MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) memperkirakan, jumlah tingkat kemiskinan di Sumut akan bertambah menjadi 1,8 juta jiwa. Hal ini akibat dari pandemi Covid-19 yang berdampak langsung dengan perekonomian masyarakat.
“Diperkirakan, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,7 % pada skenario mild. Sementara dalam skenario severe dapat meningkat hingga 12,9 persen,” ujar Kepala Perwakilan BI provinsi Sumut, Wiwiek Sisto Widayat, Rabu (29/4).
Wiwiek menjelaskan, meningkatnya jumlah kemiskinan sebagai dampak pelemahan ekonomi. Selain itu, banyak masyarakat bekerja sebagai buruh dan informal kehilangan mata pencarian sehingga menimbulkan pertumbuhan tingkat kemiskian.
Secara angka, kata Wiwik, pihak BI Sumut memperkirakan jumlah orang miskin sekitar 1,3-1,8 juta orang. Sehingga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) akan meningkat.
“Jika dimungkinkan, selisih tersebut diikutsertakan dalam program PKH atas beban pemerintah pusat. Jika tidak bisa diakomodir, dapat menggunakan dana APBD,” tutur Wiwiek.
Sementara dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan, lanjutnya, akan sangat terasa karena banyak lapangan usaha yang tutup. Ada 4 sektor utama yang rentan memPHK-kan pekerjanya atau sekitar 354 ribu tenaga kerja yang akan terdampak.
Ditambahkannya, selain angka pengangguran dari 4 sektor utama itu, BI juga memprediksi ada peningkatan jumlah pengangguran dari kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal itu membuat laju angka kemiskian terus meningkat.
“Di bulan April mendekati Ramadan, jumlah PMI yang pulang diperkirakan sebanyak 6.078 orang. Sedangkan di bulan Mei juga diperkirakan jumlah PMI yang kembali mencapai 6.078 orang, sementara pada bulan Juni, ada 3.039 orang,” papar Wiwiek.
Jumlah kepulangan ini diasumsikan meningkat 3-6 kali lipat dibanding biasanya akibat kebijakan lockdown Malaysia dan juga momen puasa dan Lebaran. Angka tersebut akan terus bertambah dengan pemulangan PMI.
“Kepulangan PMI ini berpotensi besar mendorong peningkatan kasus Covid-19 di Sumut,” kata Wiwiek.
Dengan kondisi ini, kata Wiwiek, pihak BI Sumut terus berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan pemangku kebijakan lain untuk mencari solusi dalam kebijakan untuk mengatasi hal itu semua.(gus)
