
