MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ahmad Yasir Ridho Loebis terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Sumatera Utara periode 2020-2025. Ia terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Partai Golkar Sumatera Utara yang digelar di Hotel JW Marriot, Medan, Senin (24/2)n
Dalam sidang yang dipimpin pengurus DPP Golkar, Mustafa Raja tersebut, 33 DPD Partai Golkar kabupaten kota se-Sumut pemilik suara, menyepakati Yasir Ridho menjadi Ketua DPD Golkar Sumut hingga lima tahun ke depan. “Bismillah, dengan ini pimpinan sidang menetapkan saudara H Ahmad Yasir Ridho Loebis sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut masa bakti 2020-2025,” kata Mustafa Raja.
Putusan diketok sekitar pukul 12.12 WIB. Usai ketok palu, mantan Plt Ketua Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyerahkan pataka Partai Golkar kepada pimpinan sidang untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Golkar Sumut terpilih Ahmad Yasir Ridho Loebis. “Dengan ini saya terima pataka Partai Golkar untuk dikibarkan ke seluruh wilayah Sumatera Utara dan menjadikan Partai Golkar sebagai pemenang di Sumut,” kata Yasir sesaat setelah menerima pataka dari pimpinan sidang.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut, sekitar pukul 00.30 WIB ia mendapat mandat dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk membuka Musda X DPD Partai Golkar Sumut. “Baru tadi malam saya dapat mandat ketua umum, beliau berpesan jaga marwah dan soliditas partai,” ujar Ketua Komisi II DPR RI itu.
“Di tengah gonjang-ganjing kemarin, Partai Golkar bisa meraih peringkat kedua. Kalau bisa kita kondusif bukan tidak mungkin 2024 Golkar menjadi pemenang pertama dan bisa mengusung calon presiden sendiri,” imbuhnya optimis.
Usai musda, kepada wartawan Yasir Ridho mengungkapkan, ini adalah bentuk solidaritas dari seluruh kabupaten/kota untuk memilih pemimpin harus kader. Yasir mengatakan, dalam waktu dekat ia akan langsung menyusun formasi kepengurusan DPD Golkar Sumatera Utara. “Kita langsung bergerak meraih target pada Pilkada 2020 sebagaimana disampaikan dari DPP yakni 60 persen minimal,” katanya.
Yasir menambahkan, proses pemilihan secara aklamasi yang terjadi kemarin, menjadi salah satu modal penting dalam bekerja membesarkan Partai Golkar. “Saya mendapat dukungan dari seluruh DPD kabupaten/kota. Ini bentuk kebersamaan yang sangat penting untuk membesarkan Golkar,” paparnya.
Sebab, lanjutnya, soliditas menjadi kunci kemenangan Partai Golkar. Namun, Wakil Ketua DPRD Sumut ini mengatakan, awalnya pihaknya sangat sulit mencerna isu yang beredar tentang orang nonkader yang ingin merebut kursi Ketua Golkar Sumut. “Tapi karena kita bersatu, kita akhirnya bisa meraih cita-cita kita bersama. Amanah ini bukan untuk saya semata, tapi demi kebesaran dan kejayaan Partai Golkar,” ujarnya lagi.
Ridho mengaku, menjadi Ketua Golkar Sumut merupakan puncak karir berpolitiknya. “Saya tak bercita-cita jadi pengurus DPP. Juga tak berencana jadi gubernur atau wakil gubernur. Biarlah saya fokus membesarkan Golkar di Sumut demi kemenangan 2024. Komitmen kita juga adalah menang 60 persen di Pilkada Serentak di Sumut,” tegasnya lagi.
Musda Tercepat
Terpisah, Ketua Kosgoro 1957 Sumut Riza Fakhrumi Tahir menyebut, Musda X Partai Golkar Sumut kali ini sebagai yang tercepat di dunia dan terkesan ‘ecek-ecek’ (main-main). Ia bahkan menuding, musda dan pemilihan Ketua DPD Golkar Sumut tidak mendapatkan persetujuan dari DPP partai.
“Musda ecek-ecek itu. Karena tidak mendapatkan persetujuan dari DPP. DPP tidak menugaskan pengurus DPP hadir pada musda itu. Musda paling cepat di dunia, mulai jam 10 pagi dan ditutup setelah makan siang, hebat inikan,” cibirnya via ponselnya, kemarin.
Mantan sekretaris Golkar Sumut ini menyebut, Yasir Ridho adalah ketua ‘ecek-ecek’. Sebab hemat dia, Yasir Ridho terpilih tidak berdasarkan keputusan yang resmi oleh DPP. Secara mekanismenya, Musda itu harus dibuka langsung oleh ketua DPP. Akan tetapi, pada musda kali ini, tidak terlihat ketua DPP partai Golkar Airlangga Hartanto ataupun Sekjend. Selanjutnya, imbuh dia, jadwal pelaksanaan kegiatan harus mendapatkan persetujuan dari DPP. Sehingga, ketua DPP dapat hadir untuk membuka secara resmi kegiatan ini.
