Kawasan Sei Mangke di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, disinyalir belum serius dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan juga kabupaten setempat.
Rencanyanya, pada pertengahan 2012, proyek pembangunan Sei Mangke ini akan mulai dilaksanakan. Tapi, hingga akhir 2011 ini, pemerintah belum juga menggadakan pertemuan dengan para investor Hal itu diungkapkan Dosen Ekonomi Unimed dan Peneliti di Sumatera Economy and Public Policy Studies (SEPPSs) M Ishak kepada wartawan Sumut Pos, Juli Ramadhani Rambe. Berikut wawancaranya.
Bagaimana menurut Anda perkembangan pembangunan Sei Mangke?
Saya rasa belum ada apa-apanya hingga saat ini, masih sekadar cakap-cakap dan wacana saja dari pemerintahan. Kenapa? Karena hingga saat ini belum ada kegiatan apapun yang menyangkut perkembangan dan pembangunan Sei Mangke. Misalnya, untuk saat ini baik Pemprovsu dan pemkab setempat belum mengundang para investor untuk datang ke Sumatera Utara dan melihat secara langsung bagaimana Sei Mangke, sehingga dapat menarik para investor untuk datang dan menanam modal di sini.
Apakah sulit menanam modal di sini (Sumut), karena kita tidak masuk dalam peta investasi?
Iya, sepengetahuan saya, kita berada di posisi 6 besar di Indonesia. Karena kita tidak masuk dalam peta investasi, seharusnya kita bisa bergerak cepat. Sei Mangke itukan lebih ke komoditas sawit, jadi pendapat saya, investor yang masuk juga pada industri sawit. Sumut itu, bukan satu-satunya provinsi yang menghasilkan sawit, jadi sebelum lari ke daerah lain, bukankah sebaiknya kita tampung sekarang? Dengan berbagai hal-hal kecil yang harus kita selesaikan, dengan waktu 2011 yang tinggal sedikit, rasanya benar-benar belum ada keseriusan pemerintah untuk Sei Mangke.
Jadi, apa yang harus dilakukan pemerintah?
Buat sebuah tim, dimana Pemprovsu sebagai komandan tim. Dibantu dengan berbagai kabupaten yang ada di Simalungun dan Batubara karena dekat dengan pelabuhan Kuala Tanjung. Nah, bila tim ini dapat bergerak secepat mungkin, karena banyak yang dipikirkan dalam proyek ini, seperti hitung-hitungan dalam akses, keuntungan dan kelebihan dalam proyek. Hal ini dimaksudkan, agar proyek tersebut tidak merugikan masyarakat sekitarnya. seperti pada PT Toba Lestari yang terletak di Samosir. Dimana proyek indutri tersebut merugikan masyarakat setempat. Atau CSR perusahaan diberikan pada daerah setempat bukan ke daerah lain dan sebagainya.
Terkait dengan investor bagaimana? Siapa yang akan menggandeng?
Kalau investor, seharusnya pemerintah dapat bekerja sama dengan Kadin, karena mereka memiliki channel yang kuat dalam bidang investor. Tidak dipungkiri, Kadin merupakan pengusaha yang mengerti sistem dan permainan di lapangan. Jadi harus banyak yang diajak bekerja sama untuk Sei Mangke.
Kalau seandainya ada aspek negatif, apa yang harus dilakukan pemerintah?
Banyak, misalnya dengan membuat peraturan gubernur atau bupati untuk menghindari dan mencegah hal-hal negatif tersebut. Atau dengan cara pemberian tugas terhadap perusahaan yang melanggar dan lainnya. Nah, seharusnya hal-hal ini sudah mulai di koordinasikan untuk mendapatkan hasil maksimal dari Sei Mangke, jangan dianggap enteng dulu. Karena itu, menurut saya, belum serius pemerintah dalam menanggapi dan menggurus Sei Mangke ini.(*)
