JAKARTA – Sejumlah perkembangan politik belakangan ini, membuat Partai Demokrat jengah. Bergulirnya usulan hak interpelasi yang digalang anggota DPR dari partai koalisi, beberapa hari terakhir, menambah geram partai utama koalisi pemerintahan tersebut. “Bubarkan saja koalisi kalau tidak bermanfaat,” tegas Wakil Ketua Fraksi PD Sutan Bhatoegana, di Jakarta, kemarin (9/12).
Dia menilai, bahwa situasi politik terkini menunjukkan bahwa jenis kelamin partai-partai anggota koalisi sekarang tidak jelas. “Koalisi harus jelas jenis kelaminnya, agar kita tidak salah menempatkannya nanti,” tandasnya, lagi. Dia menyatakan, dengan kondisi sikap partai-partai koalisi seperti yang ada sekarang, memberikan implikasipadaperjalanan pemerintahan. Partai-partai koalisi, lanjut dia, yang seharusnya jadi penopang malah terkesan ikut menganggu jalannya pemerintahan.
“Dengan (koalisi) dibubarkan, biar nanti pemerintah bekerja dengan rakyat untuk rakyat,” tegas ketua Departemen Perekonomian DPP Partai Demokrat, itu kembali. Jika dibubarkan, bagaimana dengan menteri-menteri kader parpol koalisi? Dia menyatakan, menteri-menteri yang berprestasi tetap saja dipertahankan. ?Tapi, harus berani lepas baju parpolnya. Jadi, bekerja bisa lebih fokus untuk rakyat dengan tanpa gangguan dari agenda-agenda parpol,” usulnya.
Sementara itu, hingga kemarin, dukungan atas digelarnya hak interpelasi terus bertambah. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo menyatakan, tanda tangan pendukung hak interpelasi terkait moratorium remisi sudah menembus 50 anggota dewan dari tujuh fraksi. “Kami menargetkan Rabu (14/12) siang pengusul bersama-sama menyerahkan kepada pimpinan DPR,” kata Bambang di Jakarta, kemarin.
Pada saat Rabu nanti, kata Bambang, ditargetkan jumlah tandatangan sudah bertambah menjadi 100 anggota dewan. Nantinya, pimpinanDPRdimintauntuk segera membahas usulan itu dalam rapat Badan Musyawarah DPR. “Ini agar dapat diagendakan pada sidang paripurna Jumat pekan depan,” tandasnya.
Diantara deretan pengusul, dari sembilan fraksi yang ada di parlemen, anggota dari tujuh fraksi telah masuk dalam daftar. Hanya anggota dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PKB yang tidak ikut mengusulkan. (dyn/bay/pri/jpnn)
