MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dengan kembali dilantinya sejumlah eselon II di lingkup Pemprovsu Selasa (11/5) kemarin, praktis masih menyisakan kekosongan pejabat definitif di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).Antara lain Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, dan Biro Umum.
Adapun sebelumnya, sejumlah OPD yang masih diisi oleh pelaksana tugas kepala dinas/badan/biro yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Biro Hukum, dan Biro Perekonomian. Khusus Dinas TPH, diketahui kalau kepala dinas sebelumnya telah purna bakti atau pensiun. Dengan demikian, saat ini jumlah OPD di lingkup Pemprovsu yang masih diisi Plt alias lowong ada delapan lagi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu, Faisal Arif Nasution mengamini kondisi tersebut. Kata dia, pengisian pejabat eselon II pada delapan OPD dimaksud, nanti bakal disesuaikan lagi dengan perampingan struktur jabatan dan evaluasinya.
Ia pun belum dapat memastikan, apakah akan dibuka kembali lelang jabatan atau seleksi terbuka guna pengisian pejabat defenitif yang masih lowong pada OPD tersebut. “Kan harus disesuaikan semua dengan bobot jabatan dalam organisasi sesuai tusi (tugas dan fungsinya) maka bisa saja yang direncanakan untuk perampingan tidak diselterkan. Ada juga yang pensiun, jadi masih dievaluasi terus bersama Biro Organisasi dan BKD,” terangnya menjawab Sumut Pos, Minggu (16/5).
Seperti diketahui, dari delapan pejabat yang dilantik Gubsu Edy itu, tujuh orang diantaranya merupakan mutasi jabatan eselon II berdasarkan hasil uji kompetensi (assesment). Sedangkan satu lagi adalah hasil seleksi jabatan eselon II, yakni kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Mereka yang dilantik di Aula Tengku Rizal Nurdin antara lain; Manna Salwa Lubis dari sebelumnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Langkat menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Alwi Mujahit Hasibuan dari sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Achmad Fadly dari sebelumnya Kepala Biro Umum dan Perlengkapan menjadi Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; Hasmirizal Lubis dari sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Asisten Administrasi Umum; M Fitriyus dari sebelumnya Asisten Administrasi Umum menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Abdul Haris Lubis dari sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Alfi Syahriza dari sebelumnya Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi Kepala Dinas Perhubungan; Rehulina Ginting dari sebelumnya Wakil Direktur Administrasi dan Umum RSU Haji Medan sebagai Direktur RSU Haji Medan.
Menurut Gubsu Edy, penempatan seluruh pejabat eselon II yang dilantik berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Hasilnya, tenaga Alwi dibutuhkan untuk menangani kasus stunting di Sumut. “Ini berdasarkan kompetensi. Hasil ini kompetensi membuat daerah tempat stunting, ini sangat tinggi dan perlu diawasi seorang dokter. Dan dokter yang ada di tempat kita ini sangat terbatas. Untuk itu kita alihkan dokter Alwi untuk menangani stunting kita yang saat ini berada di ranking ketiga,” ujarnya.
Edy pun menampik bahwa penggeseran Alwi dari kepala Dinkes berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Sumut. Katanya, hal itu murni untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam menangani stunting di Sumut. “Tidak begitu. Ini murni hasil uji kompetensi,” bilangnya.
Pun mengenai Manna Wasalwa Lubis yang notabene adik ipar Gubsu, dilantik sebagai Kadisdukcapil, diakuinya penunjukkan itu berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait hasil lelang yang dilakukan beberapa waktu lalu. “Sementara menunggu proses lelang, pasti ada panitia lelang bekerja. Tidak boleh kosong jabatan itu, maka ditunjuklah Plt,” pungkas Edy. (prn/ila)
