MEDAN, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalami defisit kebutuhan air bersih 11.000 liter per detik. Defisit ini bukan hanya kualitas, melainkan juga secara kuantitas. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat menghadiri acara diskusi interaktif yang digelar USAID IUWASH PLUS, dengan tema ‘Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman yang Berkelanjutan’ di Hotel Grand Aston Medan, Kamis (8/4). “Jangankan kita berbicara kualitas, air bersih kita ini secara kuantitas saja masih kekurangan 11.000 liter per detik,” ujar Edy.
Dalam acara tersebut, turut mengundang Bappenas serta beberapa pemerintah daerah di Sumut yaitu Pemko Medan, Pemkab Deli Serdang, Pemko Sibolga dan Pemko Tebing Tinggi.
Karena itu, kata Edy, permasalahan ini harus disadari bersama oleh seluruh masyarakat Sumut. “Kalau kita berbicara kualitas (air bersih), masyarakat kita sendiri perlu mendisplinkan. Ini harus dilakukan oleh saya selaku gubernur Sumut, termasuk bupati dan walikota,” sambung dia.
Edy menyatakan, sebenarnya tidak ada alasan Sumut kekurangan air. Apalagi, Kota Medan terdapat 5 sungai yang melintas. “Singapura saja tidak punya sungai, tetapi tidak pernah kekurangan air,” ucapnya.
Lebih lanjut Edy mengatakan, Sumut memiliki catatan yang suram soal sanitasi. Karenanya, sanitasi ini menjadi cambuk. “Kenapa kita saat ini seperti ini? Kenapa kita sakit, kenapa kita susah,” tanya dia.
Ia menyebutkan, air merupakan kebutuhan yang utama bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sanitasi menjadi penting. “Kita akan melakukan penertiban pembuangan kotoran di septic tank yang mengarah ke sungai. Seharusnya pada Juli 2020 sudah mulai dilakukan, tetapi karena dilanda pandemi Covid-19 sehingga terpaksa ditunda,” kata Edy.
Dia berharap, pada tahun ini rencana penertiban pembuangan kotoran di septic tank yang mengarah ke sungai dapat terlaksana. Selain itu, pembersihan sungai dari sampah hingga orang-orang yang tinggal di pinggir sungai. “Ada lima sungai yaitu Sungai Ular, Sungai Deli, Sungai Sikambing, Sungai Bederah, serta Sungai Babura yang harus kita cuci dan dibersihkan,” akunya.
Edy menambahkan, apabila semua rencana untuk mengatasi persoalan air bersih bisa terealisasi maka tidak ada istilah lagi defisit air. “Kita rawat semua, hutannya juga. Terus, kemana sih air ini. Di tempat kita dari dulu tidak pernah kekurangan air kok, air berlimpah. Ada embung-embung yang dibuat, namun inipun menjadi persoalan tanahnya. Nah ini juga yang akan kita tertibkan semua,” tandas dia.
Sementara, Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti mengaku, akses air minum layak di Sumut sudah cukup baik yang mencapai 90% dibanding tahun 2020. Begitu juga akses permintaan air juga lebih tinggi dari angka nasional yakni 22%. “Akan tetapi, tentu saja ke depan tantangan kita masih sangat besar terutama untuk mencapai akses air minum aman. Artinya, air yang siap untuk dikonsumsi secara langsung karena kualitasnya sudah menurun,” ujarnya.
Terkait air minum aman, kata Tri Dewi, teknologi yang paling mendukung adalah melalui jaringan perpipaan. Oleh sebab itu, pihaknya dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 mencanangkan dapat tersambung kepada 10 juta rumah tangga.
Mengenai sanitasi, lanjut dia, capaian secara nasional saat ini 79,5% dan sanitasi aman 7,6%. Sedangkan BABS (buang air besar sembarangan) masih ada 6,25% atau sekitar 17 juta masyarakat. “Di Sumut, akses sanitasi layak sudah cukup baik sekitar 81%. Namun angka BABS hampir sama dengan nasional yakni 6,2%. Artinya, ada sekitar 920 ribu penduduk Sumut yang BABS,” sebut Tri Dewi.
Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Matthew Burton menyampaikan, selama lebih dari lima tahun terakhir pihaknya telah bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta sektor swasta untuk mendorong kemandirian di sektor air minum, sanitasi, dan perilaku higiene. Program ini telah mendorong peningkatan dalam akses air minum dan sanitasi, serta perilaku higiene.
“Berdasarkan data capaian USAID IUWASH PLUS per April 2021 di Sumatera Utara, sebanyak 130.255 orang mendapat layanan air minum layak melalui sambungan baru PDAM. Dari jumlah itu, 50.180 di antaranya kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah (B40). Selain itu, 59.485 orang mendapat akses sanitasi aman dan 29.400 orang mendapat akses sanitasi layak, serta 17.480 di antaranya masuk dalam kelompok B40,” ujar Matthew. (ris/ila)