“Mekanisme DPP Golkar Sumut menetapkan pelaksanaan musda. Soal jadwal dikonsultasikan, karena ketua DPP harus hadir. Di provinsi lain setiap musda ketua DPP hadir, ada kesepakatan jadwal provinsi dengan DPP. Di sini jelas tidak ada konsultasi soal jadwal,” ungkapnya.
Musda yang dibuka Doli Kurnia, kata dia, jelas menandakan bahwa Doli membangkang dan terkesan melawan segala perintah dari DPP. “Jadi ini adalah musda yang sudah memaksakan kehendak. Ini pembangkang, perlawanan Doli terhadap ketua umum,” pungkasnya.
Menyikapi tudingan itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung langsung membantahnya. Kata Doli, Musda X DPD Partai Golkar Sumut tidak menyalahi aturan atau melanggar AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai. Menurutnya, segala komponen untuk pelaksanaan Musda telah terpenuhi. Termasuk, perihal mandat kepadanya dari Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk membuka Musda. Setiap Musda yang diberi mandat ada 9 sampai 10 orang. Menurutnya hal Itu hanya soal teknis saja.
“Musda sudah harus dilaksanakan kemarin, karena ada rapat di Jakarta, atas izin ketua umum, Musda ini diundur jadi hari Senin, 24 Februari. Tadi pagi saya datang ke sini semua peserta sudah hadir lengkap, Pak Aziz (Waketum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin) rupaya ada tugas sampai siang ini (kemarin, Red), urusan Omnibus Law,” ujar Doli.
Musda sah, karena ada unsur DPP, ada unsur DPD provinsi, ada DPD kabupaten/kota, semua peserta Musda. “Mereka datang kepada saya sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang juga penanggungjawab Musda. Musda ini sudah tertunda satu hari, jadi ini soal teknis saja,” tegas dia.
Setiap penerima mandat, kata dia, berkewajiban mensukseskan pelaksanaan Musda. Ia juga tidak yakin bakal ada musda tandingan. “Saya kan Waketum. Semua hasil musda akan dilaporkan ke Ketua Umum atau DPP, nanti DPP akan verifikasi semua, bukan hanya Sumut. Saya kan juga di DPP. Saya pastikan musda sudah sesuai juklak, AD/ART,” jelasnya.
Di petunjuk pelaksana (Juklak) juga, lanjut dia, diatur tentang pendaftaran bakal calon. Bahkan, masa pendaftaran diperpanjang sehari. “Semua unsur di AD/ART dan juklak sudah terpenuhi. Tidak ada pelanggaran di DPP gak ada dualisme, satu Ketua Umum Airlangga Hartarto,” bilang dia.
Sebelumnya, DPP Golkar sudah memutuskan dan memberi mandat ke Waketum Azis Syamsuddin untuk membuka Musda Golkar Sumut. “Secara hasil rapat tadi malam, mandat ketua umum diberikan kepada saya sehingga secara mekanisme harusnya saya yang membuka. Tadi, kenapa dibuka oleh saudara Doli ya saya nggak tahu. Di mata DPP, belum ada rangkaian musda. Karena belum dibuka oleh DPP,” kata Azis Syamsudin, Senin (24/2).
Azis mengatakan, nantinya dia akan datang ke Medan untuk membuka Musda sesuai mekanisme yang ada. Namun, Azis belum memastikan kapan dia akan membuka Musda tersebut. “Nanti kita perbaiki secara internal. Kita akan adakan secara mekanisme yang benar,” ucapnya.
Selain itu, Azis juga buka suara soal informasi adanya diskresi dari Ketum Airlangga Hartarto kepada Wagub Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) untuk menjadi calon ketum Golkar Sumut. Meski tak menjawab lugas, Azis mengatakan, akan menyampaikan hal itu jika sudah membuka Musda Golkar Sumut secara resmi. “Nanti, saya tidak etis mengungkapnya dalam forum yang belum saya buka. Nanti saja kalau saya sudah buka, saya sampaikan,” tuturnya.
Selain itu, Ketua Bidang Hukum Partai Golkar Adies Kadir mengatakan, pihaknya sudah memantau semua musda, termasuk Musda Sumut. Nantinya, Mahkamah Partai Golkar akan mengkaji ada tidaknya pelanggaran yang terjadi. “Nanti kami akan menelaah dulu, apakah ada pelanggaran Prosedur AD/ART yang dilanggar. Kami juga menunggu dan akan melihat surat mandat dari DPP kepada siapa surat mandat Ketua Umum di berikan. Ketua Umum Bapak Airlangga Hartarto selalu berpesan agar seluruh musda di daerah sesuai dengan arahan DPP dan AD/ART partai,” tutur Adies Kadir. (prn/ila/bbs)
