JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Arab Saudi dan Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan. Program ini termasuk dalam Rancangan Pembangunan Jangan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pemerintah Arab Saudi diketahui berinvestasi kepada dua perusahaan swasta asal Indonesia, yakni PT Indonesia Mecca Tower dengan PT Bayarind Artha Internusa untuk membangun korporasi petani dan nelayan. Nilai yang diinvestasikan sebesar Rp 1,4 triliun.
“Nilainya 1,4 triliun. Pembiayaannya itu dari Saudi Arabia, ini dilakukan agar petani dan nelayan bisa keluar dari jebakan kemiskinan, maka harus diangkat melalui aktivitas on-farm (hulu) menuju off-farm (komersialisasi) terutama di masa pasca produksi,” terang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS Suharso Monoarfa usai penandatanganan MoU di kantornya, Jakarta, Senin (10/2).
Tujuan Arab Saudi dalam pembangunan korporasi petani dan nelayan adalah untuk mensejahterakan para petani dan nelayan serta kemandirian dan profesionalisme. Nantinya, petani dan nelayan pun juga akan didampingi oleh para pengurus dari korporasi.
“Ada lima fokus utama, pertama penerapan good agriculture, penguatan kelembagaan petani, investasi, pembiayaan, asuransi pertanian dan perikanan, kemitraan koperasi dan UMKM dengan dunia usaha pertanian dan perikanan serta fasilitas pemasaran,” tutur dia.
Dengan kerjasama antara kedua negara ini, Suharso mengatakan bahwa ini akan menjawab beberapa permasalahan hulu dan hilir dari para petani dan nelayan.
“Manfaat dari 5 tahun kedepan dari pelaksanaan ini adalah meningktanya pendapatan petani rata-rata 5 persen per tahun dan nelayan 10 persen per tahun dan meningkatnya produktivitas komoditas 6 persen per tahun,” jelasnya.
Suharso menjelaskan nantinya proyek digitalisasi tersebut berbasis e-wallet syariah. e-wallet Syariah merupakan sistem pembayaran secara elektronik dengan menggunakan aplikasi digital yang akan memudahkan para petani dan nelayan untuk bisa membeli kebutuhan sehari-hari dan keperluan produksi, tanpa harus menunggu pendapatan dari hasil panen dan tangkap.
“Sistem aplikasi ini tidak memungut biaya dan hanya mendapatkan imbalan dari metode bagi hasil yang berbasis syariah,” ucapnya.
Menurutnya penerapan sistem tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang dirumuskan Bappenas unt menciptakan kesempatan petani dan nelayan. Sekaligus juga menjadi pemegang saham perusahaan yang berbasis syariah serta upaya di dalam memperkuat keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat.
“Terdapat 1.029 klaster kawasan produksi komoditas pertanian yang belum terintegrasi dengan akses pasar. Dari sisi input, akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif juga rendah, salah satunya ditunjukkan dengan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor pertanian yang baru mencapai 23 persen,” ucapnya.
Diharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan kesejahteraan baik pendapatan maupun produktivitas komoditas petani dan nelayan. Sekaligus perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dan perikanan dari ketergantungan menjadi mandiri. (jpc/ram)
