MEDAN, SUMUTPOS.Co – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menegaskan jika proses pengadaan Bus Buy The Service (BTS) di Kota Medan masih terus berjalan. Bahkan saat ini, progres pengadaan Bus dengan sistem pembelian jasa layanan itu sudah memasuki tahapan yang pasti. Sebab, saat ini Bus yang memiliki total 72 unit tersebut sudah tersedia.
“Alhamdulillah 72 unit bus nya sudah ada, dalam bentuk chasis dan saat ini sedang berada di Karoseri,” ucap Kadishub Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT di hadapan para wakil rakyat di Komisi IV DPRD Medan saat gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi IV DPRD Medan, Selasa (15/9).
Dijelaskan Iswar, chasis bus tersebut sudah masuk sejak pertengahan bulan Agustus yang lalu, sehingga diperkirakan Bus dapat selesai pada akhir September 2020. “Kalau tidak ada halangan, mungkin awal Oktober sudah bisa beroperasi,” ujarnya.
Hanya saja, Iswar mengakui jika saat ini pihaknya masih terkendala soal pengadaan koridor berupa halte-halte dan rambu-rambu pendukung adanya Bus BTS.
“Pihak ketiga yang sebelumnya berencana untuk membiayai itu menundanya karena tidak ada anggaran akibat Covid. Mau tidak mau, untuk bisa membangunnya, kita harus pakai anggaran dari APBD, dan kita sedang meminta persetujuan dari DPRD,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Medan Hendra DS pun menyesalkan kinerja Dishub Kota Medan yang dinilai tidak berhasil dalam melobi pihak ke tiga untuk pengadaan sejumlah halte bus di Kota Medan. Padahal, pembangunan halte sangat mendesak guna mendukung sistem transportasi Buy The Service (BTS) di Kota Medan.
“Kita menyesalkan pernyataan Kadishub, sebelumnya mereka menyebutkan kalau pembangunan halte tanpa menggunakan anggaran APBD sepersen pun. Tapi kenyataannya demi program BTS terkuras anggaran APBD sekitar Rp4 miliar lebih,” kata Hendra DS.
Disampaikan Hendra, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Medan tetap dituntut untuk melakukan lobi-lobi kepada pihak ketiga agar berkenan bekerja sama membangunan beberapa Halte di kota Medan.
“Memang inovasi seperti ini kita harapkan, tapi sayang upaya Kadishub Medan belum berhasil. Ke depan upaya itu harus tetap dilakukan,” saran Hendra.
Sebelumnya, Iswar menyampaikan, jika pihaknya mengajukan perubahan APBD 2020 sekitar Rp5 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan dalam mendukung program sistem transportasi BTS di kota Medan.
Adapun anggaran dimaksud adalah untuk pembangunan Halte Bus BTS di enam koridor, termasuk untuk pembuatan halte, marka jalan dan rambu rambu. Sedangkan anggaran dimaksud tidak diperhitungkan sebelumnya, karena pada awalnya ada pihak ke tiga yang berkenan bekerjasama bersedia membangun Halte.
“Tapi baru 2 minggu lalu kita menerima surat dari pihak ke tiga yang memberitahukan pembatalan kerja sama itu. Sementara bantuan bus transportasi sistem BTS akan segera beroperasi di Medan. Sekarang busnya sudah masuk karoseri. Terpaksa pengadaan halte kita plot dari APBD,” papar Iswar.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak itu turut dihadiri anggota komisi seperti Renville Napitupulu, David Roni Ganda Sinaga, Dedy Akhsyari Nasution, Dame Duma Sari Hutagalung, Antonius D Tumanggor, Sukamto, Edwin Sugesti Nasution dan Hendra DS. Mendampingi Iswar Lubis, turut hadir Kabid Lalu Lintas Dishub Medan Suriono dan staf lainnya. (map/ila)
