HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO- Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Humbang Hasundutan, AKBP Ronny Nicolas Sidabutar menggandeng awak media untuk bersama-sama menciptakan kamtibmas yang kondusif jelang Pilkada 2020.
Ajakan itu diungkapkannya dalam temu ramah berlangsung di aula Mapolres Humbang Hasundutan, Selasa (18/11), yang dihadiri sejumlah perwira jajaran Polres Humbang Hasundutan.
Kapolres Ronny Nicolas Sidabutar mengatakan, temu ramah ini dimaksud untuk saling mengenal sehingga kerjasama antara awak media dan institusi kepolisian dapat berjalan dengan baik.
Dan dengan meminta dukungan, untuk bersama-sama menciptakan kamtibmas yang kondusif jelang Pilkada 2020.
“Saya meminta dan mengajak para rekan-rekan sekalian sebagai sosial kontrol untuk kita saling bersinergi, untuk saling bekerja sama dalam menciptakan kamtibmas di Humbahas ini. Sekaligus membantu kami dengan pemberitaan agar kami dapat menindak, mencegah segala bentuk pertikaian dalam menyambut Pilkada Humbahas tahun 2020 ini,” kata Ronny.
Disamping itu, Ronny menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal seluruh tahapan pilkada Humbang Hasundutan. Itu berguna meminimalisir tindak kecurangan terutama pada tahap penyortiran dan pelipatan kertas suara yang dinilai rawan akan kecurangan.
“Pihak kami berkomitmen penuh untuk mengawal, menjaga dan mengawasi segala bentuk kecurangan pada setiap tahapan Pilkada nantinya. Mulai dari pencetakan kertas suara sampai pada penetapan calon terpilih, terutama yang rawan kecurangan pada tahap penyortiran, pelipatan hingga pemilihan nantinya, akan kita siapkan anggota untuk selalu mengawal tahapan tersebut,” kata Ronny.
Dari pengawalan itu, sebut Ronny, sebanyak 317 personel gabungan yang akan disebar di 385 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdiri dari 217 personel Polri dan 100 personil TNI untuk mengawal pesta pemilihan tersebut.
“Akan ada 317 personel gabungan yang terdiri dari 217 personel Polri dan 100 personil TNI untuk pam Pilkada di Humbahas dan akan kita tempatkan di 385 TPS di Humbahas ini, memang sangat tidak memadai personel kita, jadi kita harapkan rekan-rekan pers juga turut membantu kami dalam pengawasan pada saat Pilkada nanti,” ungkapnya.
Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002 itu menambahkan, bahwa pihaknya telah merangkum sedikitnya 17 potensi kerawanan dalam tahapan pilkada didaerah itu.
Dia menyebut, kekerasan intimidasi di TPS, larangan datang ke TPS dan penggunaan pakaian bergambar paslon tertentu, rusak/bakar perlengkapan di TPS, protes dari pemilih yang tidak mendapat undangan C1 ataupun yang tidak terdaftar, kekurangan/kerusakan surat suara, pemilih yang terlambat batas waktu memilih.
Kemudian, pemilih coblos lebih dari satu kali atau memilih di TPS yang sama atau lain dengan C1 orang lain, kecurangan pada KPPS (memilih lebih dari satu kali), petugas KPPS mengarahkan pemilih untuk memilih paslon tertentu, pelaksanaan pemilihan melebihi batas waktu pemilihan, penyelenggara tidak memahami mekanisme penghitungan surat suara.
Selanjutnya, perselisihan hasil perhitungan suara antara saksi paslon dengan penyelenggara mulai dari tingkat TPS sampai KPUD, saksi menolak tandatangan berita acara, tahanan Polri, Jaksa dan Lapas/Rutan tidak terdaftar dalam DPT, pemilih di Rumah Sakit terlewatkan, adanya money politic menggunakan foto hasil pencoblosan, provokasi terhadap pemilih dengan bersenjatakan Covid-19, minimnya partisipasi pemilih akibat Covid-19.
Menurut Ronny, ke 17 hal tersebut yang perlu diminimalisir oleh pihaknya dan seluruh masyarakat Humbahas untuk menghindari kericuhan maupun pertikaian jelang maupun pasca pilkada didaerah itu yang dijelang pada 9 Desember mendatang. (des/ram)
