DAIRI, SUMUTPOS.CO – Warga Sidikalang, KabupatenDairi mengeluh, kelanjutan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari APBD Dairi, sebesar Rp600 ribu per bulan, tak ada kejelasan.
Mereka mengaku, baru sekali menerima pencairan BLT, yaitu pada pertengahan bulan April kemarin. Setelah itu, tak ada kabar lagi soal pengambilan BLT tahap selanjutnya.
Sementara, distribusi BLT Dana Desa (DD) dan bantuan sosial (bansos) Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) jalan terus, yang mana kini bahkan sudah tahap ketiga.
Alhasil, warga penerima BLT APBD curiga ada permainan.
“Aku rasa, uang BLT APBD itu mau diolah dulu. Ditimbun di bank lama-lama, supaya berbunga. Duit bunganya itu sama ‘mereka’. Biasa lah, biar ada yang bisa dimakan,” kata Anto, seorang warga Sidikalang yang ditemui wartawan, Jumat (17/7).
“Heran, entah kenapa enggak berlanjut. Saya udah tanya sama kepling, tetapi kepling pun enggak tahu juga. Yang enak sekarang warga desa. Penyaluran BLT DD dan BST Kemensos lancar,” kata Adi, warga Sidikalang lainnya.
Dinas Sosial Kabupaten Dairi, selaku satuan kerja yang membidangiBLT APBD, mengakui bahwa BLT APBD Dairi memang belum mereka salurkan.
Alasannya, proses verifikasi data penerima belum tuntas.
Kadis Sosial Dairi, Parulian Sihombing menuturkan, sebelumnya pada tahap pertama, penerima BLT APBD hanya warga di kelurahan-kelurahan.
Sebab, warga kelurahan tidak terjangkau oleh BST Kemensos, apalagi BLT DD.
Lantaran APBD Dairi mencukupi, lanjut Parulian, formula BLT APBD dirumuskan kembali agar dapat menyasar warga terdampak pandemi di desa-desa, yang kemarin tidak masuk ke dalam data penerima BLT DD ataupun BST Kemensos karena sesuatu hal.
“Sesuai arahan pimpinan, BLT APBD jangan cuma mengakomodir warga kelurahan, tetapi juga mengakomodir warga di desa-desa yang tak masuk penerima BLT DD atau BST Kemensos. Target kita kan 10.000 KK (kepala keluarga-red), sementara penerima BLTAPBD kemarin cuma 3.921 KK,” kata Parulian saat ditemui wartawn, Jumat (17/7).
Parulian mengatakan, saat ini pihaknya masih memverifikasi data penerima.
Ia menuding, pemerintah desa lamban menyerahkan data warga desanya yang hendak diusulkan sebagai penerima BLT Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga menghambat percepatan penyaluran BLT APBD.
“Mau tak mau, kita harus menunggu, karena harus sekaligus. Untuk diketahui, baru empat kecamatan yang tuntas 100 persen menyerahkan usulannya, yaitu Silahisabungan, Sitinjo, Sidikalang, dan Silima Pungga-Pungga,” pungkas Parulian. (trbn/bbs/azw)
