MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memproyeksikan pandemi Covid-19 bisa terkendali pada September 2021. Menurutnya, ada beberapa syarat untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Salah satunya, menekan angka reproduksi efektif/penularan virus corona ke angka 0,9.
“HASIL ESTIMASI, wabah mulai terkendali di September 2021. Itu tercapai jika terjadi penurunan kasus baru secara konsisten. Harus di bawah satu, jadi 0,9, itu bisa dicapai September,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (9/2).
Sementara itu, cakupan vaksinasi yang diperlukan untuk menurunkan angka reproduksi efektif tersebut adalah 39 persen dari parameter jumlah penduduk yang harus divaksin yakni 182 juta jiwa.
Suharso menjelaskan, estimasi reproduksi efektif 0,9 tersebut dicapai dengan efikasi vaksin Sinovac yang sebesar 65 persen. Vaksinasi harus diberikan sebanyak 2 dosis per orang dengan jeda 14 hari, sehingga efek perlindungan optimal tercapai 14 hari setelah vaksinasi kedua.
Nantinya vaksinasi diberikan kepada masyarakat berumur 18 tahun ke atas mulai 1 Maret 2021. Vaksinasi dilakukan oleh 31 ribu vaksinator dengan asumsi tiap vaksinator bisa melakukan vaksinasi kepada 30 orang per hari. Dengan demikian jumlah masyarakat yang dapat divaksin mencapai 930 ribu orang per hari.
“Ini dilakukan untuk siapa saja kecuali ibu hamil dan orang yang pernah positif covid-19,” jelasnya.
Namun, Suharso menegaskan penurunan reproduksi efektif 0,9 per hari tersebut bukan berarti herd immunity bisa tercapai. Pasalnya, herd immunity baru bisa dicapai dalam waktu 15 bulan sejak penyuntikan vaksin pertama dilakukan pada Januari 2021 silam.
“Dengan demikian, herd immunity 70 persen di Indonesia akan dicapai pada Maret 2022,” sambungnya.
Di samping itu, menurut Suharso, pengendalian pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat jika Indonesia memperoleh tambahan vaksin dari Pfizer, AstraZaneca, dan Novavak yang punya efikasi lebih tinggi.
Kemudian, pengendalian bisa dilakukan lebih cepat jika jumlah dan kapasitas vaksinator bisa ditambah, serta ada pelibatan swasta dan kapasitas cold chain.
“Yang sekarang kita perjuangkan haruslah semua daerah menekan memperlambat atau mengurangi laju pertambahan kasus. Kita harus tekan sedemikian rupa untuk tetap turun,” pungkas Suharso.
Perlu Kerja Sama TNI-Polri
Terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kerja sama yang dilakukan Kemenkes bersama TNI dan Polri dilakukan untuk memastikan pelaksanaan testing, tracing dan treatment (3T) dapat menjangkau hingga level RT/RW. Menurut Budi, kerja sama ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
“Peperangan (melawan Covid-19) ini dibutuhkan jaringan level terbawah. Itu sebabnya kami bekerjasama dengan TNI dan Polri, karena TNI dan Polri lah yang mempunyai jaringan intelijen, jaringan penghubung sampai ke level-level terkecil di bawah bekerjasama dengan masyarakat,” kata Budi usai Apel Gelar Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19 di Mabes TNI, dalam laman resmi Kemenkes, Selasa (9/2).
Ia mengatakan, penanganan di sektor kesehatan perlu melibatkan TNI dan Polri untuk membantu sistem pertahanan bersama rakyat, sehingga generasi muda akan lebih siap melawan setiap potensi ancaman.
“Dan kita sekarang menghadapi ancaman seperti ini (Covid-19) tidak mungkin kami melakukan sendiri, kami harus melakukan bersama-sama, tidak mungkin kami secara eksklusif di Kementerian Kesehatan melakukan sendiri harus secara inklusif dibantu rekan-rekan sekalian,” ujarnya.
TNI akan mengerahkan sebanyak 27.866 Bintara Pembina Desa (Babinsa), 1.768 Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar), dan 102 Bintara Pembina Potensi Dirgantara (Babinpot Dirga) di 7 provinsi di Jawa dan Bali yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, sebelum mereka diterjunkan ke lapangan, akan diberikan pelatihan menjadi pelacak Covid-19. Sehingga, disamping bertugas sebagai penegak protokol kesehatan, para prajurit TNI tersebut dapat melaksanakan 3T. “Para prajurit TNI nantinya dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan tracing Covid-19 di tengah masyarakat,” kata Hadi.
Untuk diketahui, TNI telah menyiapkan tenaga kesehatan dari anggota TNI sebagai vaksinator untuk mendukung program vaksinasi nasional yang telah dicanangkan. Saat ini, TNI telah memiliki 1.008 vaksinator terverifikasi dan akan meningkatkan jumlah tersebut dengan melatih 10.000 vaksinator baru.
Selain itu, TNI telah menyiapkan perangkat rantai dingin berupa coolbox yang telah didistribusikan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, termasuk di 7 provinsi yang menjadi titik berat PPKM skala mikro.
Di Sumut, Kasus Baru 174 Orang
Sementara itu, dalam kurun waktu sekitar sepekan terakhir, tren kasus baru harian Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) terus mengalami kenaikan. Terkini, sebanyak 174 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 dari laporan 15 kabupaten/kota.
“Kasus baru positif masih terus naik, saat ini akumulasinya telah mencapai 22.062 orang,” ujar Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, Selasa (9/2).
Aris menyebutkan, dari 15 daerah terdapat 4 kabupaten/kota yang melaporkan penambahan kasus baru terbanyak. Yaitu, Kota Medan 86 orang, Deli Serdang 22 orang, Tebing Tinggi 15 orang dan Binjai 13 orang.
Sementara, sambung dia, untuk angka kesembuhan didapatkan penambahan sebanyak 138 kasus baru. Jumlah ini diperoleh dari laporan 16 kabupaten/kota. “Untuk data kesembuhan terdapat 2 daerah yang laporan kasusnya tinggi, yakni Kota Medan 83 orang dan Deli Serdang 17 orang,” sebutnya.
Terkait angka kematian akibat Covid-19, kata Aris, diperoleh penambahan 2 kasus baru, sehingga total sementara menjadi 767 orang. Kedua kasus baru kematian tersebut, berasal dari Kota Medan dan Labuhanbatu Utara. “Jumlah kasus aktif atau penderita Covid-19 di Sumut saat ini 2.187 orang atau meningkat 34 kasus dari hari sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 748 orang isolasi di rumah sakit dan 1.439 orang secara mandiri,” pungkasnya. (cnn/lp6/ris)
